LAW ENFORCEMENT IN THE DEVELOPMENT CRIMINAL JURISDICTION SYSTEM IN INDONESIA UPHOLDING PANCASILA AND HUMAN RIGHTS VALUES
Abstract
Full Text:
PDFReferences
Abdoellah, Priyatmanto, Revitalisasi Kewenangan PTUN, Jakarta: Cahaya Atma Pusatka, 2020.
Asshiddiqie. Jimly, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Bertin, Fungsi Pengawas Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim Dihubungkan Dengan Independensi Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 3 Volume 1, 2013.
Fauzan., H.M, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi Norma Baru dalam Hukum Kasus, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
Hadita, Cynthia., Regional Autonomy Political Politics Of Regional Liability Reports To Regional Representatives In The Implementation Of Local Government, Nomoi Law Review, Volume 1, Issue 1, May 2020
Hamzah., Andi, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
Harahap., M. Yahya, 2000, Pembahahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika.
Harahap., M. Yahya, Pembahahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
https://ptun-yogyakarta.go.id/index.php/artikel/193-e-court-dan-masa-depan-sistem-peradilan-modern-di-indonesia.html diakses pada tanggal 28 Februari 2021 pukul 16.13 wib.
Kasim. Ifdhal, Hak Sipil dan Politik, Jakarta: Elsam, 2001.
Lebacqz. Karen, Teori-Teori Keadilan, Bandung: Nusamedia, 2015.
Marzuki. Suparman., Pengadilan Yang Fair Sebagai Hak Asasi Manusia dalam buku Pendulum Antinom Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
Menski. Werner, Perbandingan Hukum dalam Konteks Global Sistem Eropa, Asia dan Afrika, Bandung: Nusamedia, 2014.
Prasetyo. Teguh, Keadilan Bermartabat Prsepektif Teori Hukum, Bandung: Nusamedia, 2015.
Rahardjo. Satjipto, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas, 2003.
Rover. C. de, To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakkan HAM, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
Setyowati. Erni, Memahami Sistem Hukum di Indonesia Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor, 2014.
Sihombing, Eka N.A.M., Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum di Provinsi Sumatera Utara (Encourage of Establishing Regional Regulation Concerning Legal Aid at Province of North Sumatera), Jurnal Rechtvinding, Vol. 7, No. 3, December (2018).
Suherman. Ade Maman., Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Common Law Hukum Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
Sutiyoso. Bambang, Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan, Yogyakarta: UII Press, 2015.
UUD 1945
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang-No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Perma No. 4 Tahun 2016 mengatur tentang larangan PK atas putusan praperadilan
Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
Direktur Jendral Badan Peradilan Militer dan PTUN Mahkamah Agung RI No. 307/DJMT/Kep/5/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peratuan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara secara Elektronik.
DOI: https://doi.org/10.30596/nomoi.v2i1.6584
Refbacks
- There are currently no refbacks.