TINJAUAN HUBUNGAN OPINI WTP BPK DENGAN KASUS KORUPSI PADA PEMDA DI INDONESIA KAJIAN MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH, HUBUNGAN ANTARA MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN PEMERIKSA (AUDITOR)

YUSWAR - EFFENDY

Abstract


Pemeriksaan BPK yang bebas dan mandiri adalah salah satu asas pengelolaan keuangan negara merupakan tugas yang memerlukan integritas yang tinggi, kenyataan banyak dijumpai pada pemeriksaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia tidak sesuai dengan aturan, hal ini terbukti bahwa hasil pemeriksaan dengan opini WTP terhadap pemerintah daerah ternyata masih banyak juga kasus-kasus korupsi di daerah tersebut.

Tuntutan agar dana publik harus dipertanggung jawabkan ini menunjukkan adanya hubungan antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen. Pengelolaan keuangan negara merupakan jenis pengelolaan keuangan organisasi sektor publik harus diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab dengan asas pengelolaan tahunan, universalitas, kesatuan dan asas spesialis.  Sebenarnya apa yang telah terjadi pada sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia, belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan (sesuai aturan). Hasil pemeriksaan BPK telah membuktikan temuan kasus tentunya mempengaruhi pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang berlangsung kurang baik.


 

Keywords


Manajemen

DOI:

https://doi.org/10.30596/jimb.v13i1.107


Full Text:

PDF

References


Abdul, Halim, Prof. Dr. MBA, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta . 2007.

Alan G. Mayper, Michael Granof, Gary Giroux, , Auditing & Accountability Journal Emerald Article : An Analysis of Municipal Budget Variances

American Accounting Association Stable URL : http://www.jstor.org/stable/248043 Accessed : 14/04/2013 13:44

Ardan Fitra, 2012, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Dan Pemeriksaan Pemerintahan, www. Ardanfitra.blogspot

Audit Quality Agency theory and the role of audit The Audit Quality Forum comprises representatives of the audit profession, investors, business and regulators who have an interest in high quality and confidence in the independent audit.

LAN-RI, 2011. MODUL DIKLAT PIM IV, Teknik Pengelolaan Keuangan Negara. LAN-RI : Jakarta.

Leonard Eugene Berry, Gordon B. Harwood and Joseph L. Katz , 1997, Performance of Auditing Prosedures by Governmental Auditors : Some Preliminary Evidence Source by : The Accounting Review, Vol. 62, No. 1 (Jan., 1997), pp. 14-28

Penjelasan : Ketua BPK Hadi Poernomo pada sidang Paripurna ke-12 DPD RI di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri 13 tahun 2006.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Sheila Ellwood & Susan Newberry, , Public sector accrual accounting : institutionalising neo-liberal principles ? University of Bristol, UK, and University of Sydney, Sydney, New South Wales, Australia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal Ilmiah Manajemen dan  Bisnis is abstracting & indexing in the following databases: 

         


Creative Commons License
Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

  

ISSN 1693-7619 (print) | ISSN 2580-4170 (online)

 

 

View My Stats