HAK GUNA USAHA DAN KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Abstract

Hukum Agraria memungkinkan pemberian hak atas tanah yang bersifat individual dengan luas yang besar dan jangka waktu lama dengan title Hak Guna Usaha (HGU) yang mengadopsi Hak Erfpacht dari KUH Perdata berprinsip individualis dan kapitalis, namun dengan pengaturan dalam UUPA, HGU didasarkan pada hukum adat dengan prinsip komunalistik-religius, yakni HGU tidak semata-mata milik privat tetapi merupakan bagian dari hak bersama dalam lingkup hak menguasai negara yang pemanfaatannya selain untuk kepentingan usaha pribadi/korporasi juga ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Akan tetapi dalam praktek, pemberian HGU kembali menampakkan wajah individualis-kapitalis dengan monopoli HGU kepada perusahaan swasta dan relatif kecil kepada koperasi, sehingga menimbulkan ketimpangan, kemiskinan, sengketa dan praktek korupsi. Untuk itu perlu dilakukan reposisi norma dan pelaksanaan pemberian HGU berorientasi kerakyatan yang berkeadilan dengan memberikan peran kepada pemerintah daerah dalam rangka mengakomodir kepentingan pembangunan dan kesejahteranan rakyat, dengan cara mengurangi monopoli pemilikan tanah oleh perusahaan swasta, mengatur kembali pembatasan luas maksimum tanah HGU; memperhatikan aspirasi masyarakat di daerah melalui penyediaan fasilitas umum dan sosial serta penyesuaian rencana tata ruang; Kebijakan pemberian fasilitasi pembangunan kebun (plasma) kepada masyarakat sebesar 20% dan pemberian Corporate Social Responsibility (CSR); desentralisasi bagi hasil perkebunan dan optimalisasi pendapatan Daerah dari sektor perpajakan seperti PBB, BPHTB dan PPh bersumber dari pemegang HGU, sehingga pemanfaatan tanah HGU benar-benar untuk kemanusiaan yang adil dan beradab.