Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA ROKOK ELEKTRONIK (VAPE) YANG MENGANDUNG NARKOBA
Rokok elektrik, atau vape, adalah salah satu bentuk pengganti nikotin yang menggunakan daya baterai untuk mengalirkan nikotin dalam bentuk uap. Peraturan BPOM terbaru bukan cuma rokok konvensional yang masuk dalam definisi zat adiktif tapi juga rokok elektronik Perubahan ini tertuang dalam Peraturan BPOM (PerBPOM) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.Peraturan BPOM terbaru bukan cuma rokok konvensional yang masuk dalam definisi zat adiktif tapi juga rokok elektronik Perubahan ini tertuang dalam Peraturan BPOM (PerBPOM) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Pada penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Suatu penelitian secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada penelitian kepustakaan (library research). Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dan peraturan lainya. Penjualan liquid di jual bebas tanpa informasi yang jelas yang dapat menyesat kan konsumen terlebih lagi cairan liquid bisa terindikasi dicampurkan Cairan ganja maupun zat adiktif yang dapat merusak generasi pemuda. Sehingga pentingnya BPOM untuk melakukan tindakan tegas terhadap penjualan liquid yang bersebar luas di masyarakat. Upaya melindungi pengguna rokok elektrik juga terdapat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mentei Perdagangan Nomor 86 tahun 2017 tentang Ketentuan Import Rokok Elektrik, diatur bahwa (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor Rokok Elektrik. Aparat penegak hukum menegaskan bahwa pengguna vape yang mengandung etomidate dapat dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menyatakan, perubahan status etomidate menutup seluruh celah hukum yang selama ini kerap dimanfaatkan pelaku penyalahgunaan vape ilegal. Etomidate sebelumnya dikenal sebagai obat keras yang digunakan secara terbatas di dunia medis, khususnya untuk keperluan anestesi atau pembiusan singkat
Copyright (c) 2026 Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi
PERAMPASAN ASET DAN PEMISKINAN PELAKU JUDI ONLINE SEBAGAI INSTRUMEN KEADILAN SOSIAL DI INDONESIA
Judi online merupakan fenomena kejahatan terorganisir yang telah menggerogoti fondasi ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya kelompok rentan dari kalangan ekonomi bawah. Artikel ini mengkaji secara komprehensif relevansi perampasan aset dan pemiskinan pelaku judi online sebagai instrumen penegakan keadilan sosial di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi komparatif terhadap berbagai regulasi nasional serta praktik hukum internasional, penelitian ini menganalisis landasan hukum, mekanisme pelaksanaan, dan efektivitas kebijakan perampasan aset dalam memberantas kejahatan perjudian daring. Hasil kajian menunjukkan bahwa instrumen perampasan aset yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang belum dioptimalkan secara maksimal. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus, satuan tugas lintas kementerian, serta pemanfaatan hasil perampasan aset untuk program pemulihan sosial-ekonomi korban. Pemiskinan pelaku sebagai sanksi tambahan dipandang sebagai bentuk keadilan restoratif yang berpotensi memberikan efek jera sekaligus mengembalikan kerugian sosial kepada masyarakat.
KONSTRUKSI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN HARTA PAILIT DALAM PERKAWINAN YANG BERKAITAN DENGAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum kepemilikan harta pailit dalam perkawinan, mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul, serta penerapan asas keadilan dan perlindungan hukum dalam perspektif teori hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum yang berlaku saat ini masih didominasi oleh pendekatan integratif dalam hukum kepailitan yang berlandaskan asas sita umum, sehingga seluruh harta bersama cenderung dimasukkan ke dalam boedel pailit tanpa diferensiasi bagian ideal masing-masing pasangan. Pendekatan ini menimbulkan ketegangan dengan konsep harta bersama dalam hukum perkawinan serta prinsip personal liability, karena berpotensi membebankan utang pribadi debitor kepada pasangan non-debitor. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa kepemilikan harta pailit masih bersifat reaktif, dilakukan setelah boedel pailit terbentuk melalui gugatan atau keberatan terhadap tindakan kurator. Kondisi ini diperparah oleh ketimpangan standar pembuktian, fragmentasi yurisdiksi, serta belum optimalnya peran hakim pengawas dalam melakukan verifikasi substantif. Dari perspektif asas keadilan dan perlindungan hukum, sistem yang ada belum sepenuhnya mencerminkan keadilan distributif dan proporsionalitas, karena tidak mempertimbangkan korelasi antara utang dan kepentingan keluarga serta bagian ideal kepemilikan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum melalui pendekatan proporsional yang mencakup verifikasi awal kepemilikan, pembatasan pembebanan pada bagian ideal debitor, serta penguatan mekanisme pengawasan dan harmonisasi yurisdiksi, guna mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum bagi kreditor dan perlindungan hak pasangan non-debitor dalam kerangka keadilan substantif.
REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PEMBERANTASAN JUDI ONLINE BERBASIS KEADILAN SUBSTANTIF
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi bentuk kejahatan, termasuk meningkatnya praktik judi online yang terorganisir dan berbasis digital. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menimbulkan persoalan sosial yang kompleks. Dalam praktiknya, judi online erat kaitannya dengan TPPU, karena hasil kejahatan disamarkan melalui berbagai mekanisme keuangan untuk menghindari pelacakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum TPPU dalam pemberantasan judi online di Indonesia, mengidentifikasi keterbatasan pendekatan konvensional, serta merumuskan rekonstruksi penegakan hukum berbasis keadilan substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, implementasi penegakan hukum TPPU masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek struktur, substansi, maupun kultur hukum. Pendekatan konvensional yang cenderung formalistik dan berorientasi pada pelaku terbukti belum efektif dalam mengungkap jaringan judi online yang kompleks dan lintas yurisdiksi, serta belum optimal dalam memanfaatkan pendekatan finansial untuk memutus aliran dana kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi penegakan hukum TPPU yang berbasis keadilan substantif melalui penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pembaruan substansi hukum, serta perubahan paradigma penegakan hukum yang lebih progresif. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan hukum, termasuk pemulihan kerugian sosial dan ekonomi akibat praktik judi online. Dengan demikian, rekonstruksi tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efektif, adaptif, dan berkeadilan dalam pemberantasan judi online di Indonesia.
Rekonstruksi Penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Ekosistem Judi Online: Pendekatan Follow the Money sebagai Strategi Pemberantasan Kejahatan Digital di Indonesia
Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi kejahatan konvensional menjadi kejahatan berbasis elektronik, salah satunya adalah praktik judi online yang berimplikasi pada meningkatnya tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik dan pola operasional tindak pidana pencucian uang dalam ekosistem judi online, serta merumuskan rekonstruksi penegakan hukum yang efektif melalui pendekatan follow the money. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang dalam judi online memiliki karakteristik yang kompleks, terorganisir, dan memanfaatkan teknologi digital, dengan pola operasional yang meliputi tahapan penempatan, pelapisan, dan integrasi. Praktik ini menggunakan berbagai instrumen seperti rekening pinjaman, dompet elektronik, serta aset digital yang menyulitkan proses pelacakan. Selain itu, penegakan hukum yang ada masih menghadapi kendala berupa keterbatasan koordinasi antar lembaga, rendahnya kemampuan pelacakan transaksi digital, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi. Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan follow the money merupakan strategi yang efektif dalam memberantas tindak pidana pencucian uang karena berfokus pada pelacakan aliran dana hasil kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi penegakan hukum melalui penguatan regulasi, optimalisasi kelembagaan, pemanfaatan teknologi, peningkatan kerja sama internasional, serta penerapan pemulihan aset. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pemberantasan kejahatan judi online secara komprehensif di Indonesia
EFEKTIVITAS PERIZINAN UMKM BERBASIS ELEKTRONIK DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH BERKELANJUTAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis elektronik melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach dalam perspektif hukum administrasi negara serta mengidentifikasi faktor yuridis, kelembagaan, dan teknis yang mempengaruhinya di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, serta menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif sistem perizinan berbasis elektronik telah memiliki dasar hukum yang kuat dan mencerminkan prinsip good governance, seperti efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, efektivitas implementasinya belum optimal akibat adanya disharmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta rendahnya literasi digital pelaku usaha. Selain itu, ketidakkonsistenan dalam penerapan norma berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan dan partisipasi pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan literasi digital untuk mendorong efektivitas sistem perizinan elektronik. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan perizinan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh konsistensi implementasi dan kesiapan institusional dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan
PERAMPASAN ASET DAN PEMISKINAN PELAKU JUDI ONLINE SEBAGAI PENYEBAB UTAMA KEBANGKRUTAN SOSIAL(PAILIT) INDIVIDU SEBAGAI INSTRUMEN KEADILAN SOSIAL
Perjudian online dikategorikan sebagai cyber crime karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian online menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian. Judi online telah menimbulkan kerusakan sistemik terhadap struktur sosial masyarakat Indonesia.Data tahun 2025 PPATK menunjukan bahwa 71,6% pelaku judi online memiliki penghasilan di bawah Rp 5 juta dan bergantung pada pinjaman di luar sistem perbankan formal . Judi online saat ini menjadi salah satu penyebab utama kebangkrutan finansial (pailit) individu. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penegakan hukum oleh pihak berwajib masih mengalami kendala, hal ini dikarenakan kurangnya sarana dan pra sarana yang ada. Kemudian tingginya angka penganggguran di suatu daerah, kepadatan penduduk, tekanan sosial, dan banyaknya kebutuhan. Perampasan uang hasil kejahatan judi online dapat dilakukan dengan proses acara cepat tujuh hari sesuai ketentuan Pasal 6467 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Ini bagian dari upaya nyata negara dalam menegakkan kedaulatan hukum dan memberantas kejahatan ekonomi digital. Perampasan uang dan asset ini bertujuan untuk pemiskinan pekaku judi online sebagai instrument keadilan sosial. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum harus memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia untuk menindak dan merampas hasil kejahatan tersebut rputaran uang judol yang tercatat sampai menjelang akhir tahun 2025 itu jauh lebih kecil dibanding tahun 2024 yang mencapai Rp359 triliun. PPATK akan terus menekan perputaran uang maupun deposit judi online yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, khususnya yang tergabung dalam Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Strategi Pencegahan dan Literasi Digital dalam Menanggulangi Judi Online Sebagai Kejahatan Sosial
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal perjudian. Judi online telah menjadi fenomena yang semakin meresahkan. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Strategi preventif menjadi langkah pertama yang sangat penting untuk memutus rantai keterlibatan dalam perjudian online yaitu pemerintah dapat melakukan sosialisasi dengan mengadakan seminar, workshop, kuliah umum, hingga diskusi tematik mengenai literasi hukum dan bahaya perjudian. Langkah kedua adalah memperkuat literasi digital di dalam kelas dan kehidupan kampus.Literasi seperti ini penting karena bandar judi online memanfaatkan celah psikologis seperti fear of missing out, keseruan sesaat, dan keinginan untuk cepat kaya agar mahasiswa tidak sadar bahwa mereka sedang dimanipulasi secara mental.Di samping edukasi hukum, penguatan literasi digital juga menjadi kunci pencegahan kejahatan sosial. Strategi komunikasi digital ini efektif karena selaras dengan karakteristik mahasiswa sebagai generasi yang sangat dekat dengan media online, juga dapat memperkuat strategi pencegahan melalui integrasi nilai-nilai ke dalam kurikulum, termasuk mata kuliah wajib universitas seperti Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bela Negara. Dengan memasukkan perspektif hukum dan etika digital dalam kurikulum, pencegahan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis.
OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PEMBERANTASAN JUDI ONLINE
Praktik jual beli rekening bank merupakan salah satu modus kejahatan yang berkaitan erat dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Rekening bank yang diperjual-belikan dapat digunakan untuk menerima dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana, seperti dijelaskan dalam kasus-kasus yang melibatkan jual beli rekening untuk menampung dana hasil judi online. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dengan modus jual beli rekening bank masih belum optimal. Regulasi yang ada sebenarnya telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku, penyelenggara, dan pihak yang terlibat dalam aktivitas perjudian daring dari hasil tindak pidana pencucian uang. Namun, efektivitas dari regulasi tersebut masih menghadapi berbagai hambatan struktural, teknis, maupun sosial yang menyebabkan praktik judi online tetap berkembang pesat. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah normatif. Upaya penegakan hukum yang berhasil memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan berbagai elemen ini untuk mengatasi tantangan kompleks yang muncul dalam lingkungan digital sebagai bentuk optimalisasi penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.Regulasi hukum yang tepat dan komprehensif memberikan dasar hukum yang kuat, sementara adaptabilitas terhadap perkembangan teknologi dan tren judi online menjadi kunci dalam menjaga relevansi regulasi. Kerjasama internasional menjadi esensial mengingat sifat transnasional dari kegiatan judi online, dan penggunaan teknologi menjadi alat yang vital dalam identifikasi, penyelidikan, dan penindakan kasus. Penegakan hukum yang efektif terhadap judi online memerlukan sinergi antara regulasi yang cerdas, pemanfaatan teknologi, kerjasama internasional yang kuat, upaya pencegahan yang berkelanjutan, dan dukungan aktif dari masyarakat. Hanya dengan pendekatan holistic yang komprehensif, masyarakat dapat melibatkan peran mereka dalam menciptakan lingkungan online yang aman, adil, dan bebas dari kejahatan judi online.
KEBIJAKAN DALAM MENGATASI DAN MELINDUNGI KEBOCORAN DATA NASABAH ASURANSI JIWA ERA LITERASI DIGITAL DI INDONESIA
Kemajuan teknologi informasi terutama dalam bidang interkoneksi jaringan memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia yang memberikan dampak signifikan pada ekonomi, sosial dan budaya. Seiring dengan semakin meluasnya penggunaan internet, maka perlindungan data pribadi nasabah asuransi jiwa dari kebocoran data semakin mengkhawatirkan. Data pribadi kini menjadi aset yang sangat berharga dan rentan terhadap berbagai ancaman, seperti peretasan, pencurian identitas serta penyalahgunaan informasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan filsafat (philosophical approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun metode penelitiannya kepustakaan (library research). Perusahaan asuransi memegang data paling sensitif, seperti kesehatan, keuangan serta identitas yang menjadi target utama bagi pelaku untuk melakukan tindak kejahatannya dengan cara membocorkan data nasabahnya. Rendahnya literasi digital & sosial engineering. Pelaku sering mengeksploitasi kelengahan nasabah (human error) akibat literasi digital yang belum merata sebagai dampak kelemahan sistem yang masih belum terkontrol. Tantangan urgensi regulasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), implementasi pengawasan dan penegakan hukum masih dalam tahap awal sehingga kompleksitas pihak ketiga dalam hubungan kerjasama dengan fintech atau cloud computing semakin menambah kerentanan kebocoran data. Kebijakan yang ada masih memerlukan aturan turunan yang spesifik untuk sektor asuransi guna mengisi kesenjangan kewenangan dan pengawasan langsung oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap keamanan data digital.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP TARIF PAJAK MAKANAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KONSUMEN
Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan Negara, termasuk dalam sektor makanan dan minuman. Dimana pengenaan pajak terhadap makanan umumnya dilakukan melalui pajak daerah. Pengenaan pajak makanan menimbulkan gejolak dalam masyarakat, terkait perlindungan terhadap konsumen. Karena masih banyak masyarakat yang belum memahami atau mengetahui bahwa pengenaan pajak makanan pada dasarnya dibebankan kepada konsumen, dimana konsumen sering kali tidak sepenuhnya memahami komponen biaya yang mereka bayarkan, termasuk besaran pajak yang dikenakan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), terjadi perubahan signifikan dalam pengaturan pajak daerah, termasuk penggabungan beberapa jenis pajak menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Dalam ketentuan tersebut, pajak restoran yang sebelumnya berdiri sendiri kini termasuk dalam kategori Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh penyedia jasa. Pajak ini pada dasarnya dibebankan kepada konsumen, namun pemungutannya dilakukan oleh pelaku usaha sebagai wajib pungut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan mengunakan bahan-bahan kepustakaan (library research) yang secara garis besar, kemudian diikuti dengan penelitian asas-asas hukum, yang disesuaikan dengan peraturan lainya. Perspektif hukum di Indonesia, pengaturan terkait tarif pajak makanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, lalu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, karena pajak makanan tidak lagi berdiri sendiri, melainkan termasuk dalam kategori Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, terkait tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Sedangkan upaya perbaikan kebijakan pajak makanan agar lebih adil bagi konsumen mencakup aspek hukum, administrasi, ekonomi, dan perlindungan konsumen.
