Dasar-Dasar HUKUM AGRARIA
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
A. BUKU
Aloysius Mudjiyono dan Mahmud Kususma. 2014.
Penyidikan Tindak Pidana Kasus Tanah dan
Bangunan. Yogyakarta: Pustaka Yutisia.
AP. Parlidungan. 1991. Komentar Atas Undang-Undang
Pokok Agraria. Bandung: Mandar Maju.
------------.2009. Pendaftaran Tanah di Indonesia, Cetakan
Keempat. Bandung: Mandar Maju.
Arba. 2015. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Sinar
Grafika.
Ari S. Hutagalung. 2010. Perspektif Hukum Persoalan
Agraria: Solusi Terhadap Disharmoni dan
Disintergrasi Pengaturan Simposium Dewan Guru
Besar Universitas Indonesia: Tanah Untuk Keadilan
dan Kesejahteraan Rakyat. Depok: Kampus
Universitas Indonesia.
Bachtiar Efendi. 1993. Pendaftaran Tanah di Indonesia dan
Peraturan Pelaksanaannya. Bandung: Alumni.
Bambang Soetijoprodjo. 1996. Pengamanan Kredit
Perbankan yang Dijamin oleh Hak Tanggungan.
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,
Lembaga Kajian Hukum Bisnis, dan Bank Negara
Indonesia (BNI), Persiapan Pelaksanaan Hak
Tanggungan di Lingkungan Perbankan. Bandung:
Citra Aditya Bhakti.
Rahmat Ramadhani|
Dasar-Dasar
HUKUM AGRARIA
Bernhard Limbong. 2013. Bank Tanah. Jakarta:
Margaretha Pustaka.
Boedi Harsono. 2008. Hukum Agraria Indonesia; Sejarah
Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan
Pelaksanaannya, Cetakan Keduabelas (edisi revisi).
Jakarta: Djambatan.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. Kamus
Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ketiga. Jakarta:
Balai Pustaka.
Effendi Perangin. 1994. Pertanyaan dan Jawaban Tentang
Hukum Agraria. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Hasan Wargakusumah, dkk. 2001. Hukum Agraria I; Buku
Panduan Mahasiswa. Jakarta: Prenhallindo.
John Salindeho. 1993. Masalah Tanah Dalam Pembangunan.
, Jakarta: Sinar Grafika.
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2008. Seri Hukum
Harta Kekayaan: Hak-hak Atas Tanah. Cetakan ke-3.
Jakarta: Kencana.
Maria S.W. Sumardjono. 2009. Tanah Dalam Perspektif Hak
Ekonomi Sosial dan Budaya. Jakarta: Penerbit Buku
Kompas.
Mariam Darus, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional,
Alumni, Bandung, 1983.
Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis. 2012. Hukum
Pendaftaran Tanah. Cetakan Ketiga: Edisi Revisi.
Bandung: Mandar Maju.
Muchtar Wahid. 2008. Memaknai Kepastian Hukum Hak
Milik Atas Tanah; Suatu Analisis dengan Pendekatan
| Rahmat Ramadhani
Dasar-Dasar
HUKUM AGRARIA
Terpadu Secara Normatif dan Sosilogis. Jakarta:
Penerbit Republika.
Rachmadi Usman. 1999. Pasal-Pasal Tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah. Jakarta: Djambatan.
Rahmat Ramadhani, 2016. Catatan Kecil Seputar Hukum
Indonesia; Kejahatan Terhadap Tanah. Medan:
UMSU Press.
---------. 2018. Buku Ajar: Hukum Agararia (Suatu Pengatar).
Medan: Umsu Press.
---------. 2018 Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum
Sertifikat Hak Atas Tanah. Medan: Pustaka Prima.
Samun Ismaya. 2013. Hukum Adminitrasi Pertanahan.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Urip Santoso. 2012. Hukum Agraria; Kajian Komprehensif.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Yan Pramadya Puspa. 1977. Kamus Hukum. Semarang:
Aneka Ilmu.
Y.W. Sanindhia dan Ninik Widiyanti. 1988. Pembaharuan
Hukum Agraria (Beberapa Pemikiran). Jakarta: Bina
Aksara.
B. Artikel/Jurnal Ilmiah/Materi Perkuliahan
Maria S.W. Soemardjono, Harian Kompas, terbitan
tanggal 6 Juli 2015.
M. Syukran Yamin Lubis, Slide Materi Perkuliahan Hukum
Agraria Pada Fakultas Hukum UMSU, Tahun Ajaran
Rahmat Ramadhani|
Dasar-Dasar
HUKUM AGRARIA
Rahmat Ramadhani, Artikel; Benang Merah Alas Hak
Dengan Sengketa Pertanahan, Harian Rakyat
Bengkulu, Bengkulu, Kamis-26 Juli 2012.
------------, Artikel; Hak Komunal Atas Tanah, Harian
Analisa, Terbit Jumat, tanggal 23 Juni 2016.
Urip Santoso, Perolehan Hak Atas Tanah Yang Berasal
Dari Tanah Reklamasi Pantai, Jurnal Mimbar
Hukum, Volume 27, Nomor 2, Juli 2015.
C. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang
Penetapan Luas Tanah Pertanian
Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil
Tanah Pertanian
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang No. 7 Tahun 1970 tentang Penghapusan
Pengadilan Landreform
Undang-Undang No. 4 Thn 1996 Tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda
Yang Berkaitan Dengan Tanah
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum.
| Rahmat Ramadhani
Dasar-Dasar
HUKUM AGRARIA
PP No. 224 Tahun 1961 jo PP No. 41 tahun 1964 tentang
Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian
Ganti Kerugian
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang
Penunjukkan Badan-Badan Hukum Yang Dapat
Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (LN: 1963-61).
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Instruksi Presiden No. 13 Tahun 1980 tentang Pedoman
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang
Bagi Hasil Tanah Pertanian.
Peraturan Menteri pertanian dan Agraria (PMPA) No. 20
Tahun 1963 tentang Pedoman Penyelesaian
Masalah Gadai
PMDN No. 15 Tahun 1974 tentang Pedoman Tindak
Lanjut Pelaksanaan Landreform
Peraturan Menteri pertanian dan Agraria (PMPA) No. 20
Tahun 1963 tentang Pedoman Penyelesaian
Masalah Gadai
Rahmat Ramadhani|
Dasar-Dasar
HUKUM AGRARIA
Peraturan Menteri Negara Agrariaa/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996
Tentang Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan,
Buku Tanah Hak Tanggungan, Dan Sertifikat Hak
Tanggungan
Peraturan Menteri Negara Agrariaa/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1996
Tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-kredit
Tertentu.
Peraturan Menteri Negara Agrariaa/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1996
Tentang Pendaftaran Hak Tanggungan
Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus
Pertanahan.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015
tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ka. Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah
Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang
Berada Dalam Kawasan Tertentu
| Rahmat Ramadhani
Dasar-Dasar
HUKUM AGRARIA
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Ka. Badan
Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK
/Ka/1963 tentang Penegasan Berlakunya Pasal
UU No. 56 Prp tahun 1960 Bagi Gadai Tanaman
Keras
D. Internet
www.bpn.go.id.
http://garasi.in/sebuah-pandangan-tentangpengadilan-
agraria.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_atas_tanah
https://rifqiharrys.wordpress.com/tag/hak-atas-tanah/
Refbacks
- There are currently no refbacks.