Kebijakan Kriminal Terhadap, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Dikaitkan Dengan Delik Kesusilaan Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ateng Sudibyo

doi:10.30596/dll.v4i1.3169

Kebijakan Kriminal Terhadap, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Dikaitkan Dengan Delik Kesusilaan Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ateng Sudibyo

Abstract

The presence of LGBT groups in Indonesia has in fact caused a stir in Indonesian society, because it has been regarded as a resistance to religion, nature, and values that live in Indonesian society which has never allowed such acts. LGBT acts are acts that violate the rules of religion and the value of religious life in Indonesian society. But ironically there is no legal umbrella specifically to regulate the LGBT problem even though if it is viewed from the illegal nature of an act, even if the act is not regulated in laws and regulations (against formal law), but if the deed is considered despicable because justice or norms of social life in society (against material law) then the action can be punished. The purpose of this study is to find out the legislation policy on LGBT in the offense of decency of the Criminal Code and to formulate the concept of LGBT criminal policy in decency offenses of the Law Future Criminal Law in Indonesia. This study uses a normative juridical approach and the nature of this research is descriptive analytical. Data retrieval is done through library studies in order to obtain secondary data, both in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. To support the research that has been carried out, field research is also carried out in order to obtain primary data that supports secondary data. The technical analysis used in this study is a qualitative analysis technique.

Keywords

Policy, Criminal, LGBT, Law, Crime

Full Text:

PDF

References

Ali, Achmad. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence). Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Anwar, Yesmil., & Adang. (2013). Kriminologi. Bandung: Refika Aditama.

Arief, Badra Nawawi. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Kencana Prenada Media Group.

Arief, Badra Nawawi. (1996). Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipoegoro.

Arief, Badra Nawawi. (2005). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Arief, Badra Nawawi. (2015). Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia). Semarang: Penerbit Pustaka Magister.

Arief, Badra Nawawi. (2016). Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Semarang: Pustaka Magister.

Arief, Badra Nawawi. (2016). Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke I s/d IX dan Konvensi Hukum Nasional 2008 Tentang Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Landasan Konstitusionazl Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Cahyadi, Antoniu., & E. Fernando M. Manullang. (2007). Pengantar ke Filsafat Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Darmodiharjo, Darji., & Shidarta. (2008). Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Cetakan Ketujuh. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Gunakaya, Widiada., & Irianto, Petrus. (2012). Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Hagan, Frank E. (2013). Pengantar Kriminologi (Teori, Metode dan Prilaku Kriminal Edisi Ketujuh). Jakarta: Kencana.

Jaya, Nyoman Sertikat Putra. (2017). Pembaharuan Hukum Pidana. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Kanter, E.Y., & Sianturi, S.R.. (2002). Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika.

Muladi., & Arief, Barda Nawawi. (2005). Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.

Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Muljono, Wahyu. (2012). Pengantar Teori Kriminologi. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.

Parker, Helbert L. (1968). The Limits of The Criminal Sanction. Calofornia: Stanford University Press.

Prasetyo, Teguh. (2016). Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Perspektif Teori Keadilan Bermartabad. Bandung: Nusa Media.

Prasetyo, Teguh. (2010). Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Prodjodikoro, Wirjono. (2012). Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Purbacaraka, Purnadi., & Halim, A. Ridwan. (1997). Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab. Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2003). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soemitro, Ronny Hanitijo. (1990). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tuanakotta, Theodorus M. (2009). Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Salemba Empat.

Arief, Barda Nawawi. (1994). Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. (Disertasi. Semarang: UNDIP).

Muladi. (1990). Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia Di Masa Datang. (Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana

Arzaqi, Nila. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Lgbt (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Berbasis Nilai-Nilai Pancasila. Jurnal. Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, p-ISSN 2541-4984 | e-ISSN 2541-5417 Volume 2. Nomor 2. April.

Erfa, Riswan. 2015. Kriminalisasi Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis Kelamin (Homoseksual). Jurnal Arena HukumVolume 8. Nomor 2. Agustus.

Winurini, Sulis. (2016). Memaknai Perilaku LGBT Di Indonesia (Tinjauan Psikologi Abnormal). Jurnal Info Singkat Kesejahteraan Sosial Vol. VIII, No. 05/I/P3DI/Maret.

Sirait, Timbo Mangaranap. (2017). Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis di dalam Konstitusi Indonesia. Jurnal Konstitusi. Volume 14. Nomor 3. September.

DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3169