HAPUS KEKAYAAN BANDAR JUDI: PERAMPASAN ASET BAGI PELAKU JUDI ONLINE DEMI KEADILAN SOSIAL INDONESIA
Perkembangan judi online di Indonesia telah menjadi fenomena kejahatan ekonomi yang berdampak luas terhadap stabilitas sosial dan keadilan distributif. Pendekatan penegakan hukum yang selama ini berfokus pada pemidanaan pelaku dinilai belum efektif dalam menanggulangi kejahatan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perampasan aset dalam pemberantasan judi online, mengkaji integrasi konsep pemiskinan pelaku dalam perspektif keadilan sosial, serta mengidentifikasi kendala dalam implementasinya dalam rezim tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perampasan aset memiliki peran strategis dalam memutus sumber daya ekonomi kejahatan, sementara konsep pemiskinan pelaku dapat menjadi instrumen keadilan sosial melalui redistribusi aset hasil kejahatan. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan regulasi, lemahnya identifikasi kepemilikan aset, serta tantangan teknologi keuangan digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pengembangan sistem yang menjamin keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
ANALISIS KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di Indonesia. Permasalahan utama terletak pada kompleksitas penentuan subjek hukum yang bertanggung jawab dalam struktur korporasi serta efektivitas penerapan hukum pidana lingkungan yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia telah mengalami perkembangan melalui penerapan berbagai teori, seperti strict liability dan vicarious liability, yang memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban tanpa harus selalu membuktikan kesalahan individu secara langsung. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan pembuktian, lemahnya penegakan hukum, serta kurang optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Secara kuantitatif, tingkat penindakan terhadap korporasi pelaku pencemaran lingkungan masih relatif rendah dibandingkan dengan jumlah kasus yang terjadi, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan. Maka dari itu diperlukan penguatan regulasi dan konsistensi penegakan hukum untuk meningkatkan efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pencemaran lingkungan hidup. Selain itu, diperlukan pendekatan yang lebih progresif dalam pembuktian serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.
SINERGI MULTI-REGULATOR BERBASIS INTEGRASI DATA HUB SEBAGAI PENANGANAN PENCUCIAN UANG PADA JUDI ONLINE
Penelitian ini berangkat dari maraknya judi online sebagai tindak pidana asal pencucian uang di Indonesia yang memanfaatkan sistem keuangan digital anonim dan lintas yurisdiksi. Penegakan hukum saat ini masih menghadapi kendala struktural berupa koordinasi antarlembaga yang lemah serta regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kejahatan cyber, Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan multi-regulator dan konseptual. Kajian pembahasan berfokus pada bagaimana pendekatan multi-regulator melalui konsep follow the money dan integrasi Data Hub dapat memperkuat penanganan judi online. Ditemukan bahwa pelaku pencucian uang menggunakan tahap placement, layering, dan integration untuk menyamarkan kejahatan cyber. Model multi-regulator mengintegrasikan peran Kemkomdigi, PPATK, OJK, dan BI dalam sebuah Data Hub untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan secara real-time. Pendekatan ini mengalihkan paradigma dari follow the suspect menjadi follow the money guna melumpuhkan likuiditas ekonomi sindikat judi. Penelitian menunjukkan bahwa sinergi lintas otoritas yang didukung infrastruktur teknologi terintegrasi sangat krusial untuk memutus rantai kejahatan finansial secara permanen dan mengoptimalkan pemulihan aset negara
UPAH SEBAGAI INSTRUMEN KESEJAHTERAAN: TELAAH KRITIS ATAS REFORMASI REGULASI HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA
Regulasi pengupahan di Indonesia telah mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 beserta peraturan pelaksananya. Kerangka normatif tersebut menegaskan upah sebagai hak pekerja dan instrumen penghidupan layak. Realitas implementasi menunjukkan bahwa pengupahan masih lebih berfungsi sebagai batas administratif daripada sarana kesejahteraan, sehingga memunculkan kesenjangan antara tujuan hukum dan kondisi faktual pekerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis realitas pengaturan upah dan kesejahteraan pekerja, merumuskan konstruksi ideal hukum pengupahan berbasis kesejahteraan, serta mengkaji urgensi reformulasi hukum pengupahan dalam sistem ketenagakerjaan modern. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan hasil penelitian terdahulu. Sumber data bersifat sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengupahan yang ada masih didominasi pendekatan ekonomi makro dan belum sepenuhnya mengintegrasikan indikator sosial serta kemanusiaan. Upah minimum cenderung berfungsi sebagai batas maksimum akibat lemahnya posisi tawar pekerja. Konstruksi ideal hukum pengupahan menuntut paradigma kesejahteraan, integrasi indikator ekonomi dan sosial, transparansi, partisipasi pekerja, serta pengawasan negara yang efektif. Reformulasi hukum pengupahan diperlukan agar responsif terhadap dinamika ketenagakerjaan modern dan berorientasi pada hak pekerja. Hukum pengupahan Indonesia memerlukan reformulasi paradigma agar upah berfungsi sebagai instrumen kesejahteraan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip negara hukum kesejahteraan dan keadilan sosial bagi pekerja.