FORMS OF AGREEMENTS IN THE CIVIL CODE THAT CAUSE COLLABORATION IN THE PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES
Abstract
The Civil Code divides the agreement into 2 parts, named agreements and unnamed agreements. These agreements are sometimes used for tenders related to the procurement of goods and services. These forms of agreements are often used by tender participants to create a pseudo-business competition. Pseudo-business competition is commonly used to win a tender. So that this research will focus on the forms of agreements that are often used in the procurement of goods and services in Indonesia through the perspective of Law Number 5 of 1999. This research is a normative juridical research using descriptive analysis. In this study, a comprehensive, systematic and in-depth picture of a situation or signs that are studied about all related matters. Named agreements and unnamed agreements have legality in Indonesian positive law, but agreements are not allowed to be made in the procurement of goods and services, because they will violate the provisions of Article 22 with the type of horizontal conspiracy that has been detailed through the Regulation of the Business Competition Supervisory Commission Number 3 of 2023 with the type of horizontal conspiracy and violates Articles 6 and 7 of Presidential Regulation No. 16 of 2018 as amended by Presidential Regulation No. 12 of 2021, so that the agreement is null and void .
Full Text:
PDFReferences
Azahery Insan Kamil, Pandji Ndaru Sonatra, Nico Pratama, Hukum Kontrak Dalam Prespektif Komparatif (Menyoroti Perjanjian Bernama Dengan Perjanjian Tidak Bernama), Jurnal Serambi Hukum Vol. 08, No. 02 Januari 2015.
Bambang Synggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) hlm. 45
Dewi Meryanti, Praktek Monopoli dalam Industri Air Bersih di Pulau Batam di Tinjau dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Perkara No. 11/KPPU-I/2008 Tentang Praktek Monopoli oleh PT. Adhy Tirta Batam), Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, Jakarta.
Harianto, D. “Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha”. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 11(2), 145–156. (2016).
Made Ester Ida, Pelaksanaan Kontrak Karya Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Perseroan Terbatas (PT) Avocet Bolaang Mongondow, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2008.
Miru, Ahmadi, Sakka Pati, Hukum Perjanjian Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUH Perdata (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)
Muhammad Anggi Nasution, Analisa PraktikPinjam Pakai Badan Usaha Dalam Pengadaan Tender Barang Dan Jasa (Studi Putusan KPPU No. 04/Kppu-L/2020), Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.
Muhammad Fahruddin, 2023, “Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Perpres Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah”, (STUDI KASUS PUTUSAN PTTUN SURABAYA NOMOR 200/B/2021/PT.TUN.SBY), Veritas Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum, vol. 9 No. 1 Tahun 2023.
Muhammad Yasin, “Hati-Hati Meminjamkan “Bendera” Perusahaan dalam Pengadaan Barang-Jasa”, Hati-Hati Meminjamkan ‘Bendera’ Perusahaan dalam Pengadaan Barang-Jasa (hukumonline.com), 22 Mei 2024.
Munir Fuady, Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). (Bandung: Citra Aditya Bhakti 2007).
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Larangan Persekongkolan Dalam Tender
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2019) hlm. 58
Sastyo Aji Darmawan, Mendeteksi Persekongkolan dari Pola Penawaran Harga, Juranal Pengadaan Barang/Jasa, 2022.
Silaban, J, “Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Pinjam Nama (Nominee Arrangement) Oleh Warga Negara Asing Dikaitkan dengan Penguasaan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia, (2019).
Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2005).
DOI: https://doi.org/10.30596/nomoi.v5i2.21304
Refbacks
- There are currently no refbacks.