Eksekusi Terhadap Pembatalan Surat Izin Mendirikan Bangunan Pada Perkara Tata Usaha Negara

Zainuddin Zainuddin

Abstract


State and Government administrative decisions, namely decisions made by Government Agencies, both regulating and statutory (beschikking). Making provisions is a legal act. As a legal act the provision gives birth to rights and / or obligations, and the provisions that give birth to rights and / or obligations are called positive terms. This research is categorized in normative type research, where the data sources used are secondary data sources with data obtained through library research (library research) by processing qualitative data analysis. the focus of the problem in this study is how the execution of the cancellation of the building permit letter in the state administration case.

Keywords


Cancellation, Letter, Establish, Building

Full Text:

PDF

References


Aminuddin Ilmar. (2014). Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta: Prenadamedia Group.

Daeli, Timotheos Enoch. (2016). Skripsi Akibat Hukum Tidak Dilaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Salatiga.(Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana).

Dahlan, Ahmad, dkk. (2013). Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Upaya Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan Ptun Medan No: 17/G/2000/Ptun-Mdn). Jurnal Mercatoria Vol. 6 No. 2/Desember 2013.

Erliyana, Anna. (2005). Keputusan Administrasi Negara (Beschikking). Low Review. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. IV. No. 3 Marei 2005.

Gofar. H. Abdullah. (2014). Teori dan Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Malang: Tunggal Mandiri.

Hukum Online. (2018). Paulus E. Lotulung: Hakim PTUN Tak Usah Takut Kehilangan Perkara. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2018 melalui www. Hukumonline.com

Husin, Suady. (2011). Hukum Tata Pemerintahan Suatu Pengantar. Laboratorium Pendidikan Pancasila FIS Unimed.

Ijin Mendirikan Bangunan. (2017). Diakses pada tanggal 5 Desember 2017 melalui http: www.wikipedia.com.

M, Ali Abdullah. (2015). Teori dan Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen. Jakarta: Prenadamedia Group.

MA Batalkan IMB Podomoro Deli City Medan, Gini Sikap Pemko Medan. (2018). Diakses pada tanggal 28 Mei 2018 melalui www.medan.tribunnews.com

Mas, Marwan. (2004). Pengantar Ilmu Hukum. Makassar: Ghalia Indoneia.

Metodologi Penelitian. (2018). Diakses pada tanggal 10 September 2018 melalui www.akupunktursolo.files.wordpress.com

Minta Podomoro Dirobohkan, Yayasan Citra Keadilan Kirim Somasi Ke Walikota Medan. (2018). Diakses pada tanggal 1 September 2018 melalui www.rmolsumut.com

Pelimpahan Wewenang Atribusi, Delegasi dan Mandat. (2018). Diakses pada tanggal 10 September 2018 melalui www.palangkaraya.bpk.go.id

Pengertian Data Primer dan Data Sekunder (2018). Diakses pada tanggal 10 September 2018 melalui melalui www.kanalinfo.web.id

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung.

Permatasari, Erina. (2015). Konsep Sumber Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara Sebagai Dasar Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). (Skripsi: Program Sarjana, Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto).

Rani, Uwaisyah. (2014). Urgensi Upaya Paksa Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume I Nomor 2 Oktober 2014.

Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-press).

Sunggono, Bambang. (2015). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Tim Penyusun. (2014). Pedoman Penulisan Skripsi. Medan: Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perbuhan kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Walisongo, Eprintis. (2018). Metode Penelitian. Diakses pada tanggal 10 September 2018 melalui www.eprintis.walisongo.ac.id.

Wantu, Fence. M.. (2014). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Gorontalo: Reviva Cendekia.

Yuslim. (2015). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Sinar Grafika.

Yusrizal. (2015). Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Lhokseumawe: Unimal Press.




DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3198

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Address:

Faculty of Law,  University of Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, Kode Pos 20238

E-mail: delegalata@umsu.ac.id

Telp/HP/WA : 081262664567

DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum is abstracting & indexing in the following databases: 

     

  Creative Commons License

De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Statcounter