PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) SEBAGAI IMPLEMENTASI HAK-HAK ANAK DI KABUPATEN LANGKAT

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan Hak-Hak Anak dan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). KIA merupakan merupakan identitas resmi anak sebagai bukti anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu suatu jenis penelitian melalui prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui penerbitan KIA di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat masih rendah hal ini disebabkan oleh masih banyak masyarakat yang menganggap Kartu Identitas Anak tidak penting, dan menganggap bahwa cukup menggunakan akta kelahiran sebagai identitas. Oleh sebab itu diperlukannya sosialisasi yang lebih intens tentang Hak-Hak anak yang salah satunya adalah penerbitan KIA. Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mensukseskan penerbitan kartu dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari kebijakan terkait Kartu Identitas Anak yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas dan pasti akan manfaat/kegunaan Kartu Identitas Anak. bebrapa rekomendasi dari penelitian ini adalah agar pemerintah daerah lebih memfokuskan pada penerbitan kartu identitas anak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 sebagaimana dan melakukan sosialiasi terhadap pentingnya KIA kepada masyarakat dengan mengutamakan masyarakat yang berada di daerah terpencil, khususnya ke sekolah-sekolah yang ada di pedesaan agar masyarakat mengerti akan pentingnya kartu identitas anak tersebut kemudian sumber daya manusia lebih ditekankan dalam menjalankan kebijakan ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Langkat dan meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak