https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/inspiring/issue/feedInspiring Law Journal2024-03-27T18:17:42+00:00Ismail Kotoismailkoto@umsu.ac.idOpen Journal Systems<p>Inspiring Law Journal is a journal published by the Postgraduate Law Doctoral Program at Muhammadiyah University of North Sumatra (UMSU). This journal contains studies in the field of law both theoretically and empirically. The focus of this journal is on studies of civil law, criminal law, constitutional law, international law, procedural law and customary law.</p><p>Journal of Law Science is published 2 (two) times a year, namely in January and July. The deadline for article submission, for the January edition, is mid-December. Issued in the July issue, the deadline for acceptance articles is mid-June</p>https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/inspiring/article/view/18542Similarities in the Position of Commercial Banks and Rural Banks Regarding the Purchase of Collateral by Bad Debtors (Study of Constitutional Court Decision No:102/PUU-XVIII/2020)2024-03-27T18:17:21+00:00Nicholas Sutrismannichorossi@yahoo.comMinggu Saragihminggusaragih17@gmail.comRuben Sandi Yoga Utama Panggabeantwinsson593@gmail.comBanks operating in Indonesia according to the Banking Law are Commercial Banks and Rural Banks. One of the business similarities between commercial banks and people's credit banks is providing credit. Something related to granting credit is the existence of collateral from the debtor's assets. If the debtor fails to carry out his obligations, the way to handle this problem is that commercial banks can purchase part or all of the debtor's collateral, while Rural Banks cannot. The different treatment or inequality before the law experienced by Rural Banks and Commercial Banks based on the provisions of Article 12 A of Law Number 10 of 1998 concerning Banking makes Rural Banks submit a Judicial Review to the Constitutional Court through constitutional case No: 102/PUU-XVIII/2020. Until the Constitutional Court granted the request for a judicial review of Article 12 A of Law No. 10 of 1998. After the Constitutional Court's decision, Rural Banks have an equal position with Commercial Banks in terms of being able to purchase part or all of debtors' collateral. The AYDA mechanism can be fully followed by BPRs as a solution to dealing with the problem of bad credit risk from debtor customers. In other words, the Constitutional Court's decision has benefits for the banking business sector in terms of handling the risk of debtors' bad credit which is a problem in banking businesses which often closes businesses2024-01-31T03:42:13+00:00Copyright (c) 2024 Inspiring Law Journalhttps://jurnal.umsu.ac.id/index.php/inspiring/article/view/19103KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENGGUNAAN GANJA MEDIS DI TINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL (STUDI PUTUSAN 111/PID.SUS/2017/PN SANGGAU)2024-03-27T18:17:21+00:00Brian Christian Telaumbanuabrianchristian100@gmail.comMahmud Mulyadibrianchristian100@gmail.comJelly Levizabrianchristian100@gmail.comMarlina Marlinabrianchristian100@gmail.com<p>Ganja yang termasuk dalam kategori Narkotika golongan I mempunyai permasalahan tentang legalitas penggunaan dalam bidang medis. Narkotika ini sering mendapat hambatan oleh regulasi, kebijakan negara, dan lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan dan peredaran. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kebijakan hukum nasional dan internasional dalam penggunaan ganja medis untuk pelayanan kesehatan. Tujuan kebijakan hukum narkotika dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I terhadap orang lain untuk kesehatan dan analisa hukum terhadap seorang pegawai negeri dalam Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN. Sanggau.</p><p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka dan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif.</p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas penggunaan ganja di bidang medis tidak memiliki persamaan yang pasti akibat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika melarang penggunaan ganja di bidang kesehatan akan tetapi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan memberi ruang dengan rekomendasi dan pengawasan dan mengakibatkan tidak diberikan nya izin penggunaan ganja dalam putusan Nomor 111/Pid.sus/2017/PN. Sanggau. Kebijakan hukum internasional dalam Single Convention on Narcotic Drugs tahun 1961memberi peluang bagi terciptanya penggunaan ganja dibidang medis dengan penelitian yang jelas2024-03-27T11:38:08+00:00Copyright (c) 2024 Inspiring Law Journalhttps://jurnal.umsu.ac.id/index.php/inspiring/article/view/19109Penerapan Inovasi Teknologi Pada Bidang Pertanian Untuk Memajukan Pangan Di Indonesia2024-03-27T18:17:42+00:00Sudarma JAsudarmaja26@gmail.comPermasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan pertanian adalah rendahnya produktivitas dalam skala mikro, produksi total secara makro, dan kesejahteraan pelaku usaha pertanian itu sendiri. Dalam jangka pendek pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan, akan tetapi dalam jangka panjang tujuan pembangunan pertanian bertujuan memberikan kesetabilan harga pelaku usaha. Secara umum arah kebijakan pertanian adalah memberikan kepastian berlangsungnya usaha baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pengkajian dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan <em>Metoda Desk Research</em>. Bahan literatur yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah beberapa referensi yang berasal dari hasil penelitian, kajian, dan ulasan dari beberapa tulisan yang kemudian dirangkum menjadi suatu karya tulisan ilmiah. Bahwa Jenis inovasi teknologi pertanian yang berkembang atau diterapkan oleh petani bergantung pada kondisi agrosistem wilayah setempat. Terdapat hubungan antara penerapan atau adopsi inovasi teknologi pertanian dengan tingkat ketahanan rumah tangga petani. Petani yang lebih intensif menerapkan inovasi teknologi berbasis sistem usaha pertanian inovatif memiliki tingkat ketahanan pangan yang lebih baik dibandingkan dengan petani yang tidak menerapkan inovasi teknologi berbasis sistem usaha pertanian inovatif2024-03-27T18:16:41+00:00Copyright (c) 2024 Inspiring Law Journal