Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri

Ida Hanifah

doi:10.30596/dll.v5i1.3303

Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri

Ida Hanifah

Abstract

Many legal cases and other cases experienced by Indonesian Migrant Workers (TKI) abroad which are detrimental to these migrant workers. Based on these facts, the State should play a role and be fully responsible for the safety and welfare of TKI. The role and responsibility of the state is not only contained in the contents of the law solely, but must be implemented in an effort to protect the law against migrant workers who work abroad. Based on the facts, it turns out that the various regulations related to the protection of TKIs abroad, there is overlap between one institution and another, the other problem is that agreements between the Government of the Republic of Indonesia and the destination countries for migrant workers must be frequently reviewed, due to state regulations objectives often change so that many migrant workers are harmed by the policy

Keywords

Roles, Responsibilities, State, Protection, Labor

Full Text:

PDF

References

Adharinalti, Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular Di Luar Negeri, dalam Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 1, No. 1, April 2012.

Ahmad Firdaus Sukomono, Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Melalui Sertifikasi Kompetensi, dalam Jurnal Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Volume 8 Nomor 2 April 2017, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.

Andriyeni, Dinda Nuuraannisaa Yura, Ratih Putri Budiyanti. 2015. Menggugat Tanggung Jawab Negara Atas Perlindungan Buruh Migran Perempuan Dan Anggota Keluarganya Catatan Penanganan Kasus Solidaritas Perempuan Februari 2012 - Februari 2015, Jakarta: Solidaritas Perempuan.

Arpangi, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, dalam Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume III, No. 1, Januari-April 2016

Atik Krustiyati, Optimalisasi Perlindungan Dan Bantuan Hukum Pekerja Migran Melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran Tahun 2000, dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 1, Tahun 2013.

Dewa Rai Astawa, Aspek Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Tesis. 2006. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Dian Ferricha, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Pada Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Menuju Negara Kesejahteraan, dalam Jurnal Ahkam, Volume 4, Nomor 1, Juli 2016.

Fenny Sumardiani, Peran Serikat Buruh Migran Indonesia dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dalam Jurnal Pandecta, Vol. 9, No. 2, Januari 2014.

Gloria Gunawan, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri dalam Jurnal Lex Privatum, Vol. III, No. 2, April- Juni 2015.

Istanto, F.S., Penelitian Hukum, CV. Ganda, Yogyakarta, 2007.

Lalu Husni, Penempatan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri (Kajian Yuridis Terhadap Asas Hukum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Guna Mewujudkan Penempatan & Perlindungan TKI yang Bermartabat), dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 1, Maret 2011.

Marzuki, P.M., Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Mega Putra Ratya, melalui HYPERLINK "http://www.detikNews.com" www.detikNews.com, diakses tanggal 23 September 2018.

Miriam Budiardjo, 2001. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Paramitaningrum, Richa V. Yustikaningrum, Galuh Dian Prama Dewi, Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia Pekerja Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri dalam Jurnal Global & Strategis, Th. 12, No. 1, Januari - Juni 2018.

Ramadhani, Rahmat. (2017). Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah, 2, (1), 139-156. https://doi.org/10.30596/dll.v2i1.1144

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Sari Zunairah Ashleena, Masihkah Pemerintah Peduli akan Nasib Buruh Migran Indonesia?, melalui https://www.muslimahnews.com/2018/04/16/masihkah-pemerintah-peduli-akan-nasib-buruh-migran-indonesia-2/, diakses tanggal 28 September 2018.

Sumiyati, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak, dalam Jurnal Sigma-Mu,Vol. 5 No. 1 Maret 2013.

Tita Naovalita dkk, Perlindungan Sosial Buruh Migran Perempuan, Proseding Seminar, The world Bank bekerjasama dengan Kementerian Kesejahteraan Rakyat RI, Jakarta, 2-3 Mei 2006.

Toshiro Fuke, 1999, Comparative Studies on Governmental Liability in East and Southeast Asia, Kluwer Law International London/Boston.

Yuli Yanna Fauzie, Bank Dunia: Remitansi TKI Tembus Rp118 Triliun, melalui https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171128114247-78-258562/bank-dunia-remitansi-tki-tembus-rp118-triliun, diakses tanggal 25 September 2018.

Zainuddin. (2019). Eksekusi Terhadap Pembatalan Surat Izin Mendirikan Bangunan Pada Perkara Tata Usaha Negara, 4, (2), 271-288. https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3198.

DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3303