KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN LEMBAGA PEMBIAYAAN ANTARA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DENGAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (LAPS)
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Gaharpung, Marianus. Perlindungan Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha, Jurnal Yustika, Vol.III, No. 1, Juli 2000.
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan;
Kristiyanti, Celina Tri siwi. (2008) Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika
Nugroho, Susanti Adi. (2011). Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya. Jakarta: Kencana
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan : Pengumuman Nomor Peng-1/D.07/2016 tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
Sidabalok, Janus. (2014). Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
www.bmppvi.com/profil/.
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3472
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Address:
Faculty of Law, University of Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, Kode Pos 20238
E-mail: delegalata@umsu.ac.id
Telp/HP/WA : 081262664567
DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum is abstracting & indexing in the following databases:
De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Statcounter