PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA DALAM PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING

Abstract

Iklim persaingan bisnis yang semakin ketat, sehingga perusahaan berusaha untuk melakukan efisiensi biaya produksi (cost of production), dan salah satu solusinya adalah dengan sistem outsourcing. Melalui perjanjian kerja dengan sistem outsourcing, perusahaan dapat fokus pada kompetensi utama bisnis perusahaannya, sehingga mampu berkompetisi dalam pasar. Kegiatan internal perusahaan yang bersifat penunjang (supporting) dapat dialihkan kepada pihak lain yang lebih profesional. Perjanjian kerja seperti ini akan lebih menguntungkan bagi perusahaan, tetapi pada sisi lain juga dapat menimbulkan permasalahan terutama terkait dengan perlindungan hak-hak tenaga kerja pada perusahaan outsourcing. Dalam praktik perjanjian kerja dengan sistem outsourcing tidak terdapat hubungan hukum antara tenaga kerja outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa outsourcing. Hubungan hukum tersebut hanya antara perusahaan pengguna jasa outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing, sehingga tenaga kerja outsourcing tidak dapat menuntut perusahaan pengguna jasa outsourcing untuk memenuhi hak-hak yang sama dengan tenaga kerja tetap pada perusahaan pengguna jasa outsourcing berdasarkan peraturan perusahaan. Dapat dikatakan bahwa perjanjian kerja dengan sistem outsourcing merupakan bentuk perbudakan yang dimoderenisasikan, karena hak-hak tenaga kerja dengan sistem outsourcing tidak dilindungi oleh hukum ketenagakerjaan yang berlaku, terutama terkait dengan kontinuitas pekerjaan yang dilaksanakan.