Penyelewengan Data Pribadi Dalam Pemanfaatan Aplikasi Financial Technologi (Pinjaman Online)

Abstract

Penyelewengan data pribadi dalam pemanfaatan aplikasi financial technology atau pinjaman online akhir-akhir ini masif dilakukan penyelenggara perusahaan berbasis aplikasi keuangan yang ilegal maupun legal. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak privasi sebagai bagian hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sekaligus dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Pemanfaatan data pribadi tanpa seijin konsumen berimplikasi hukum, terlebih setelah disahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sanksi administratif, perdata dan pidana dapat dijatuhkan kepada penyelenggara perusahaan penyelenggara financial technology melakukan penyalahgunaan data pribadi konsumen. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 merupakan amanat Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 merupakan regulasi hukum yang secara komprehensif mengatur perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia di era digital ekonomi. Konsumen peminjam dana harus mengetahui haknya, berkenaan data pribadi disalahpergunakan penyelenggara financial technology legal maupun ilegal. Apabila terjadi penyimpangan data pribadi dilakukan pihak penyelenggara financial technology, debitur dapat mengadukan ke Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga diberikan tugas pengawasan dan wewenang untuk melakukan pengawasan dibidang jasa keuangan serta perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan