Urgensi Regulasi Bank Tanah Sebagai Lembaga Penyedia Tanah

Abstract

Definisi badan bank tanah berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 PP No. 64 Tahun 2021, yaitu; “Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut Bank Tanah adalah badan khusus (sui generis) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah”. Bank tanah berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP No. 64 Tahun 2021 pada prinsipnya merupakan bank tanah publik. Terlihat dari esensi yuridis dalam definisi bank tanah sebagai disebutkan di atas yaitu “badan khusus (sui generis) diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah”. Struktur kelembagaan bank tanah berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) PP No. 64 Tahun 2021 adalah: Komite, Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana. Menurut Pasal 31 ayat (2) s.d ayat (5) PP No 64 Tahun 2021 menyebutkan bahwa; komite memiliki tugas menetapkan kebijakan strategis bank tanah, dewan pengawas dan badan pelaksana merupakan organ bank tanah, dewan pengawas bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada badan pelaksana dalam menjalankan kegiatan penyelenggaraan bank tanah, dan badan pelaksana bertanggungjawab atas penyelenggaraan bank tanah untuk kepentingan dan tujuan bank tanah, serta mewakili bank tanah baik di dalam maupun di luar pengadilan