KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA POLIGAMI DIKAITKAN DENGAN SISTEM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA

Ateng Sudibyo

Abstract


Law No. 1 of 1974 on Marriage basically adhere to the principle of monogamy. Although not essential to the principle of monogamy, there is still a polygamist who often take shortcuts to legalize polygynous marriage. Polygamous marriage act is a violation of Law No. 1 Year 1974 on Marriage, and Government Regulation No. 9 of 1975 on implementation of Law No. 1 Year 1974 on Marriage, although the threat of criminal sanction only published in the Government Regulation. Another case in the Criminal Code (KUHP), the sanction of polygamy as criminal action regulated in Article 279. Is the threat of criminal sanctions contained in the Criminal Code and Regulation No. 9 of 1975 in line with the values and ideals of community law in Indonesia? The purpose of this study is to determine the applicative policy for polygamy as criminal offense in marriages in Indonesias legal system and to formulate the concept of criminalisation policy for polygamous marriage act as criminal offense in the Indonesias legal system of marriage for the future. This is due to criminal sanctions in Article 279 of the Criminal Code and Law No. 1 of 1974 and Article 45 of Government Regulation Number 9 Year 1975, there is still a legal synchrony. The concept of future criminal polygamy criminal policies should apply the principle of ultimum remedium otherwise known as the last drug. Whatever the reason for the imposition of criminal punishment will still have a negative effect on the perpetrator and his family and will cause sociological and psychological implications if criminal sanctions are applied. In the legal state of Pancasila especially for the Muslims, the concept of marriage is a worship then it must be fostered, if there are deviations should not be destroyed by a criminal threat. Therefore, to overcome the criminal act of polygamy the need of a non penal criminal policy means, that is prevention without punishment.


Keywords


Kebijakan Kriminal, Sanksi Pidana, Tindak Pidana Poligami

References


Buku/Kamus:

Abd. Rahman. 1992. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo.

Barda Nawawi Arief. 2005. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti.

----------. 1996. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

----------. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Bintan Regen Saragih. 2006. Politik Hukum. Bandung: CV. Utomo.

Budiono Kusumohamidjojo. 1999. Ketertiban yang Adil (Problematik Fisafat Hukum). Grasindo: Jakarta.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 2008. Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Henny Nuraeny. 2011. Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. Cetakan Kesatu. Jakarta: Sinar Grafika.

Lawrence, M. Friedman. 1977. Law and Society an Introduction. New Jersey: Prentice Hall Inc.

Moh. Zahid. 2002. Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan. Jakarta: Depertemen Agama R.I.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.

Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Otje Salman, R. dan Anton F. Susanto. 2005. Teori Hukum, (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali). Cetakan Kedua. Bandung: Refika Aditama.

Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Satya Arinanto. 2006. Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi. Jakarta: Universitas Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jurnal/Disertasi:

Tengku Erwinsyahbana. 2012. Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama yang Berkeadilan Dikaitkan dengan Politik Hukum Perkawinan Indonesia dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional. Disertasi. Bandung: Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

Tengku Erwinsyahbana. 2012. Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama yang Berkeadilan Dikaitkan dengan Politik Hukum Perkawinan Indonesia dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional. Indonesian Journal of Dialectics (IJAD). Vol. 2. No. 2. Agustus. Bandung: Unpad Press.

Yusrizal, Hamid Sarong, dan Iman Jauhari. 2016. Penggunaan Instrumen Hukum Poligami di Lingkungan Peradilan Umum dan Kaitannya dengan Asas Monogami Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4. No. 2. Mei. Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.

Internet:

Ahmad Barjie. Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri. http://tulisanbarjie. blogspot.co.id/2010/12. Diakses tanggal 20 November 2016.

Edi Setiadi. Opsi Non Penal Nikah Siri.http://artikelmedia.blogspot.co.id/2010/ 02. Diakses tanggal 26 November 2016.




DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v2i2.1195

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Address:

Faculty of Law,  University of Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, Kode Pos 20238

E-mail: delegalata@umsu.ac.id

Telp/HP/WA : 081262664567

DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum is abstracting & indexing in the following databases: 

  Creative Commons License

De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Statcounter