EFEKTIVITAS APBD MELALUI SMART MONITORING: UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DI TENGAH KOMPLEKSITAS ANGGARAN KALIMANTAN TIMUR
Abstract
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang semakin kompleks seringkali membuka celah terjadinya korupsi akibat lemahnya sistem pengawasan dan kerahasiaan transparansi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan inovasi smart monitoring berbasis data dapat mencegah praktik korupsi dalam pengelolaan APBD serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kalimantan Timur periode 2025–2026 serta merancang model smart monitoring sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menggunakan studi kasus kontroversi APBD Provinsi Kalimantan Timur periode 2025-2026 meliputi pengadaan dinas mobil senilai Rp8,5 miliar dan renovasi rumah jabatan Rp25 miliar, penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui analisis dokumen dan studi literatur. Temuan penelitian menemukan tiga kelemahan utama: tidak adanya mekanisme pelacakan anggaran secara real-time, ketiadaan fitur perhitungan harga yang transparan, serta minimnya pengawasan anggaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan model smart monitoring tiga lapis yang mengintegrasikan teknologi digital, transparansi publik, dan analisis cerdas berbasis kecerdasan buatan. Model ini terdiri dari ledger digital real-time sebagai sistem deteksi dini, dashboard publik terbuka untuk memperkuat partisipasi masyarakat, serta sistem analisis otomatis untuk mendeteksi pola penyimpangan anggaran. Penelitian ini berkontribusi pada literatur administrasi publik dengan menggambarkan bagaimana transformasi digital dapat meningkatkan transparansi dan mencegah praktik koruptif dalam tata kelola daerah.
Kata Kunci: pemantauan cerdas; APBD; pencegahan korupsi; tata kelola digital; Kalimantan Timur
References
Agustina, F., Syarif, A. M., Mulyanto, E., & Dolphina, E. (2025). Blockchain Untuk Pemerintahan Digital: Suatu Kajian Literatur Sistematis. Integrative Research in Computer Science, 1(01), 77–107. https://ritecs.org/journal/index.php/IRCS/article/view/8
Balaji, K. (2025). E-government and e-governance: Driving digital transformation in public administration. Public Governance Practices in the Age of AI, 23–44. https://doi.org/10.4018/979-8-3693-9286-7.ch002
Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. (2014). Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan saksi dan korban. Undang-Undang Republik Indonesia, 3(3), 103–111. https://peraturan.bpk.go.id/details/38701/uu-no-31-tahun-2014
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2026). Portal Data SIKD: Postur APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=11&tahun=2025&provinsi=17&pemda=00
Edtiyarsih, D. D. (2023). Urgensi Anggaran Kas Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Yang Efisien Pada Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan. JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura), 12(4), 368. https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i4.74800
Kardina, M., Frinaldi, A., Eka Putri, N., & Magister Administrasi Publik, P. (2024). Penilaian Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Di Indonesia. Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik, 11(2), 615-620–615–620. https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/7231
Yuridis-normatif, P. S. P. (2026). Kebijakan Publik dan Legalitas Tindakan Administrasi Pemerintahan: Suatu Pendekatan Yuridis-Normatif. Jurnal Atribusi Hukum, 45–54. https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/7231
Kompas.com. (2026, Februari 27). Ironi mobil dinas Rp 8,5 miliar Gubernur Kaltim: Mewah atau butuh? Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2026/02/27/12412231/ironi-mobil-dinas-rp-85-miliar-gubernur-kaltim-mewah-atau-butuh?page=all
KPK. (2024). Laporan tahunan pencegahan korupsi daerah 2024. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
Lumban Gaol, L., Budi Santoso, E., & Prasetyo, A. (2024). Penguatan Tata Kelola Keuangan Publik melalui Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Informasi. Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang, 4(1), 126–140. https://journal.unespadang.ac.id/jaaip/article/view/233/214
No, V., April, B., Husain, F., Indah, N., Sari, P., Ekonomi, F., Sultan, I., Gorontalo, A., Syariah, E., & Permatasarinurindahgmailcom, E. (2025). Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis Peran Audit Internal Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pendahuluan Audit internal memiliki peran penting pemerintah yang transparan , efisien , dan akuntabel , dengan tugas utama untuk dalam memastikan peng. 6(1). https://journal.utnd.ac.id/index.php/value/article/view/1596
Nurjaman, R. (2018). Melawan Korupsi Dari Bawah: Strategi Penguatan Akuntabilitas Lokal Dalam Pengelolaan Keuangan Desa1 Fighting Corruption From Below: A Strategy To Strengthening Local Accountbility In Village Financial Management Rusman. 20(1), 31–48. Https://Ejournal.Brin.Go.Id/Jmb/Article/View/10497/8135
Nurlina. (2025). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Penganggaran Publik. Jurnal Manajemen Keuangan Sektor Publik, 1(1), 39–51. https://journal.uwais.ac.id/index.php/amanah/article/view/10
Pardede, A. R. F. (2019). Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia: Kajian Teoretis atas Prinsip, Tantangan dan Strategi Implementasi Hari. Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 3(3), 209–222. https://jurnal.suriaacademicpress.com/index.php/JISEP/article/view/2/2
Pratama, A. (2025, 5 September). Porsi TKD Kaltim 2025 di Angka Rp 8,7 Triliun, Terbesar di DBH SDA Minerba - Royalti! Tahun Depan Kena Pangkas Berapa? Arus bawah. https://arusbawah.co/porsi-tkd-kaltim-2025-di-angka-rp-87-triliun-terbesar-di-dbh-sda-minerba-royalti-tahun-depan-kena-pangkas-berapa
Republika. (2026, April 14). Dulu beli mobil dinas Rp8 miliar, kini Gubernur Kaltim viral karena renovasi rumah Rp25 miliar. Rejogja Republika. https://rejogja.republika.co.id/berita/tdh1a1282/dulu-beli-mobil-dinas-rp8-miliar-kini-gubernur-kaltim-viral-karena-renovasi-rumah-rp25-miliar
Rifai, M. H., Pramudya, D. ., & Narfandi, R. . (2024). Analisis peran teknologi kecerdasan buatan dalam mengoptimalkan proses deteksi terhadap serangan siber. Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Bisnis (SENATIB), 495–502. https://ojs.udb.ac.id/Senatib/article/view/4637/3095
DOI: https://doi.org/10.30596/japk.v6i1.30474
Jurnal Ilmu Adminstrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)
Editor's Address:
C BuildingDepartement of Public Administration Science
Faculty of Social Science and Political Science
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238
email : japk@umsu.ac.id