Analisis Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Fiskal dan Efektivitas Fiskal pada Kabupaten Tapanuli Utara dan Daerah Otonomi Barunya Periode Tahun 2018-2022

Richardo Saragih, Nurlinda Nurlinda

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemandirian keuangan daerah, ketergantungan fiskal daerah dan efektivitas fiskal daerah pada empat kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara pada periode tahun 2018-2022 yang diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Daerah Otonomi Barunya (DOB) dalam upaya peningkatan pelayanan publik sebagaimana amanat otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan pooled data yaitu kombinasi antara data time series dengan data cross section selama periode tahun 2018 sampai dengan 2022 atas data realisasi APBD pada empat Kabupaten. Model analisis rasio keuangan daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan fiskal daerah dan rasio efektivitas. Rasio kemandirian keuangan daerah pada gabungan empat kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara berada pada level belum mandiri. Kemudian, rasio ketergantungan fiskal daerah berada pada level ketergantungan sangat tinggi.  Kemudian, rasio efektivitas fiskal daerah pada gabungan empat pemerintah Kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara berada pada angka 89,45% atau cukup efektif pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa empat pemerintah kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap alokasi dana transfer dari pemerintah pusat dalam rangka melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. Disamping itu masih terdapat kelemahan dalam menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau kelemahan dalam implementasi strategi pencapaian target PAD. Sehingga, keempat Pemerintah Kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan dan Samosir perlu melakukan optimalisasi sumber-sumber PAD, baik melalui strategi intensifikasi atas sumber-sumber PAD yang telah tersedia dan melalui strategi ekstensifikasi atas potensi PAD yang belum digali selama ini.

Keywords


Otonomi Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Fiskal Daerah, Efektivitas Fiskal Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

References


Agustina, O. (2013). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(2), 355–365.

Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH Di INDONESIA. Law Reform, 15(1), 149. https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360

Digdowiseiso, K., Petrus, N., & Andriani, F. (2023). DAN EFEKTIVITAS FISKAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA Keywords : 4(1), 127–137.

Hehamahua, H. (2014). Analisis APBD Kota Surabaya Suatu Kajian Kemandirian Dan Efektifitas Keuangan Daerah. Media Trend, Volume 9 N(Maret), 54–68.

Zukhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal. Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 5(2), 143–149. https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.213.

Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1996 tentang Hari Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.




DOI: https://doi.org/10.30596/liabilities.v6i2.14810

Refbacks

  • There are currently no refbacks.