LEGAL POLICY OF INFORMATION TECHNOLOGY BASED STOCK SERVICES IN THE CAPITAL MARKET

Ida Nadirah

Abstract


In the current digital era, information technology has been widely used for the development of the financial industry which encourages the growth of alternative financing for the business world, especially start-ups or novice business actors as a means of investment for the community. This is in line with the establishment of RI Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems (SPBE) which aims to realize clean, effective, transparent, accountable, as well as quality and reliable governance. One form of its activity is Crowdfunding Services Through Information Technology-Based Stock Offerings (Equity Crowdfunding), namely stock offering services carried out by issuers to sell shares directly to investors through an open network of electronic systems. This type of research is normative juridical with a statutory approach and legal principles. Using data sourced from secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which are then analyzed qualitatively. The results of the study show that with the existence of policies regarding the implementation of crowdfunding services through information technology-based stock offerings, the national economy accelerates because in transactions using electronic media that is more practical, makes it easier for people to make transactions, develops trade and the national economy, and realizes financial inclusion targeted by the government

Full Text:

PDF

References


Adi Fahrudin. 2014. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama.

Abdul R. Saliman. 2017. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus. Jakarta: Kencana.

Ana Rokhmatussa’diyah dan Suratman. 2015. Hukum Investasi & Pasar Modal. Jakarta: Sinar Grafika.

Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV. Pustaka Prima.

Ida Nadirah. 2019. Buku Ajar Hukum Dagang Dan Bisnis Indonesia. Medan.CVPustaka Prima

Munir Fuady. 2012. Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. 2017. Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah. Bandung: PT. Refika Aditama.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesi dan Disertasi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Soeryono Soekanto, 2014. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 /POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /Pojk.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.

Iswi Hariyani. “Kajian Hukum Bisnis Jasa Crowdfunding Properti”. dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019.

Pas Ingrid Pamesti dan Bagas Heradhayksa. “Kepastian Hukum Mekanisme Equity Crowdfunding melalui Platform Santara.id sebagai Sarana Investasi”. dalam Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Volume 4, Nomor 1, July 2020.

Suhardini, E. D. (2021). Analisis Regulasi Kebijakan Pasar Modal Di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 20(1), 15-33.

Suriyadi. “Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Urunan Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi”. dalam Jurnal Panorama Hukum, Volume 5, Nomor 2, Desember 2020.

Viodi Childnadi Widodo dan Dona Budi Kharisma. “Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Transaksi Layanan Urunan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity-Based Crowdfunding)”. dalam Jurnal Privat Law, Volume VIII, Nomor 2, Juli-Desember https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pemerintahanberbasiselektronik-dalam-pelayanan-publik


Refbacks

  • There are currently no refbacks.