Wewenang Polri Menyelesaikan Pidana Penipuan Dan Penggelapan Arisan Online Melalui Keadilan Restoratif : Perspektf Hukum Islam
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Auda, J. (2008). Maqasid Syari’ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach.
Oman: IIIT.
Durkheim, E. (2023 February 8). The Sociology of Knowledge. http://www.hewett.norfolk.sch.uk/curric/soc/durkheim/durkw4.htm,
Faal, M. (2011). Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian).
Jakarta: Pradanya Paramita.
Fajar, M. N., & Achmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Gramsci, A. (1996). Selections from the Prison Notebooks. eds. by Quintin Hoare & Geoffrey Nowell Smith. London: Lawrence and Wishart.
Harahap, Y. M. (2007). Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Habermas, J. (1968). Knowledge and Human Interest. Chapter Three. USA:Polity Press.
Liebmann, M. (2007), Restorative Justice How It Works. London and Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers.
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Grup.
Mannheim, K. (1991). Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik.
Terj. F. Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisius.
Marcuse, H. 2023, February 8). The Paralysis of Criticism: Society Without Opposition, http://cartoon.iguw.tuwien.ac.at/Christian/marcuse.htm.
Renggong, R. (2014). Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia). Jakarta: Kencana.
Strang, H., Barnes, G. C., Braithwaite, J., & Sherman, L. W. (1999). Experiments in Restorative policing:A Progress Report on the Canberra Reintegrative Shaming Experiments (RISE). Thesis . Canberra, AUS: Australian Federal Police and Australian National University.
Syamsudin, M. (2007). Operasionalisasi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Jurnal/Makalah/Media Massa:
Aribowo, R. (2013). Peran Penyidik Satuan Reskrim Polres Samosir Dalam Penanganan Penyidik Tindak Pidana Penganiayaan Pada Wilayah Hukum Polres Samosir, Karya Ilmiah Publikasi, Semarang : Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Semarang, 4.
Hutagalung, M., Ismaidar, & Zarzani, T. R. (2022). An Implementation of Restorative Justice in Settlement Framework Criminal Acts Fraud and Employment to Provide Useful And Fair Legal Guarantee (Study In Police Regional North Sumatra). Legal Brief , 11 (4), 2148-2154.
Ismawansa, I., Ablisar, M., & Syahrin, A. (2021). Application of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases of Fraud and Embezzlement: Investigation Level. Proceedings of the Second International Conference on Public Policy, Social Computing and Development (ICOPOSDEV 2021): Advances in Social Science, Education and Humanities Research , 642, 324-331.
Karim, (2016). Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif Restorative Justice. Jurnal Yuridika, 31 (3), 410-411
Pollard, S. C. (2000). Restorative Justice and Police Complaints. Paper presented at The Second International Conference on Conferencing and Circles: Restorative Practice in Action , 10-12.
Ramadhan, A. (2021). Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana. LEX Renaissan , 1 (6), 25-41.
Tambir, I. M. (2019). Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 8 (4), 549-574. https://10.24843/JMHU.2019.v08.i04.p09
Peraturan Perundang – Undangan :
Al-Quran
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Paraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Perkabareskrim No. 3 Tahun 2014 tentang SOP Penyidikan
Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan
Restorative Justice
Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018.
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum
Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Refbacks
- There are currently no refbacks.