HUKUM ANGRARIA (Suatu Pengantar)

Rahmat Ramadhani

Abstract


Persoalan agraria (khususnya tanah) yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat dewasa ini sangat kompleks adanya. Kendati banyak literatur terkait dengan penjabaran dan pemahaman Hukum Agraria, namun agaknya materi perkuliahan Hukum Agraria di kalangan mahasiswa masih sulit untuk diserap secara utuh dan menyeluruh. Hal tersebut disebabkan bukan hanya terbatas pada faktor rendahnya pemahaman mahasiswa ataupun dangkalnya penjabaran sang Dosen, melainkan memang dikarenakan kajian terhadap Hukum Agraria sangat luas. Oleh karenanya, penyederhanaan penyampaian materi perkuliahan yang diarahkan kepada kajian teori dengan banyak melibatkan keaktifan mahasiswa dalam menggali sumber materi perkuliahaan baik secara mandiri maupun terstruktur dengan acuan Kurikulum Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dinilai merupakan sebuah siasat jitu untuk mem-familiarkan mata kuliah Hukum Agraria di kalangan mahasiswa. Di samping fokus pada kajian


Keywords


hukum angraria

Full Text:

PDF

References


A. BUKU

Al-Qur;an, Surah Al Hijr (15) ayat (28-29).

Aloysius Mudjiyono dan Mahmud Kususma, Penyidikan Tindak Pidana

Kasus Tanah dan Bangunan, Pustaka Yutisia, Yogyakarta, 2014.

AP. Parlidungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria,

Mandar Maju, Bandung, 1991.

------------, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Cetakan

Keempat, Bandung, 2009.

Arba, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Ari S. Hutagalung, Perspektif Hukum Persoalan Agraria: Solusi Terhadap Disharmoni dan Disintergrasi Pengaturan Simposium Dewan Guru Besar Universitas Indonesia: Tanah Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat, Kampus Universitas Indonesia, Depok, 2010.

Bachtiar Efendi, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan

Pelaksanaannya, Alumni, Bandung, 1993.

Bambang Soetijoprodjo, Pengamanan Kredit Perbankan yang Dijamin oleh Hak Tanggungan, dalam Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Lembaga Kajian Hukum Bisnis, dan Bank Negara Indonesia (BNI), Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.

Bernhard Limbong, Bank Tanah, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2013. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cetakan Keduabelas (edisi revisi), Djambatan, Jakarta, 2008.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa

Indonesia, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.

Effendi Perangin, Pertanyaan dan Jawaban Tentang Hukum Agraria,

Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1994.

Hasan Wargakusumah(et al.), Hukum Agraria I; Buku Panduan

Mahasiswa, Prenhallindo, Jakarta, 2001.

John Salindeho, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Sinar Grafika,

Jakarta, 1993.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-hak Atas Tanah, Kencana, Cetakan ke-3, Jakarta, 2008.

Maria S.W. Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan

Budaya, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009.

Mariam Darus, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung, 1983.

Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju, Cetakan Ketiga Edisi Revisi, Bandung, 2012.

Muchtar Wahid, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah; Suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosilogis, Penerbit Republika, Jakarta, 2008.

Rachmadi Usman, Pasal-Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah,

Djambatan, Jakarta, 1999.

Rahmat Ramadhani, Catatan Kecil Seputar Hukum Indonesia;

Kejahatan Terhadap Tanah, UMSU Press, Medan, 2016.

Samun Ismaya, Hukum Adminitrasi Pertanahan, Graha Ilmu,

Yogyakarta, 2013.

Urip Santoso, Hukum Agraria; Kajian Komprehensif, Kencana Prenada

Media Group, Jakarta, 2012.

Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

Y.W. Sanindhia dan Ninik Widiyanti, Pembaharuan Hukum Agraria (Beberapa Pemikiran), Bina Aksara, Jakarta, 1988.

B. Artikel/Jurnal Ilmiah/Materi Perkuliahan

Maria S.W. Soemardjono, Harian Kompas, terbitan tanggal 6 Juli 2015.

M. Syukran Yamin Lubis, Slide Materi Perkuliahan Hukum Agraria Pada

Fakultas Hukum UMSU, Tahun Ajaran 2016-2017.

Rahmat Ramadhani, Artikel; Benang Merah Alas Hak Dengan Sengketa Pertanahan, Harian Rakyat Bengkulu, Bengkulu, Kamis-26 Juli 2012.

------------, Artikel; Hak Komunal Atas Tanah, Harian Analisa, Terbit

Jumat, tanggal 23 Juni 2016.

Urip Santoso, Perolehan Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Reklamasi Pantai, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 27, Nomor 2, Juli 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria

Undang-Undang No. 7 Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan

Landreform

Undang-Undang No. 4 Thn 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah

Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

PP No. 224 Tahun 1961 jo PP No. 41 tahun 1964 tentang Pelaksanaan

Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (LN: 1963-61).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Tanah

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Instruksi Presiden No. 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian.

Peraturan Menteri pertanian dan Agraria (PMPA) No. 20 Tahun 1963

tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai

PMDN No. 15 Tahun 1974 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan

Landreform

Peraturan Menteri pertanian dan Agraria (PMPA) No. 20 Tahun 1963

tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996 Tentang Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan, Dan Sertipikat Hak Tanggungan

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-kredit Tertentu.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pendaftaran Hak Tanggungan

Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ka. Badan Pertanahan

Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak

Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat

Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Ka. Badan Pertanahan

Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 35 Tahun 2016

tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap.

Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK 10/Ka/1963

tentang Penegasan Berlakunya Pasal 7 UU No. 56 Prp tahun 1960

Bagi Gadai Tanaman Keras

D. Internet

www.bpn.go.id.

http://garasi.in/sebuah-pandangan-tentang-pengadilan-agraria.html

https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_atas_tanah

https://rifqiharrys.wordpress.com/tag/hak-atas-tanah/

Manurung, A. A., Daulay, A., & Noviyanti, M. (2013). Media Pembelajaran.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.