PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PEMBERI KERJA DENGAN PEKERJA/BURUH

Abstract

Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota. Menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mediator yang berperan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah pegawai instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh menteri untuk bertugas melakukan mediasi untuk menyelesaikan Perselisihan Pemutusan Hubungan kerja, Perselisihan Kepentingan, perselisihan hak, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Maksimal atau tidak maksimalnya mediator dalam melaksanakan tugas dan perannya, disertai minimnya atau bahkan tidak adanya kepercayaan para pihak, perbedaan pendapat, perbedaan pandangan dalam berkomunikasi, sehingga berdampak pada keinginan dan kebutuhan para pihak yang berbeda dan mengakibatkan tidak tercapai musyawarah mufakat dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial sehingga berlanjut ke pengadilan dan unjuk rasa pekerja/buruh.