Kepastian Hukum Pengembalian Kerugian Korban Investasi Ilegal

Abstract

Korban kejahatan adalah pihak yang menderita kerugian fisik, mental, meteril dan imateril akibat dari tindak pidana, sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan dinyatakan oleh para ahli hukum. Oleh karena itu para korban berhak mendapatkan ganti kerugian yang timbul akibat tindak pidana, termasuk pada kejahatan investasi ilegal yang korbannya bersifat massal. Namun demikian, pengembalian kerugian korban masih menimbulkan persoalan hukum karena harta terdakwa lebih dahulu disita oleh negara dan menjadi milik negara melalui penerapan Undang-undang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga harta terdakwa habis atau berkurang. Maka korban kejahatan investasi tidak mendapatkan kepastian hukum untuk menuntut ganti kerugian dari terdakwa sementara mereka adalah pihak yang secara langsung mengalami kerugian, sedangkan negara secara langsung tidak mengalami kerugian. Harta pelaku tindak pidana telah habis atau berkurang karena dirampas oleh negara sehingga tidak dapat mengganti kerugian kobannya