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK SUARA BURUH SEBAGAI KREDITUR PREFEREN DALAM PENGAJUAN PERDAMAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia merupakan mekanisme hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa utang antara debitur dan kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak suara buruh sebagai kreditur preferen dalam proses persetujuan rencana perdamaian pada mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pada praktiknya penyelesaian sengketa utang melalui mekanisme yang dimaksud buruh memiliki kedudukan sebagai kreditur yang secara hukum memperoleh prioritas pembayaran atas upah yang belum dibayarkan. Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa upah buruh merupakan hak yang harus didahulukan pembayarannya dibandingkan dengan kreditur lainnya. Putusan tersebut memberikan landasan konstitusional bahwa buruh memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen dengan perlindungan hukum yang lebih kuat, khususnya dalam menjamin pemenuhan hak atas upah sebagai bagian dari hak untuk hidup layak. Namun demikian, dalam proses pengambilan keputusan terkait persetujuan rencana perdamaian, posisi dan hak suara buruh seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai sehingga berpotensi merugikan kepentingan buruh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan terdiri dari data kewahyuan dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Temuan menunjukkan bahwa secara normatif peraturan perundang-undangan telah memberikan pengakuan terhadap kedudukan buruh sebagai kreditur preferen yang memiliki hak untuk didahulukan dalam pemenuhan haknya. Akan tetapi, dalam praktik pelaksanaan proses persetujuan rencana perdamaian masih terdapat ketidakjelasan mengenai hak suara buruh sebagai bagian dari kreditur yang berhak menentukan diterima atau ditolaknya rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan hukum yang secara tegas menjamin perlindungan terhadap hak suara buruh agar tercipta kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan yang efektif bagi buruh dalam mekanisme penyelesaian utang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
PENDEKATAN SOCIO-LEGAL TERHADAP PENCEGAHAN JUDI ONLINE MELALUI LITERASI DIGITAL: ANALISIS TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU
Kemajuan teknologi digital telah mengubah praktik perjudian konvensional menjadi bentuk kejahatan siber yang menimbulkan tantangan signifikan bagi regulasi dan melampaui batas-batas negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran literasi digital dalam menekan perjudian online melalui pendekatan metodologis yang mengintegrasikan aspek sosial dan hukum. Berdasarkan tinjauan komprehensif terhadap literatur terkini, penelitian ini menemukan bahwa strategi pencegahan modern memiliki keterbatasan, terutama dalam memblokir akses ke platform perjudian online, yang efektivitasnya hanya sekitar 65 persen. Sebaliknya, literasi digital terbukti lebih efektif dalam membatasi partisipasi individu dalam perjudian online melalui peningkatan pemahaman hukum dan penguatan keterampilan berpikir kritis dapat mengurangi sebesar 25 hingga 40 persen.
KEDUDUKAN HARTA HASIL TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DALAM PERSPEKTIF WARIS ISLAM DAN PERDATA INDONESIA
Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya praktik judi online di Indonesia yang berdampak luas terhadap aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Aktivitas tersebut tidak hanya merupakan tindak pidana, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum lanjutan terkait status harta yang dihasilkan, khususnya dalam konteks kewarisan. Harta yang diperoleh dari tindak pidana menimbulkan problematika mengenai kedudukannya dalam hukum waris Islam dan hukum perdata Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan harta hasil tindak pidana judi online dalam perspektif hukum waris Islam dan hukum perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum waris Islam, harta yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dikategorikan sebagai harta yang halal dan karenanya tidak layak menjadi objek warisan, sehingga harus diselesaikan sesuai prinsip keadilan dengan mengembalikan kepada pihak yang berhak atau digunakan untuk kepentingan umum. Dalam hukum perdata Indonesia, harta hasil tindak pidana tidak memiliki legitimasi hukum sebagai objek warisan dan dapat dikenakan perampasan oleh negara. Kondisi tersebut berimplikasi pada tidak adanya hak ahli waris terhadap harta tersebut. Oleh karena itu, pemahaman terhadap status hukum harta menjadi penting untuk mencegah konflik dalam pembagian warisan serta mendukung kepastian dan keadilan hukum di Indonesia.
