Kedudukan Dan Mekanisme Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM Dalam Menangani Tindak Pidana Di Bidang Kesehatan

Abstract

Tindak pidana di bidang kesehatan, khususnya terkait peredaran obat tradisional ilegal, merupakan bentuk kejahatan yang mengancam keselamatan masyarakat dan menimbulkan kerugian ekonomi. Modus operandi pelaku semakin beragam, termasuk penyamaran produk dalam bentuk kopi herbal dan jamu tradisional yang ternyata mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) berbahaya. Kondisi ini menuntut adanya penegakan hukum yang efektif dan aparatur yang memiliki kompetensi teknis di bidang kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menghubungkannya dengan praktik implementasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPNS Badan POM memiliki legitimasi hukum yang kuat melalui KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan kedudukannya sebagai penyidik khusus. Mekanisme penyidikan yang dijalankan meliputi pengawasan lapangan, penyelidikan, pengambilan sampel, uji laboratorium, hingga koordinasi dengan Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan.