KEWENANGAN PEMDA TERHADAP HILIRISASI PERIKANAN TANGKAP PASCA BERLAKUNYA UU NO 23 TAHUN 2014

Abstract

UU Pemerintahan Daerah menegaskan kewenangan daerah maritim dan kepulauan untuk mengelola sumber daya alam laut yang ada di wilayahnya. Kewenangan wilayah regional maritim dan wilayah regional yang bersifat kepulauan meliputi lima aspek: (1) Eksplorasi, pengembangan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya kelautan selain minyak dan gas alam (2) Pengaturan Administratif (3) Tata ruang (4) Turut serta menjaga keselamatan maritime (5) Turut serta dalam pertahanan kedaulatan negara. Kedaulatan lokal dibatasi paling jauh 12 mil laut, diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Daerah kepulauan dilimpahkan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan kewenangan pemerintah pusat di bidang kelautan, berdasarkan asas kewajiban bekerjasama. Sejumlah peraturan perundang-undangan sektoral di bidang kelautan dan perikanan mulai berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu Undang-Undang Nomor 27 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 ). Pada bulan Januari 2014 (UU PWP dan P2K), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (UU Perikanan). Dalam banyak kasus, peraturan perundang-undangan ini masih mengandung semangat desentralisasi pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perairan, sebagai bagian dari kebijakan pemberian otonomi pengelolaan dan peraturan kepada daerah atas inisiatif sendiri. Pemberlakuan UU Otonomi Daerah mempunyai semangat memulihkan tugas-tugas administratif yang pernah dilimpahkan kepada pemerintah daerah, dan tentunya akan berdampak pada peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral sehingga memerlukan penyesuaian.