Optimalisasi Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Secara Online Demi Kepastian Hukum Diera Transformasi Digital

Abstract

Peran notaris ini lebih bersifat pencegahan atau preventif akan terjadinya masalah hukum di masa datang dengan membuat akta otentik terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan yaitu dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajibannya itu. Telah terjadi perubahan penginputan data akta dari manual ke sistem online dengan harapan bahwa dalam pendaftaran dan pengesahan dapat berjalan lebih efisien dan lebih efektif, dalam pelaksanaan menggunakan layanan Ditjen AHU Online tersebut tetap membutuhkan peran Notaris yang membuat akta. Tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi masalah yang dapat menjadi kendala khususnya terkait dengan peran dari Notaris. Kendala yang dapat terjadi antara lain, kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang layanan Ditjen AHU, kurangnya keterampilan dalam mengoperasikan komputer dan internet sebagai sarana yang paling utama dalam layanan Ditjen AHU secara online. Penelitian ini menggunakan teori sistem hukum, teori kepastian hukum, teori kewenangan, teori peran dan teori tanggung jawab. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode dengan cara pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan (library research) yaitu dengan cara meneliti data sekunder berupa bahan hukum primer seperti buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan data-data yang diperoleh dengan cara wawancara dengan notaris untuk sebagai data tambahan yang berkaitan dengan penelitian, yang sumber penelitian terhadap optimalisasi pendaftaran badan hukum secara online. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan penulis bahwa Perubahan dari sistem manual ke sistem elektronik atau secara online diharapkan agar dalam pendaftaran atau pengesahan tersebut dapat berjalan lebih efisien dan lebih efektis. Tidak berbeda dengan ketentuan sebelumnya, dalam ketentuan yang baru ini di dalam pelaksanaannya tetap membutuhkan peran notaris. Di dalam pelaksanaan sistem adminitrasi badan hukum online tidaklah tertutup kemungkinan adanya suatu permasalahan yang dapat menjadi kendala khususnya terkait dengan peran dari notaris. Kendala-kendala yang dapat terjadi antara lain adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang sistem adminitrasi badan hukum, kurang terampil dalam mengoperasikan komputer maupun internet sebagai sarana utama dalam sistem adminitrasi badan hukum secara online, dan kekurangan-kekurangan lainnya. Dalam hal keadaan demikian maka notaris memiliki wewenang untuk melimpahkan tugas pengadministrasian tersebut kepada orang lain pekerjaan yaitu karyawannya.