OPTIMALISASI KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MEMBENTUK PERATURAN DESA  (STUDI PADA DESA TIMBANG JAYA KABUPATEN LANGKAT )

Azril Arianto Siregar; Faisal Faisal

OPTIMALISASI KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MEMBENTUK PERATURAN DESA (STUDI PADA DESA TIMBANG JAYA KABUPATEN LANGKAT )

Azril Arianto Siregar, Faisal Faisal

Abstract

The authority of the Village Head in forming Village Regulations as ordered by Law Number 6 of 2014 concerning Villages, namely carrying out village government and forming Village Regulations. This research aims to find out what legal provisions give the Village Head the authority to form Village Regulations, and what the Village Head's efforts are in optimizing the formation of Village Regulations, as well as what are the supporting and inhibiting factors for the Village Head in forming Village Regulations. This research is empirical juridical research. The results of research in the formation of Village Regulations in Timbang Jaya Village, Langkat Regency, there are obstacles in optimizing the formation of village regulations due to limited human resource capacity and minimal community involvement in the formation of Village Regulations, even though the Village Regulations that will be formed are aimed at developing Timbang Jaya Village. Then, the formation of Village Regulations is supported by the existence of facilities and infrastructure which are very supportive in the formation of Village Regulations for the sake of the formation of Village Regulations, where facilities and infrastructure support economic, social, cultural activities, as well as national unity and unity, especially as basic capital for the realization of prosperity. community in Timbang Jaya Village, Langkat Regency

Keywords

Authority, Village Head, Regulations

Full Text:

PDF

References

Anonimous, “Himpunan Peraturan Tentang Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Minahasa” 2009;

Awaeh Stewar, Kaawoan Johannis E, dan Kairupan Josef, “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan (Studi di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud)” Jurnal Eksekutif, Vol 1, No 1 (2017);

Elviandri, “Pembentukan Peraturan Desa (PERDES): Tinjauan Hubungan Kewenangan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)” Jurnal Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia;

Rosidin Utang ” Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 4, Nomor 1 September 2019;

Saiful, “Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol: 6, No: (2), 2014;

Surasih Maria Eni, “Pemerintah Desa Dan Implementasinya” (Jakarta: Erlangga, 2002);

Siburian Kasman, “ Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Peraturan Desa”, Karya Ilmiah, Tahun 2017;

Huda Ni’matul, “Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi” (Malang: Setara Press, 2015;

Karim Abdul Gaffar, “Kompleksitas Persoalaan Otonomi Daerah di Indonesia” (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003;

Nike K. Rumokoy Vol.XXI/No.3/April-Juni /2013 Prinsip Prinsip Pembentukan Peraturan Kepala Desa Berdasarkan Undang Undang Nommor 12 Tahun 2011 Vol.XXI/No.3/April-Juni /2013;

Putri Lia Sartika, “Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority And The Issuance Of Village Regulation)” Jurnal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau;

Timotius Richard, ”Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-48 No.2 April-Juni 2018;

Refbacks

There are currently no refbacks.