PERBANDINGAN PEMBAGIAN WARIS ANTARA SISTEM ADAT DAN HUKUM WARIS ISLAM PADA MASYARAKAT LOKAL
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan prinsip dan sistem pembagian waris antara hukum adat dan hukum waris Islam serta mengkaji bentuk harmonisasi dan penyelesaian konflik yang terjadi dalam praktik di masyarakat lokal Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum doktriner dengan pendekatan studi kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat bersifat fleksibel dan kontekstual dengan menekankan keharmonisan sosial serta keberlanjutan struktur kekerabatan, sedangkan hukum waris Islam bersifat normatif dengan prinsip keadilan distributif melalui pembagian yang telah ditentukan secara pasti. Perbedaan tersebut sering menimbulkan konflik, terutama pada masyarakat yang berada dalam persimpangan antara nilai adat dan ajaran Islam. Harmonisasi dilakukan melalui integrasi nilai, baik secara substantif maupun formal, dengan tetap mengakomodasi prinsip syariah dan nilai budaya lokal. Penyelesaian konflik pada umumnya ditempuh melalui musyawarah keluarga, mediasi oleh tokoh adat dan ulama, serta melalui peradilan agama sebagai langkah terakhir. Penelitian ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia dapat menjadi sarana untuk menciptakan sistem pembagian warisan yang lebih adil, kontekstual, dan mampu menjaga keharmonisan sosial apabila dikelola secara adaptif dan seimbang.
REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM HAK MENGUASAI NEGARA: INTEGRASI PRINSIP FPIC DAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PELINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Kajian ini menelaah benturan kewenangan antara tata kelola administrasi pertanahan negara dan pelindungan hak konstitusional Masyarakat Hukum Adat (MHA). Perkembangan legislasi kontemporer mengindikasikan adanya pergeseran orientasi kebijakan menuju sentralisasi lahan demi percepatan investasi. Kebijakan tersebut berpotensi menegasikan ratio decidendi Mahkamah Konstitusi terkait pemenuhan keadilan prosedural dan pengakuan (recognition) mutlak atas wilayah komunal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menyimpulkan bahwa instrumen kemudahan perizinan dan pengadaan tanah saat ini rentan mengulang karakterisasi penguasaan lahan yang identik dengan asas Neodomein Verklaring. Oleh karena itu, rekonstruksi politik hukum agraria nasional mensyaratkan pelembagaan instrumen pelindungan secara berjenjang. Pada tahap prapembangunan (ex-ante), Free, Prior and Informed Consent (FPIC) harus dikonstruksikan sebagai syarat mutlak keabsahan prosedur tata usaha negara. Selanjutnya, pada ranah pengujian wewenang (ex-post), Asas Proporsionalitas difungsikan sebagai parameter evaluasi materiil guna mencegah perumusan norma perundang-undangan maupun tindakan penyelenggara negara yang mereduksi hak konstitusional MHA secara sewenang-wenang.
PENCEGAHAN PERJUDIAN ONLINE TERHADAP ANAK
Perjudian online merebak dalam masyarakat. Perjudian online dapat dilakukan tanpa bertatap muka dengan pihak lain serta tidak terikat dalam suatu tempat. Hal ini tentunya lebih memudahkan seseorang untuk melakukannya dimana saja, dengan menggunakan sarana internet. Kemudahan tersebut menyebabkan perjudian online dapat saja dilakukan oleh banyak pihak termasuk anak. Anak yang seharusnya menempuh pendidikan bagi masa depannya tidak boleh terjerat dengan perbuatan perjudian online. Oleh karena itu harus dilakukan upaya pencegahan sejak dini yang dimulai dari keluarga terutama orang tua. Pencegahan yang dapat dilakukan guna menghindarkan anak terjerat dari perjudian online adalah meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak, pembatasan akses internet, serta memberikan pemahaman tentang bahaya judi online dan akibat hukumnya.
PROBLEMATIKA KELEMAHAN PEMBUKTIAN DALAM UPAYA PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA JUDI ONLINE SEBAGAI INSTRUMEN PEMISKINAN PELAKU DAN KEADILAN SOSIAL
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi kejahatan konvensional menjadi kejahatan berbasis digital, salah satunya tindak pidana judi online yang berkembang pesat dan bersifat kompleks. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada meningkatnya jumlah pelaku dan transaksi, tetapi juga menimbulkan kesulitan dalam proses penegakan hukum, khususnya pada aspek pembuktian. Pembuktian dalam tindak pidana judi online memiliki karakteristik khusus karena bergantung pada alat bukti elektronik yang rentan terhadap manipulasi serta memerlukan keahlian khusus dalam digital forensics. Selain itu, kompleksitas aliran dana yang bersifat anonim dan lintas yurisdiksi menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengaitkan aset dengan tindak pidana asal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan sistem pembuktian dalam tindak pidana judi online serta mengkaji problematika kelemahan pembuktian dalam mewujudkan efektivitas perampasan aset sebagai instrumen pemiskinan pelaku dan pencapaian keadilan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun alat bukti elektronik telah diakui secara hukum, praktik pembuktian masih menghadapi kendala teknis dan normatif. Kelemahan pembuktian tersebut berdampak pada tidak optimalnya perampasan aset, sehingga pelaku tetap dapat menikmati hasil kejahatannya dan berpotensi melakukan tindak pidana lanjutan seperti pencucian uang. Oleh sebab itu sangat diperlukan penguatan sistem pembuktian melalui pendekatan follow the money, pengembangan mekanisme perampasan aset berbasis in rem, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar tujuan pemiskinan pelaku dan keadilan sosial dapat tercapai.
