Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penanggulangan Mafia Tanah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN), dalam memberantas praktik mafia tanah, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam menciptakan sistem pertanahan yang transparan dan akuntabel.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan studi pustaka dan analisis kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya BPN telah menghasilkan kemajuan signifikan. Strategi utama mencakup tiga pilar: penguatan benteng internal (peningkatan kapasitas SDM dan teknologi), penindakan tegas (termasuk melalui Tindak Pidana Pencucian Uang), serta edukasi dan kolaborasi lintas lembaga. Kebaruan dari naskah ini terletak pada analisis komprehensif terhadap capaian kinerja Satgas tahun 2025 beserta rekomendasi pengoptimalan peran BPN melalui penguatan regulasi khusus, peningkatan koordinasi nasional di bawah payung Instruksi Presiden, serta penerapan model pencegahan berbasis sosial-ekologi yang melibatkan masyarakat secara aktif. Penelitian ini merekomendasikan agar BPN terus memperkuat digitalisasi secara menyeluruh, meningkatkan pelatihan SDM, serta membangun mekanisme sanksi yang lebih tegas untuk menciptakan efek jera. Dengan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, pemberantasan mafia tanah dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi rakyat Indonesia dan mendukung agenda reforma agraria nasional.