Perlindungan Hukum Petani Penggarap Dalam Penguasaan Tanah Hgu Ptpn Ii Yang Telah Berakhir Masa Berlakunya
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Amiruddin & Zainal Asikin. (2013). Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi Satu, Cetakan Ketujuh. Rajawali Pers,
Astuti, Mirsa. (2021). Upaya Penyelesaian Damai Terhadap Pelanggaran Dan Kejahatan Kemanusiaan Pada Masa Konflik Bersenjata. SiNTESa, 1(1)
Fajaruddin. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. De Lega Lata, 2(2)
Hanifah, Ida, dkk. (2014). Pedoman Penulisan Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Mahfiana, Layyin. (2013). Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo. Jurnal Kodifikasi, 7 (1)
Marsudi, Edy. (2011). Identifikasi Sistem Kerjasama Petani Penggarap Dan Pemilik Tanah Dalam Kaitannya Dengan Pemerataan Pendapatan Petani Padi Sawah Beririgasi. Agrisep, 12(1)
Ngadimin. (2017). Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Sengketa/Konflik Areal Lahan Eks HGU PTPN II, Tesis, Program Pasca Sarjana, Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area, Medan
Novianti, Desi. (2018). Kondisi Sosek Keluarga Petani Penggarap Desa Rawi Penengahan Lampung Selatan Tahun 2016. Jurnal, FKIP Universitas Lampung.
Perdana, Dedy Ilham. (2015). Analisis Konflik Atau Sengketa Hak Kepemilikan Tanah Adat Betang Sangkuwu Di Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Jurnal Sosiologi Nusantara, 1(1)
Ramadhani, Rahmat. (2018). Beda Nama Dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah. Pustaka Prima
Ramadhani, Rahmat. (2019). Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(1)
Ramadhani, Rahmat. (2021). Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah. SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi, 2 (1)
Riza, Faisal & Rachmad Abduh. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jurnal EduTech, 4(1)
Salim, M. Nazir. (2016). Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendafatarn Tanah, dan Integrasi Tata Ruang. STPN Press
Sihombing, Eka N.A.M. (2020). Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (The Implementation Of Artificial Intelligence Usage In Local Legislation Forming). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14(3)
Syaputra, Muhammad Yusrizal Adi & Eka N.A.M. Sihombong. (2020). Relasi Sosial Dan Budaya Dengan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia (Relationship of Social and Cultural Aspects with Politics of Law on Direct Regional Head Election in Indonesia). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(2)
Yamin, Muhammad. (2018). Pendaftaran Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Tanah Dan Upaya Meminimalisir Konflik Pertanahan. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 13(2)
Refbacks
- There are currently no refbacks.