PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM OLEH JAKSA PENUNTUT

Abstract

Fenomena yang menjadi fakta dalam penegakan hukum Indonesia masih banyak ditemukan bahwa keadilan yang dicita-citakan melalui jalur formal ternyata belum tentu mencerminkan rasa keadilan, berbiaya mahal, melelahkan, memiliki alur yang panjang dan tidak menyelesaikan masalah. Dari hal-hal tersebut ternyata banyak perkara yang terjadi dalam masyarakat pada dasarnya tidak layak untuk diteruskan ke Pengadilan atau bahkan untuk dilakukan pemidanaan. Terdapat pergeseran paradigma dari model penghukuman tradisional seperti pembalasan dan rehabilitasi, menjadi model penghukuman yang mengutamakan rasa keadilan. Hal tersebut akan memberikan ruang kepada keadilan itu sendiri untuk memenuhi kepuasan dalam kehidupan masyarakat luas. Dalam menjawab permasalahan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana yang selalu berujung pada penghukuman penjara, maka jalan keluar yang terbaru pada saat ini adalah berkaitan dengan kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan konsep Keadilan Restoratif yang diwujudkan dalam kebijakan panduan penghentian penuntutan di Kejaksaan RI. Hal ini juga menjadi sebuah langkah dan upaya dalam meminimalisir biaya penanganan perkara dari mulai tahap pra penuntutan sampai pada tahap eksekusi.