Efektivitas Regulasi dan Sanksi Hukum dalam Mengatasi Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia

Syahbana Syahbana : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara , Khairil Azmi Nasution : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Submitted: 07-07-2026 || Accepted: 07-07-2026 || Published: 07-07-2026

Abstract


Persaingan usaha tidak sehat seperti praktik kartel dan monopoli masih menjadi tantangan serius bagi stabilitas ekonomi nasional meskipun telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas regulasi dan sanksi hukum serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan internasional dan sosiologis, hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhambat oleh keterbatasan kewenangan eksekutorial KPPU, kesulitan pembuktian pada perkara kartel, serta sanksi administratif yang belum memberikan efek jera karena dianggap sebagai biaya bisnis (cost of doing business). Selain itu, perkembangan ekonomi digital memunculkan tantangan baru seperti algorithmic pricing yang belum terjangkau regulasi konvensional. Penelitian menyimpulkan bahwa revisi UU No. 5 Tahun 1999 sangat mendesak guna memperkuat kewenangan eksekusi KPPU, menerapkan sanksi progresif berbasis persentase keuntungan, dan meningkatkan literasi hukum pelaku usaha. Reformasi ini krusial untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.


Full Text:

PDF

References


Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum Persaingan Usaha (Jakarta: Sinar Grafika, 2023)

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan (Jakarta: Kencana, 2023)

Andi Fahmi Lubis dkk., Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta: KPPU, 2017)

Agustina, E. S., Ariani, R. S., & Hasnadewi, N. Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jurnal Studia Legalia, (2023).

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Jakarta: Prenadamedia Group, 2023)

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2023)

Alison Jones dan Brenda Sufrin, EU Competition Law (Oxford: Oxford University Press, 2016)

Ari Hernawan, “Efektivitas Sanksi Administratif dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha,” Jurnal Arena Hukum, Vol. 17, No. 1 (2024)

David J. Gerber, Law and Competition in Twentieth Century Europe (Oxford: Clarendon Press, 1998)

Dirwansyah, D. Doktrin Single Economic Entity Dalam Perluasan Pengawasan Persaingan Usaha Secara Ekstrateritorial Di Indonesia. Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 5 No.3. (2024).

Dae-Kyu Yoon, “Competition Policy and Chaebol Reform in Korea,” Journal of Korean Law Vol. 8, No. 2 (2009)

Ernest Gellhorn dan William E. Kovacic, Antitrust Law and Economics, (St. Paul: West Publishing, 1994)

Erman Rajagukguk, “Kepastian Hukum dan Iklim Investasi di Indonesia,” Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 12, No. 2 (2024)

Herry Polontoh dan Fitri Arianti Saputri, , "Regulation and Sanctions Against Unfair Business Competition: Challenges in Law Enforcement," Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 2, No. 3, (2025)

Hikmahanto Juwana, “Reformasi Hukum Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital,” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 21, No. 1 (2024)

Hikmahanto Juwana, “Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen dalam Era Ekonomi Global,” Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 29, No. 2, 2010, hlm. 44.

Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia, (Malang: Bayumedia, 2007)

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi (Jakarta: Kompas, 2010)

Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)

K Adnan. Fungsi Hukum Pembangunan Ekonomi Dalam Persaingan Usaha Yang Sehat. Lex Renaissance, Vol. 9 No. 2 (2024)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Rencana Strategis KPPU 2025–2029 (Jakarta: KPPU RI, 2025)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Program Literasi Persaingan Usaha Nasional 2024 (Jakarta: KPPU RI, 2024)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Laporan Tahunan KPPU 2024 (Jakarta: KPPU RI, 2024)

KPPU RI, Laporan Tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2024 (Jakarta: KPPU RI, 2025)

Mitsuo Matsushita, Competition Law in Japan (The Hague: Kluwer Law International, 2001),

Muhammad Insa Ansari, “Efektivitas Eksekusi Putusan KPPU dalam Sistem Hukum Persaingan Usaha Indonesia,” Jurnal Persaingan Usaha, Vol. 4, No. 2 (2024)

Muhammad Sadi Is, “Penguatan Kelembagaan KPPU dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Digital,” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 55, No. 1 (2025)

Muhammad Sood, “Kesadaran Hukum Pelaku UMKM terhadap Persaingan Usaha Sehat,” Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 13, No. 2 (2025)

Ningrum Natasya Sirait, Hukum Persaingan di Indonesia, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004)

OECD, Competition Law and Digital Markets Report 2024 (Paris: OECD Publishing, 2024)

OECD, Competition in Digital Markets in Southeast Asia (Paris: OECD Publishing, 2024)

P. Sinaga, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Transaksi Jual-Beli Melalui Media Sosial Facebook (Disertasi Doktoral, Universitas Jambi, 2022)

Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2023)

Richard A. Posner, Antitrust Law, (Chicago: University of Chicago Press, 2001)

Richard Whish, Competition Law, (Oxford: Oxford University Press, 2009)

Richard Whish dan David Bailey, Competition Law (Oxford: Oxford University Press, 2024)

Robert H. Bork, The Antitrust Paradox (New York: Free Press, 1978)

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2023)

Siti Anisah, “Digital Economy and Competition Law Challenges in Indonesia,” Indonesia Law Review, Vol. 14, No. 1 (2025)

Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2012)

Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)

Tulung, S. V., & Yusuf, H. Analisis Regulasi Hukum Dagang Atas Persaingan Usaha Dalam E-Commerce Di Era Digital. Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara, Vol 1 no. 2 (2024).

UNCTAD, Digital Economy and Competition Policy Report 2025 (Geneva: United Nations Publication, 2025)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.