DAMPAK EKONOMI JUDI ONLINE MELALUI OPTIMALISASI REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DALAM PEMULIHAN KERUGIAN SOSIAL
Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi berbagai aktivitas ekonomi, termasuk munculnya praktik perjudian berbasis internet atau judi online. Fenomena judi online tidak hanya menimbulkan persoalan sosial, tetapi juga menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat dan negara. Perputaran dana dalam aktivitas judi online yang sangat besar berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, memperlemah stabilitas keuangan rumah tangga serta membuka peluang terjadinya tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ekonomi dari praktik judi online serta mengkaji optimalisasi rezim anti pencucian uang dalam rangka pemulihan kerugian sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online telah menjadi bagian dari kejahatan ekonomi digital yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian masyarakat, termasuk meningkatnya pengeluaran tidak produktif, kerugian finansial rumah tangga, serta potensi aliran dana ilegal lintas negara. Di sisi lain, rezim anti pencucian uang memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi, melacak, dan memulihkan aset hasil kejahatan melalui mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan, pembekuan aset, serta kerja sama internasional. Oleh karena itu, optimalisasi rezim anti pencucian uang melalui penguatan regulasi, koordinasi antar lembaga, serta pemanfaatan teknologi pengawasan keuangan menjadi langkah penting dalam meminimalisasi dampak ekonomi judi online serta memulihkan kerugian sosial yang ditimbulkannya.
PENGUATAN LITERASI HUKUM DIGITAL TERHADAP TRANSPARANSI BENEFICIAL OWNERSHIP SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG MELALUI PERUSAHAAN CANGKANG
Berbagai upaya dilakukan para pemilik manfaat (beneficial owner) dalam perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan usahanya. Dari upaya legal hingga ilegal, dari perusahaan induk hingga anak perusahaan, dari perusahaan yang didirikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hingga mendirikan perusahan cangkang untuk menghapus jejak beneficial ownership-nya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pentingnya penguatan literasi hukum digital terhadap transparansi beneficial ownership sebagai instrumen pencegahan pencucian uang melalui perusahaan cangkang. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum perdata dan ilmu hukum dagang bisnis mengenai perusahaan cangkang yang tidak memiliki aturan spesifik di Indonesia. Penting untuk mengkaji peraturan perundang-undangan terkait perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Menteri Hukum No. 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi, yang mewajibkan pelaporan pemilik manfaat oleh korporasi. Literasi hukum pelaku usaha mengenai kewajiban beneficial ownership masih rendah dan pengawasan berbasis risiko belum sepenuhnya efektif di sektor digital. Sebagai saran diperlukan penguatan literasi hukum digital terhadap transparansi beneficial ownership sebagai instrumen pencegahan pencucian uang melalui perusahaan cangkang.
TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAI KEJAHATAN TERORGANISIR
Tindak pidana pencucian uang sebagai bagian dari kejahatan yang terorganisir menghadirkan tantangan serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Kompleksitas modus operandi yang semakin canggih, seperti penggunaan teknologi digital, transaksi lintas negara, serta keterlibatan jaringan yang terstruktur dan tertutup, menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan dan pembuktian. Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga, terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang keuangan dan teknologi, serta masih adanya celah regulasi turut memperhambat efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta kerja sama nasional dan internasional yang lebih intensif guna mengoptimalkan pemberantasan tindakan.
MENELISIK KEWENANGAN PENERBITAN DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH
Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA: “akhir dari kegiatan pendaftaran tanah adalah diberikannya surat-surat tanda bukti hak”. Pasal 32 Ayat (1) PP 24/1997: “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”
POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN PERJUDIAN ON LINE MELALUI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF
Politik Hukum Pemberantasan Perjudian On Line Melalui Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Perspektif Hukum Progresif masih menghadapi berbagai tantangan dan belum sepenuhnya efektif. Secara keseluruhan, meskipun telah ada upaya dari berbagai lembaga untuk memberantas judi online melalui tindak pidana Pencucian Uang, tantangan yang kompleks dan adaptasi cepat dari para pelaku membuat penegakan hukum menjadi kurang efektif. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk penguatan regulasi, peningkatan kerjasama antar lembaga, dan edukasi masyarakat untuk menekan aktivitas judi online di Indonesia. Politik hukum sangat berperan dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan judi online di Indonesia dengan membuat formulasi regulasi yang berkualitas, aparat penegak hukum yang kompeten dan professional, adanya kerja sama internasional, serta edukasi masyarakat secara kontinyu. Penggunaan pendekatan hukum yang responsive, terarah dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, maka kebijakan pemberantasan judi online di Indonesia akan lebih efektif dan berkelanjutan.Dalam konteks judi online dengan menggunakan media tindak pidana Pencucian Uang, Penerapan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan dan problematika aktual yang menghambat efektivitas pemberantasan kejahatan ini. Tantangan tantangan ini bersifat struktural, kelembagaan, dan operasional.
