DISHARMONISASI NORMA HUKUM PENCABUTAN HAK POLITIK DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Abstract

Pada dasarnya jenis hukuman pencabutan hak politik merupakan jenis hukuman yang telah lama ada aturannya dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang terdapat dalam Pasal 10 KUHPidana Jo. Pasal 35 KUHPidana Jo. Pasal 38 KUHPidana Jo. putusan MK-RI No. 4/PUUVII/ 2009, bahwa norma hukum tentang pencabutan hak politik tidak harmonisasi tentang mulai dijalaninya hukum pencabutan hak politik terhadap terpidana, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 1195 K/Pid.Sus/2014 yang menjatuhkan sanksi pencabutan hak politik pasif terhadap Lutfy Hasan Ishaaq.

Metode dalam penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis dimana penelitian yang bersifat deskriptif analisis merupakan suatu penelitian yang mengambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum atau keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Dimana dalam penelitian ini Aturan perundanng-undangan, bahan pustaka, serta putusan hakim menjadi bahan untuk dapat meneliti analisi yuridis pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1195 K/Pid.Sus/2014