Meningkatkan Efisiensi Peradilan dalam Tata Cara  Prosedural Litigasi Perdata Indonesia

Yue Guan; Eni Oktaviani

doi:10.30596/dll.v6i2.6396

Meningkatkan Efisiensi Peradilan dalam Tata Cara Prosedural Litigasi Perdata Indonesia

Yue Guan, Eni Oktaviani

Abstract

Dengan pesatnya perkembangan ekonomi Indonesia, kontradiksi di berbagai bidang tumbuh pesat, dan sengketa perdata juga menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Namun, karena hukum acara perdata indonesia masih menggunakan tata cara proseduralal yang klasik peninggalan Belanda, sehingga terlalu banyak penekanan pada prinsip keadilan prosedural membuat proses litigasi perdata Indonesia menjadi sangat tidak efisien. Keadilan dan efisiensi adalah dua tujuan peradilan. Banyak negara di dunia telah mereformasi prosedur perdata dalam banyak aspek. Dengan mengalihkan perkara, memperkuat prosedur praperadilan, dan membatasi batas waktu persidangan, efisiensi peradilan litigasi perdata Indonesia dapat dipercepat, hak-hak para pihak terkait dapat dilindungi secara efektif, dan keadilan sejati dapat dicapai. Metode penelitian utama yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kepustakaan. Dalam keadaan belum ada perubahan yang signifikan dengan kondisi Indonesia saat ini, penelitian ini akan memberikan solusi untuk tata cara prosedural litigasi perdata Indonesia.

Keywords

Hukum Acara Perdata, Efisiensi Peradilan, Litigasi Perdata

Full Text:

PDF (Bahasa Indonesia)

References

Achmad, Bili, & Turisno, S. B. Eko. (2016). Keabsahan Kontrak Berbahasa Asing dan Kepastian terhadap Akibat Hukum Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak, Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M. hh. um. 01.01-35. Diponegoro Law Journal, 5 (2).

Burger, Warren E. (1970). What's Wrong With the Courts: The Chief Justice Speaks Out (address to ABA meeting, Aug. 10, 1970). U.S. News & World Report, 69 (8).

Cai, Shanshan. (2017). The Inspiration of the Pretrial Procedure of the German Civil Procedure to China. Tesis, Xinjiang University.

Erdi, Surya Perdana, & Suprayitno. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Pada Saat Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 5 (2).

Fauzi, Ahmad. (2020). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Penanaman Modal. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 5 (2).

Gesetzes zur Vereinfachung und Beschleunigung gerichtlicher Verfahren

Civil Procedure Rules

Harahap, Asliani. (2018). Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3 (2).

Jiang, Chen. (2017). The Principle of Centralized Trial and the Substantialization of Civil Trials. Journal of Shanxi Normal University, 44 (5).

Kusumohamidjojo, Budiono. (2019). Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan. Bandung: Penerbit Yrama Widya.

Li, Xiaoyang. (2012). Comparison of Civil Affairs Pre-trial Preparation Procedures in Britain, America, France, Germany, and Japan. Legal System and Economy, 4.

Mauet, Thomas, & Marcus, David. (2019). Pretrial. New York: Wolters Kluwer Law & Business.

Montesquieu, Baron, & Secondat, Charles. (2020). The Spirit of Laws (Vol. 1). Alexandria: Library of Alexandria.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2021). Statistik Perkara. Diakses pada tanggal 12 Februari 2021, melalui http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/statistik_perkara

Posner, R. Allen. (1987). Economic Analysis of Law. Beijing: The Commercial Press.

Qi, Shujie. (2002). German Civil Judicial Reform and Its Reference Significance. Chinese Law, 3.

Rahardjo, Satjipto. (2009). Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rawls, John. (2009). A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press.

Ren, Chuanzhan. (2013). On the Pre-trial Procedure of Civil Litigation. Legal System and Society, 2.

Soekanto, Soerjono. (1985). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo.

Sourdin, Tania, & Burstyner, Naomi. (2014). Justice Delayed is Justice Denied. Victoria University Law and Justice Journal, 4 (1).

STA Law Firm. (2018). UK: Lord Woolf's Reforms And Civil Procedure Rules 1998. Diakses pada tanggal 3 Februari 2021, melalui https://www.mondaq.com/uk/civil-law/705694/lord-woolf39s-reforms-and-civil-procedure-rules-1998

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Tan, Shigui, & Huang, Yongfeng. (2002). Research on Litigation Efficiency. New Oriental, (2).

Tanase, Takashio. (2004). Dispute Resolution and Trial System. Diterjemahkan oleh Wang Yaxin. Beijing: China University of Political Science and Law Press.

The Supreme Peoples Court. (2020). Notice on Printing and Distributing the Pilot Program for the Reform of the Separation of Complex and Simple Civil Procedures. Diakses pada tanggal 4 Februari 2021, melalui https://xw.qq.com/amphtml/20200406A0OUTJ00

Undang-Undang Hukum Acara Perdata Indonesia

Undang-Undang Hukum Acara Perdata Jepang

Undang-Undang Hukum Acara Perdata Tiongkok

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Wawancara dengan Dr. iur Liona Nanang Supriatna, SH., M.Hum. Pada Tanggal 10 Febuari 2021.

Xiao, Yang. (2001). Justice and Efficiency - The Theme of People's Courts in the New Century. People's Justice, (1).

Yu, Rui & Chen, Lanlan. (2019). Research on the Pre-trial Procedure of Civil Litigation. Journal of Harbin University, 40 (3).

Zhang, Weiping. (2005). Trivia on Judicial. Beijing: Tsinghua University Press.

Zhao, Yan, & Yao, Qiang. (2016). Two-stage, Uninterrupted Trial Mode Seminar was held in Tianjin. Diakses pada tanggal 4 Februari 2021, melalui https://www.chinacourt.org/article/detail/2016/01/id/1784910.shtml

Zivilprozessordnung

DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v6i2.6396