Pertanggungjawaban Hukum Badan Usaha Milik Negara Sebagai Holding Company Akibat Anak Perusahaan Pailit

Abstract

Fenomena pembentukan Holding Company pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun korporasi swasta menimbulkan konsekuensi hukum terhadap hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan, khususnya ketika anak perusahaan mengalami kepailitan. Prinsip Separate Legal Entity pada umumnya membatasi tanggungjawab induk hanya sebatas penyertaan modal. Namun dalam pratiknya, pengendalian aktif oleh induk. Seperti holding Opearsional yang lebih dominan dalam menjalankan operasioal anak perusahaanya. Berbeda dengan holding Investasi yang hanya fokuspada kepemilikan saham tanpa mengelola Operasional. Hal ini sering sekali menjadi perdebatan hukum mengenai pertanggunjawaban hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak perusahaan dalam Holding Company BUMN, menganailis akibat hukum kepailitan anak perusahaan Holding Company BUMN, dan menganalisis pertanggungjawaban perusahaan Induk terhadap anak perusahaan dalam hal kepailitan. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, teori Harta kekayaan Bertujuan, dan tanggung jawab hukum. penelitian dalam Penelitian ini berjenis penelitian Normatif, dengan menggunakan pendekatan Kasus dan pendekatan Perundang-Undangan, bersifat penelitian deskriptif analisis, menggunakan sumber data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan melakukan Teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan (library research), analisis data kualitatif,  dengan menitikberatkan pada ketentuan Undang-Undang  Nomor 40 tentang Perseroan Tebatas, Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang BUMN sebelumnya, serta Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak perusahaan BUMN tetap berkedudukan sebagai Perseroan Terbatas yang berdiri sendiri sebagai subjek hukum. Mengenai Akibat Hukum kepailitan anak perusahaan dapat dilihat di dalam UUKPKPU yang mengatur secara khusus yaitu dalam Bab II Bagian kedua, dan Pertanggungjawaban induk sebatas saham yang disertakan pada anak perusahaanya, terkecuali indiaksi lainnya yang memungkinkan penerapan doktrin Piercing The Corporate Veil.