Konstruksi Hukum Tentang Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif

Abstract

Penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum merupakan wujud pengendali perkara (dominus litis) yang dimiliki oleh lembaga Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai kepastian hukum dalam memberikan ruang yang cukup untuk pelaku tindak pidana, korban dan pihak yang terkait sehingga menyelesaikan perselisihan yang adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan restoratif pada institusi Kejaksaan Republik Indonesia yang dikonstruksikan dalam Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara yang secara mekanisme mengubah proses pemidanaan yang berfokus pada penjatuhan sanksi bagi pelaku menjadi proses pemulihan keadaan semula yang melibatkan antara korban dan pelaku serta pihak lain yang terkait guna menciptakan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara.