KAJIAN HUKUM TERHADAP DUALISME KELEMBAGAAN FATWA HALAL PADA PENERBITAN SERTIFIKAT HALAL

Abstract

Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsir pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab adalah nasihat, jawaban atau pendapat. Dalam ilmu usul Fiqih Fatwa sama dengan pendapat yang dikemukanan oleh seorang mujtahit atau fakih sebagai jawaban yang diajukan pemeinta Fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa terhadap permohonan sertifikasi halal di Indonesia tentang kehalalan suatu produk, diatur dalam dua aturan peraturan perundangundang dalam waktu yang bersamaan. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, tentang jaminan produk halal, Fatwa halal ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun setelah di undangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Cipta Kerja diatur juga tentang Fatwa halal produk yang di berikan kewenangan kepada Komite Fatwa Produk Halal. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yang hanya menggunakan data kepustakaan. Sedangkan sifat penelitian adalah bersifat deskriftif, yang menggambarkan norma hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kajian Hukum Terhadap Dualisme Kelembagaan Fatwa Halal Pada Penerbitan Sertifikasi Halal. Setelah dilakukan penelitian secara kepustakaan tentang dualisme kelembagaan fatwa halal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tentang cipta kerja. Terjadi ketimpangan dalam dua Lembaga fatwa halal, sehingga Komite Fatwa Halal yang berada dibawah Kementerian Agama, dalam hal ini BPJPH, menimbulkan permasalahan dalam otoritas hak pemberi Fatawa halal terhadap penerbitan serifikasi halal yakni tentang apabila fatwa halal yang diajukan ke MUI, tidak mendapat izin kehalaln maka pemohon sertifikasi halal bisa mengajukannya kepada komite fatwa halal untuk mendapatkan kehalalan suatu produk