LEGAL ANALYSIS OF THE PUBLIC PROSECUTOR'S CONSIDERATIONS TO DETERMINE THE SEVERITY OF THE CLAIMS AGAINST THE DEFENDANT IN NARCOTICS CRIME (STUDYING AT THE PROSECUTOR'S PROSECUTION IS REALLY FUN)
Abstract
Prosecution to something follow criminal narcotics is functions carried out by the Prosecutor's Office , in matter This prosecutor general . In letter demands mentioned , are included consideration in submit demands the punishment consists of from aggravating things and mitigating things _ _ defendant . In determine heavy its light demands in case follow criminal narcotics , then prosecutor Prosecutor General in general _ refers to regulation legislation . Study This use study law normative . In study law normative research _ more emphasize study of principles law and synchronization law to regulation governing legislation. Rule governing law _ about heavy it's light demands made _ prosecutor Prosecutor General in Act Criminal Narcotics arranged in the Guidelines Number 24 of 2021 Concerning Handling Case Act Criminal General and Guidelines Number 11 of 2021 concerning Handling Case Act Criminal Narcotics and/ or Act Criminal Precursor Narcotics , no only That in Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics also regulate about its weight sanctions imposed _ based on group . Procedure giving demands For determine heavy its light criminal as material consideration prosecutor Prosecutor General to case follow criminal narcotics started from listen information witnesses and defendants added information expert at trial.
Full Text:
PDFReferences
Alfitra, Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana, Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2012
Chazawi, Adami., Kemahiran Praktek Hukum Pidana, Malang: Banyumedia Publishing, 2006
Dirdjosisworo, Soedjono., Hukum Narkotika Indonesia, Bandung: Alumni, 1987
Faisal, Moch., Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek. Bandung: Mandar Maju, 2001
Hakim. Dayang Debby Aulia, dkk., Penerapan Asas The Binding Persuasive of Precedent Di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika, jurnal: Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 2, Desember 2021
Harahap, M. Yahya., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
Ikhtisar Ketentuan Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta : The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2010
Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Universitas Diponegoro, 2002
Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika
Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum
Simanjuntak, Freddy, dkk, Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, Doktrina: Journal of Law, volume 3, Nomor 2, Oktober 2020
Siregar, Erwin., selaku Jaksa penuntut Umum, pada tanggal 02 Agustus 2023, di Kantor Kerjaksaan Negeri Bener Meriah
Siregar, Vivi Arfiani., Analisis Kebijakan Rencana Tuntutan (Rentut) di Internal kejaksaan Indonesia, Jurnal: Hukum Das Sollen, Vol. 4, No. 2, 2020
Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001
Sriwidodo, Joko., Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Yogyakarta : Kepel Press, 2020
Suhadibroto, Kualitas Aparat Kejaksaan Dalam Upaya Melaksanakan Penegakan Hukum, Makalah Disampaikan Pada Lokakarya Pemantau Kejaksaan yang diselenggarakan di Jakarta oleh MAPPI FHUI, tanggal 28-30 Nopember 2004
Sunarso, Siswanto., Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
Suroto, Agus., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bener Meriah, Tanggal 31 Juli 2023 di Kantor Kejaksaan Negeri Bener Meriah.
Sutrisno, Anton., Tesis: Kemandirian Jaksa Sebagai Penuntut Umum (Analisis Terhadap Kebijakan Rencana Tuntutan), Program Pascasarjana Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana, Universitas Indonesia, 2011
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tenatang KUHAP
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Wahyudi, Dimas Indianto, dkk., Implementasi Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Semarang), Jurnal: Diponegoro Law Journal, Volume 10, Nomor 1, Tahun 2021
Wicaksana, Dio Ashar., Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
Wijayanti Puspita Dewi, Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 2, Nomor 1, Februari 2019
DOI: https://doi.org/10.30596/nomoi.v4i2.17372
Refbacks
- There are currently no refbacks.