Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Alih Fungsi Lahan di Provinsi Sumatera Utara

Abstract

Alih fungsi lahan menyebabkan jumlah area pertanian Provinsi Sumatera Utara terus berkurang alih fungsi lahan di Sumatera Utara umumnya didorong oleh pertumbuhan penduduk, pembangunan ekonomi, dan proyek infrastruktur. Proses alih fungsi lahan harus mematuhi persayaratan hukum yang berlaku, mencakup proses perizinan,  mempertimbangkan dampak lingkungan dan hak masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana  Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Alih Fungsi Lahan di Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif degan pendekatan deskriptif.  Hasil penelitian ini yaitu Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Alih Fungsi Lahan di Provinsi Sumatera Utara sudah dijalankan secara optimal. Namun masih terdapat beberapa hambatan hal ini di buktikan dari sosialisasi yang sudah dilakukan dalam bentuk peyuluhan dimana masyarakat belum bisa beralih fungsi sesuai degan peraturan, pendampingan untuk merekomendasikan lahan yang akan diganti kembali lahannya akibat dari pembangunan jalan tol tetapi pemilik lahan tidak mau diganti dengan lahan yang baru karena kebutuhan ekonominya, kemudian dalam bentuk seminar tetap saja masyarakat petani mengambil kebijakan sendiri untuk beralih fungsi hal ini disebabkan karena lahan yang dimiliki sudah rusak dan membuat kerugian petani sehingga di alih fungsikan menjadi perumahan, perkebunan kelapa sawit dan usaha  lainnya.