Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Akibat Perjanjian Perkawinan Pasca Perkawinan Dilangsungkan

Abstract

Perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan akan tetapi pasca keluarnya putusan MK, Pasal 29 UU Perkawinan ayat (1) penambahan frasa “…selama dalam ikatan perkawinan…”, mengakibatkan pembuatan perjanjian perkawinan tidak lagi harus dilakukan pada saat sebelum atau pada saat hari dilangsungkannya perkawinan, melainkan pasangan suami isteri dapat membuat perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan sedang berlangsung. Kemudian di ayat (1) juga terdapat penambahan frasa “…perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris”. Sebelum adanya putusan ini, pengesahan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan. Akan tetapi pasca putusan MK, notaris juga diberikan kewenangan untuk mengesahkan perjanjian perkawinan. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pembuatan perjanjian perkawinan, serta menganalisis akibat hukum perjanjian perkawinan, dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pihak ketiga akibat perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan 2 metode pendekatan yaitu berupa pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan historis. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, serta hasil penelitian menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Prosedur pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung pada akta perkawinan diatur dalam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 472.2/5876/Dukcapil mengenai “Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan” pada tanggal 19 Mei 2017. Akibat hukum perjanjian perkawinan: akibat hukum bagi kedua belah pihak, karena perjanjian tersebut tetap mengikat kepada kedua belah pihak, sedangkan untuk pihak ketiga, apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan maka akibat hukumnya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi pihak ketiga atas perjanjian perkawinan yang dibuat pada masa perkawinan, diantaranya: (a) perjanjian perkawinan seharusnya dibuat dihadapan Notaris; (b) Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan itikad baik para pihak; (c) Perjanjian perkawinian wajib dicatatkan oleh petugas pencatat perkawinan.