PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DI INDONESIA

Abstract

Perlindungan hukum merupakan manifestasi pelayanan yang wajib masyarakat dapatkan dari pemerintah untuk memberikan rasa aman. Dalam hal pemberian perlindungan ini, masyarakat memandang bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan. Justice Collaborator (Saksi Pelaku yang Bekerjasama) merupakan sebuah istilah baru dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Justice Collaborator merujuk pada ketentuan bahwa dalam tindak pidana tertentu (dalam hal ini kejahatan narkotika) seorang Tersangka, Terdakwa atau Terpidana dapat bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan tersebut. Penelitian normatif atau perpustakaan dengan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Perlindungan terhadap HAM bagi setiap warga negara menjadi kewajiban dari negara yang menyatakan bahwa negara tersebut adalah negara hukum. Menurut Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu, negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi HAM setiap warga negaranya. Perlindungan hukum terhadap Jusice Collabolator harus secara luas dan lengkap berlaku baik di tahap peradilan maupun setelah proses peradilan selesai