OPTIMIZATION OF THE ROLE OF LEGISLATION DESIGNERS IN IMPLEMENTING HARMONIZATION OF REGIONAL REGULATION DRAFT

Fauzi Iswahyudi, Faisal Akbar Nasution, Suhaidi Suhaidi

Abstract


Harmonization of regional regulations as an effort to ensure alignment between draft regional regulations and higher regulations. The role of the drafter of legislation is very important in this process, considering the complexity of regulations and the need for an integrated legal system. This research aims to analyze the optimization of the role of legislative regulation designers in carrying out harmonization of draft regional regulations. This research uses normative legal research with a statutory approach.. The results of the study indicate that drafters have a strategic responsibility in ensuring the consistency of legislation, both vertically and horizontally. However, a number of challenges were identified, such as lack of coordination between stakeholders, limited technical capacity, and political uncertainty that affects the independence of drafters. Effective harmonization of regional regulations requires the role of drafters who are not only legal technicians, but also facilitators in building legal integration that is responsive to the dynamics of society and the needs of regional development. This optimization is important to create regional regulations that are quality, fair, and do not conflict with higher regulations.


Full Text:

PDF

References


Anggono Bayu Dwi, Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia, Jakarta: Konstitusi press, 2014.

Astawa I Gde Pantja dan Suprin Na’a, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia, (Alumni, Bandung, 2008), hal 69. Bandingkan dengan Pengertian atau defenisi Perda yang terdapat dalam Pasal 1 butir 7 UU Nomor 10 Tahun 2004 yang hanya menyebutkan kewenangan lembaga yang membentuknya. : ”Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.”

Attamimi,A. Hamid S, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita V, Disertasi, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 302

FaridaIndrati Maria, http://id.scribd.com/doc/74319357/Kedudukan-Perda-dalam-Sistem-Hukum-di-Negara#scribd, diakses pada tanggal pada tanggal 14 Desember 2023.

Hartono Sunaryati, Pengkajian dan Penelitian Hukum dalam Menunjang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Daerah, Temu Konsultasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2012.

Lubis M. Solly, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Bandung, Mandar Maju, 2009.

Masitah Siti, Urgensi Prolegda dalam Pembentukan Peraturan Daerah, (Jurnal Legislasi Indonesia Volume 11 No.4 Desember 2014).

Pakpahan Rudy Hendra, Pengujian Perda Oleh Lembaga Eksekutif dan Yudikatif, tesis,

Rawasita Reny, et.al., Menilai Tanggung Jawab SosialPeraturan Daerah,Pusat Studi Hukum dan KebijakanIndonesia (PSHK), Jakarta, 2009.

Sihombing Eka NAM, Cynthia Hadita, Penelitian Hukum (Malang: Setara Press, 2022).

Sihombing Eka NAM, Paradigma Kebijakan Hukum Reformasi, Artikel.

Suharjono Muhammad, http: //download. portalgaruda.org /article.php? article= 253630&val 6844 & title=PEMBENTUKAN % 20PERATURAN % 20DAERAH % 20YANG%20RESPONSIF%20DALAM%20 MENDUKUNG%20 OTONOMI%20DAERAH, diakses pada tanggal 26 Desember 2023.

Surya Ida dan abdul wahab, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik” Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 8 No. 2 2023.




DOI: https://doi.org/10.30596/nomoi.v5i2.21826

Refbacks

  • There are currently no refbacks.