Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Struktur APBD dalam meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. Tujuan ini dilatarbelakangi oleh kondisi saat ini dimana kinerja pemerintahan masih kurang baik mulai dari daerah sampai ke pusat. Ini dapat diketahui dari efektifitas dan efisiensi kebijakan pengeluaran pemerintah yang belum dapat sesuai dengan target yang ditentukan. Selain itu juga masih banyaknya oknum pemerintah yang melakukan korupsi, atas dana pemerintah. Hakikatnya APBD adalah penjabaran kuantitatif dari tujuan, sasaran pemerintah daerah dan tugas pokok serta fungsi unit kerja, sehingga harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu. Oleh sebab itu alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik (PP No 58 Tahun 2005). Berdasarkan kondisi tersebut maka penelitian ini mencoba untuk menganalisis struktur APBD dalam meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mengambil kasus pada pemerintahan daerah Sumatera Utara. Dengan menggunakan metode research and development (R&D).Penelitian ini menemukan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Utara belum efektif dan efisien terlihat dari APBD yang menunjukan realisasi pendapatan dan belanja belum dapat mencapai target. Pada Struktur APBD saat ini masih belum sesuai dengan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 pada bagian pembiayaan daerah yang ternyata belum jelas diungkap pada struktur APBD. Perencanaan yang baik akan berdampak pada pelaksanaan dan pengawasan keuangan yang baik pula. Sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abdul, Halim. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Cetakan Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.
Abu Hasan Ali Al-Mawardi. Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa-Wilayat al-Diniayah. Beirut: Dar Al-Fikr, 1996.
Addina, Marizka. 2010. Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota (Skripsi S1). Universitas Sumatera Utara Indra, Bastian. 2006. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Erlangga, Jakarta.
Arsip e-Syariah.Net.Sistem Ekonomi Syariah. 2004. Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Islam : Kritik Atas APBN.
Dedi, Nordiawan. 2006. Akutansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta.
Dinas Pendapatan Daerah. 2006. Kebijakan Pengawasan Daerah, Anggaran 2006. Inspektorat Provinsi Sumatra Utara. Medan.
Fatihah. 2014. Analisis Efektivitas Anggaran Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara. Skripsi. UMSU
Hidayatullah Muttaqin, 2004. Pengelolaan Keuangan Negara dalam Islam.
Pohan, Kiki Rizkiana, 2015. Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Skripsi. UMSU.
Mahmudi, 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UUP STIM YKPN, Yogyakarta.
Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi, Yogyakarta.
-----------------, 2009. Akuntansi SektorPublik. Edisi Keempat. Andi. Yogyakarta.
Republik Indonesia, Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertangungjawaban dan Pengawasan Keuangan Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksananan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
_______________,Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
_______________, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
_______________, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Peraturan Daerah.
_______________, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun Anggaran 2007.
_______________, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sinambela, Elizar dan Saragih, Fitriani. 2013. Pengembangan Model Pengawasan Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Dewan. Laporan Hasil Penelitian.
Yuwono, S, I.T. Agus, dan Hariyadi. 2005. Penganggaran Sektor Publik, Pedoman Praktis, Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja). Bayumedia Publising, Malang
http://famhar.multiply.com/journal/item/179.
http://bimtek pelatihan.blogspot.com/2015/06
DOI: https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i2.2527
View My Stats