Urgensi Sanksi Pencabutan Hak Berbisnis Dengan Negara Kepada Pelaku Korupsi Dalam Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Lpse)`

Abstract

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan korupsi yang paling besar dampaknya menimbulkan kerugian keuangan negara. Seharusnya cara pencegahan dan penindakan harus lebih ekstra. Terlebih pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dalam uji materi Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan perbuatan korupsi dapat menular, oleh sebab itu harus menunggu 5 (lima) tahun setelah menjalani hukuman pidana penjara agar dapat mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Seharusnya negara juga berpandangan demikian, sekiranya negara menyiapkan suatu sanksi yang dapat mencabut hak berbisnis dengan negara dalam pengadaan barang dan jasa. Artinya setiap orang atau korporasi yang melakukan penawaran dalam LPSE merupakan orang yang tidak pernah dijatuhi pidana korupsi. Seharusnya sistem LPSE dan sistem Mahkamah Agung harus terhubung untuk mendapatkan pencegahan kerugian keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa.

Metode dalam penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum normatif  merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis dimana penelitian yang bersifat deskriptif analisis merupakan suatu penelitian yang mengambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum atau keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Dimana dalam penelitian ini aturan perundanng-undangan, bahan pustaka, serta putusan hakim menjadi bahan untuk melakukan penelitian demi mendapatkan kebenaran akademik