HUKUM ANGRARIA (Suatu Pengantar)
Abstract
Persoalan agraria (khususnya tanah) yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat dewasa ini sangat kompleks adanya. Kendati banyak literatur terkait dengan penjabaran dan pemahaman Hukum Agraria, namun agaknya materi perkuliahan Hukum Agraria di kalangan mahasiswa masih sulit untuk diserap secara utuh dan menyeluruh. Hal tersebut disebabkan bukan hanya terbatas pada faktor rendahnya pemahaman mahasiswa ataupun dangkalnya penjabaran sang Dosen, melainkan memang dikarenakan kajian terhadap Hukum Agraria sangat luas. Oleh karenanya, penyederhanaan penyampaian materi perkuliahan yang diarahkan kepada kajian teori dengan banyak melibatkan keaktifan mahasiswa dalam menggali sumber materi perkuliahaan baik secara mandiri maupun terstruktur dengan acuan Kurikulum Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dinilai merupakan sebuah siasat jitu untuk mem-familiarkan mata kuliah Hukum Agraria di kalangan mahasiswa. Di samping fokus pada kajian
Keywords
Full Text:
PDFReferences
A. BUKU
Al-Qur;an, Surah Al Hijr (15) ayat (28-29).
Aloysius Mudjiyono dan Mahmud Kususma, Penyidikan Tindak Pidana
Kasus Tanah dan Bangunan, Pustaka Yutisia, Yogyakarta, 2014.
AP. Parlidungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria,
Mandar Maju, Bandung, 1991.
------------, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Cetakan
Keempat, Bandung, 2009.
Arba, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
Ari S. Hutagalung, Perspektif Hukum Persoalan Agraria: Solusi Terhadap Disharmoni dan Disintergrasi Pengaturan Simposium Dewan Guru Besar Universitas Indonesia: Tanah Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat, Kampus Universitas Indonesia, Depok, 2010.
Bachtiar Efendi, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan
Pelaksanaannya, Alumni, Bandung, 1993.
Bambang Soetijoprodjo, Pengamanan Kredit Perbankan yang Dijamin oleh Hak Tanggungan, dalam Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Lembaga Kajian Hukum Bisnis, dan Bank Negara Indonesia (BNI), Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
Bernhard Limbong, Bank Tanah, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2013. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cetakan Keduabelas (edisi revisi), Djambatan, Jakarta, 2008.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
Effendi Perangin, Pertanyaan dan Jawaban Tentang Hukum Agraria,
Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1994.
Hasan Wargakusumah(et al.), Hukum Agraria I; Buku Panduan
Mahasiswa, Prenhallindo, Jakarta, 2001.
John Salindeho, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Sinar Grafika,
Jakarta, 1993.
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-hak Atas Tanah, Kencana, Cetakan ke-3, Jakarta, 2008.
Maria S.W. Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan
Budaya, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009.
Mariam Darus, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung, 1983.
Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju, Cetakan Ketiga Edisi Revisi, Bandung, 2012.
Muchtar Wahid, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah; Suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosilogis, Penerbit Republika, Jakarta, 2008.
Rachmadi Usman, Pasal-Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah,
Djambatan, Jakarta, 1999.
Rahmat Ramadhani, Catatan Kecil Seputar Hukum Indonesia;
Kejahatan Terhadap Tanah, UMSU Press, Medan, 2016.
Samun Ismaya, Hukum Adminitrasi Pertanahan, Graha Ilmu,
Yogyakarta, 2013.
Urip Santoso, Hukum Agraria; Kajian Komprehensif, Kencana Prenada
Media Group, Jakarta, 2012.
Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.
Y.W. Sanindhia dan Ninik Widiyanti, Pembaharuan Hukum Agraria (Beberapa Pemikiran), Bina Aksara, Jakarta, 1988.
B. Artikel/Jurnal Ilmiah/Materi Perkuliahan
Maria S.W. Soemardjono, Harian Kompas, terbitan tanggal 6 Juli 2015.
M. Syukran Yamin Lubis, Slide Materi Perkuliahan Hukum Agraria Pada
Fakultas Hukum UMSU, Tahun Ajaran 2016-2017.
Rahmat Ramadhani, Artikel; Benang Merah Alas Hak Dengan Sengketa Pertanahan, Harian Rakyat Bengkulu, Bengkulu, Kamis-26 Juli 2012.
------------, Artikel; Hak Komunal Atas Tanah, Harian Analisa, Terbit
Jumat, tanggal 23 Juni 2016.
Urip Santoso, Perolehan Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Reklamasi Pantai, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 27, Nomor 2, Juli 2015.
C. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria
Undang-Undang No. 7 Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan
Landreform
Undang-Undang No. 4 Thn 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
PP No. 224 Tahun 1961 jo PP No. 41 tahun 1964 tentang Pelaksanaan
Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (LN: 1963-61).
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Instruksi Presiden No. 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian.
Peraturan Menteri pertanian dan Agraria (PMPA) No. 20 Tahun 1963
tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai
PMDN No. 15 Tahun 1974 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan
Landreform
Peraturan Menteri pertanian dan Agraria (PMPA) No. 20 Tahun 1963
tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai
Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996 Tentang Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan, Dan Sertipikat Hak Tanggungan
Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-kredit Tertentu.
Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pendaftaran Hak Tanggungan
Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ka. Badan Pertanahan
Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak
Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat
Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Ka. Badan Pertanahan
Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 35 Tahun 2016
tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap.
Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK 10/Ka/1963
tentang Penegasan Berlakunya Pasal 7 UU No. 56 Prp tahun 1960
Bagi Gadai Tanaman Keras
D. Internet
www.bpn.go.id.
http://garasi.in/sebuah-pandangan-tentang-pengadilan-agraria.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_atas_tanah
https://rifqiharrys.wordpress.com/tag/hak-atas-tanah/
Manurung, A. A., Daulay, A., & Noviyanti, M. (2013). Media Pembelajaran.
Refbacks
- There are currently no refbacks.