KEPASTIAN HUKUM PEMBEBANAN TANGGUNGJAWAB PIDANA KORPORASI ATAS KEJAHATAN LINGKUNGAN BERDASARKAN ASAS KEADILAN

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam sistem pertanggungjawaban hukum korporasi dan membahas secara komperhensif kebijakan hukum dalam penanganan tindak pidana korporasi di lingkungan hidup. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan deskritif-analitis membahas gejala dan permasalahan hukum yang ada, serta mengujinya bersadarkan peraturan perundang-undangan maupun norma- norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Direksi merupakan organ korporasi yang bertanggungjawab terhadap tindakan dan mewakili korporasi di dalam maupun luar pengadilan. Sitem pertanggungjawaban hukum korporasi dibagi atas: pengurus sebagai pembuat dan sebagai penanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan sebagai penanggungjawab serta pengurus dan korporasi sebagai pelaku tidak pidana dan keduanya bertanggungjawab. Kebijakan hukum dalam penangana tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup dibagi atas kebijakan penal untuk penindakan dan non penal yang bersifat pencegahan.