Peranan Pemerintah Aceh Terhadap Pembangunan Pariwisata Halal Di Era Globalisasi

Abstract

Aceh merupakan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan khusus, Pemerintah Aceh diberikan kewenangan mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, salah satu keistimewaan Provinsi Aceh yaitu menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari termasuk penyelenggaraan pariwisata. Pemerintah Aceh memiliki peran penting terhadap pelaksanaan pariwisata halal untuk terus berkembang dan membuat aturan dalam pelaksanaannya. Fokus permasalahan yaitu bagaimana peran Pemerintah Aceh menghadapi pembangunan pariwisata halal di era globalisasi. Jenis penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan data sekunder, kemudian dilakukan pendekatan perundang-undangan terkait peranan Pemerintah Aceh dalam menjalankan otonomi khusus, maka analisis yang dilakukan adalah kualitatif. Pemerintah Aceh memiliki kewenangan mengurus dan mengatur pemerintahan sendiri, maka Pemerintah Aceh memiliki tanggungjawab terhadap pembangunan pariwisata halal baik secara pelayanan, fasilitas, membentuk regulasi, dan memperkenalkan pariwisata halal baik tingkat nasional dan internasional. Perkembangan pariwisata di era globalisasi terdapat permasalahan pada Pemerintah Aceh terkait dengan pemberian pelayanan, Sumber Daya Manusia, program dan kebijakan peraturan pariwisata halal di Provinsi Aceh karena perkembangan manusia dan teknologi maka perlu ada perhatian khusus kepada pihak-pihak terkait. Maka diperlukan pemberian pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Pemerintah Aceh membentuk peraturan terkait pariwisata halal serta memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.