BILL OF LADING DAN ELECTRONIC BILL OF LADING DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Abstract

Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar, sektor maritim di Indonesia memiliki peran yang signifikan selama bertahun-tahun, khususnya dalam penyelenggaraan pengangkutan laut yang menjadi faktor pendukung utama dalam konektivitas antar pulau dan juga perdagangan internasional. Pengangkutan laut di Indonesia diatur pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan juga Wetboek van Koophandel (WvK) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Penilitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pada umumnya, bill of lading berbentuk dokumen fisik yaitu menggunakan kertas tetapi dengan adanya perkembangan teknologi, bill of lading dalam bentuk elektronik semakin sering digunakan dalam pengangkutan laut yang mana diakui lebih efisien dan efektif. Solusi yang ditawarkan oleh bill of lading elektronik dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan hukum yang mana akan dibahas lebih lanjut pada artikel ini.