Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. Kelompok Perempuan untuk pemantauan Pelaksanaan Konvensi. Pelaksanaan Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Laporan Independen kepada komite PBB untuk penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan, Penyunting: Nusyahbani Katjasungkana, Liza Hadiz.
Astute, Made Sadhi. (1998). Selayang Pandang Peran Wanita Dalam Pembangunan Dan Perlimdungan Dalam Hukum. Arena Hukum No. 5 tahun 2 FH Unibraw, Malang
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.
Rahmawati, Rasyidah. (2005). Wacana Poligami di Indonesia. Bandung: Mizan.
Surat Edaran Nomor 09/SE/83 Khusus Mengatur Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil.
Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Quran. (1990) Al-Quran dan terjemahannya. Jakarta: Pustaka Panjimas.
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3160
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Address:
Faculty of Law, University of Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, Kode Pos 20238
E-mail: delegalata@umsu.ac.id
Telp/HP/WA : 081262664567
DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum is abstracting & indexing in the following databases:
De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Statcounter