PENERAPAN DALIL BUSINESS JUJTGMENT RULES SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PENGURUS DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Badrudin, R. (2011). Ekonomi Otonomi Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Hertiawan, E, “Penerapan Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia”,
https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-doktrin-ibusiness-judgmentrule-i-di-indonesialt62565dbe855a0, diakses pada tanggal 29 September 2022
IR. Purwadi. (2002). Penelitian Tentang Strategi Pengembangan BUMD Non Perbankan
Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Surabaya: Balitbang Daerah
Provinsi Jawa Timur.
Kamaludin, R. (2001). “Peran dan Pemberdayaan BUMD dalam Rangka Peningkatan
Ekonomi Daerah”, Majalalah Perencanaan Pembangunan, Nomor 23.
Koto, I. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme,
Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan, 2 (1).
Koto. I. (2020). “Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug
Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17
K/MIL/2016), International Proceeding Of Law & Economics.
Koto, I. (2022). Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunan Merek Yang Sama
Pada Pokoknya, SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi.
Rahimah & Koto, I. (2022). Implications of Parenting Patterns in the Development of
Early Childhood Social Attitudes. IJRS: International Journal Reglement &
Society, 3 (2).
Soleh, C dan Heru R. (2010). Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Jakarta:
Fokusmedia.
Yuliati. (2000). Akutansi Sektor Publik, Cetakan Kelima Jakarta: Salemba Empat
Refbacks
- There are currently no refbacks.