PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA INDONESIA
Abstract
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Buku-buku:
Abdul Haris. 2005. Gelombang Migrasi dan Perdagangan Manusia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Abdul Manan. 2005. Aspek-aspek Pengubah Hukum. Edisi Pertama. Cetakan Kesatu. Jakarta: Kencana.
Ahmad Sofian (dkk). 2004. Menggagas Model Penanganan Perdagangan Anak. Yogyakarta: UGM.
Arief Amrullah, M. 2003. Politik Hukum Pidana dalam rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di bidang Perbankan. Malang: Bayumedia Publishing.
Barda Nawawi Arief. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Barda Nawawi Arif. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Barda Nawawi Arief. 2002. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Cetakan Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Dijk, J.J.M. van, H.I. Sagel-Grande dan L.G. Toornvliet. 1999. Kriminologi Aktual. Alih Bahasa P. Soemitro. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
Mahmud Mulyadi. 2008. Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan. Medan: Pustaka Bangsa Press.
Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. Kapita Selekta Hukum Pidana. Semarang: Badan Penerbit Undip.
Peter Bolt (dkk). 2005. Mimpi yang Terkoyak, Kampanye Penghapusan Perdagangan Manusia. Jakarta: Medianet Indonesia.
Sudarto. 1981. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
Sudarto. 1983. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana. Bandung: Sinar Baru.
Jurnal/Makalah:
Barda Nawawi Arief. 1996. Batas Kemampuan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Makalah. Disampaikan pada Seminar tentang Pendekatan Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan. Semarang: Universitas Diponegoro.
Nurlisa Ginting. 2007. Fenomena Perdagangan Orang (Trafficking) dan Konteks Hukum Internasional CEDAW. Makalah. Disampaikan pada Penyeleng-garaan Pelatihan Satu Atap Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) Bagi Tenaga Polisi, Jaksa dan Hakim di Propinsi Sumatera Utara, yang diselenggarakan di Medan.
Tengku Erwinsyahbana dan Harmita. 2017. Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris bagi Anak Luar Kawin dari Perkawinan Tidak Tercatat. Jurnal Hukum NOVELTY. Volume 8 Nomor 2.
Tim Pledoi. 2006. Menjerat Sindikat Perdagangan Orang. Pleidoi. Volume 1 Nomor 3.
Peraturan Perundang-undangan:
Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Tahun 1945.
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Refbacks
- There are currently no refbacks.