KAJIAN PENERAPAN PROSEDUR MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DI PENGADILAN AGAMA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa kepemilikan wakaf di Pengadilan Agama. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui studi literatur dan analisis terhadap regulasi serta dokumen hukum terkait. Hasil penelitian secara kualitatif mengungkapkan bahwa sengketa wakaf sering muncul akibat ketidakjelasan bukti kepemilikan maupun perubahan tata kelola. Mediasi berpotensi menjadi solusi yang sangat efektif karena mengedepankan asas musyawarah dan mufakat atau ishlah. Dalam penerapannya, proses mediasi dipandu oleh penengah yang tidak memihak atau impartial dengan informasi kuantitatif berupa batasan waktu proses penyelesaian paling lama tiga puluh hari kerja. Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan, hasilnya dirumuskan secara tertulis dan dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian oleh hakim. Pendekatan mediasi ini terbukti lebih fleksibel, inklusif, serta mampu menghemat waktu dan biaya. Kesimpulannya, prosedur mediasi di Pengadilan Agama sangat selaras dengan prinsip hukum Islam dan memberikan kontribusi positif dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan wakaf secara berkeadilan.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTIFIKAT ELEKTRONIK DALAM SISTEM PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA
Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi sistem pendaftaran tanah di Indonesia menuju sistem elektronik. Penerapan sertifikat elektronik sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah menimbulkan kebutuhan akan perlindungan hukum yang memadai bagi pemegangnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat elektronik serta mengidentifikasi potensi permasalahan yang muncul dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat elektronik telah diatur melalui berbagai regulasi yang mengakui kekuatan pembuktian sertifikat elektronik sebagai alat bukti yang sah. Selain itu, sistem keamanan berbasis teknologi dirancang untuk meminimalkan risiko pemalsuan dan penyalahgunaan data. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital masyarakat, serta potensi gangguan keamanan siber yang dapat memengaruhi keabsahan dan kepercayaan terhadap sistem tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas teknologi, serta edukasi kepada masyarakat guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi pemegang sertifikat elektronik dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia.
KEPASTIAN HUKUM DALAM KONTRAK BISNIS SYARIAH DI ERA DIGITAL
Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam praktik bisnis, termasuk dalam sistem ekonomi syariah. Kontrak bisnis yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini beralih ke bentuk digital (e-contract), sehingga menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait kepastian hukum dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam kontrak bisnis syariah di era digital serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait transaksi elektronik telah tersedia, masih terdapat kekosongan norma dalam mengakomodasi prinsip-prinsip akad syariah secara komprehensif dalam sistem digital. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan standar kontrak digital berbasis syariah guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan para pihak.
KEDUDUKAN BANK TANAH DALAM REFORMA AGRARIA: ANTARA REGULASI DAN IMPLEMENTASI
Bank Tanah merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia sebagai instrumen dalam pengelolaan tanah guna mendukung pembangunan nasional dan reforma agraria. Keberadaan Bank Tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan pelaksananya. Meskipun secara normatif Bank Tanah memiliki tujuan untuk menjamin ketersediaan tanah bagi kepentingan umum dan redistribusi tanah, dalam praktiknya masih menimbulkan berbagai persoalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Bank Tanah dalam kerangka reforma agraria serta mengkaji kesenjangan antara regulasi dan implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Tanah memiliki posisi strategis dalam reforma agraria, namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa kurangnya transparansi, potensi konflik agraria, serta kecenderungan berpihak pada kepentingan investasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan untuk memastikan bahwa Bank Tanah benar-benar mendukung keadilan agraria.
PERAN NOTARIS SEBAGAI INSTRUMEN PREVENTIF DALAM MENGURANGI SENGKETA TANAH
Sengketa tanah merupakan permasalahan hukum yang sering terjadi di Indonesia akibat ketidakjelasan status kepemilikan, tumpang tindih hak, serta lemahnya administrasi pertanahan. Dalam hal ini, notaris memiliki peran strategis sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris sebagai instrumen preventif dalam mengurangi sengketa tanah serta mengkaji kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris berperan penting dalam mencegah sengketa tanah melalui pembuatan akta autentik, verifikasi dokumen secara cermat, serta pemberian penyuluhan hukum kepada para pihak. Namun, efektivitas peran tersebut masih menghadapi kendala, antara lain ketidakakuratan data pertanahan, kurangnya itikad baik para pihak, serta belum terintegrasinya sistem administrasi pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalisme notaris serta penguatan sistem administrasi pertanahan guna meminimalisir potensi sengketa tanah dan mewujudkan kepastian hukum.
HUKUM PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PRAKTIK ILEGAL PERDAGANGAN ANAK
Pengangkatan anak (adopsi) merupakan salah satu instrumen hukum yang bertujuan memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak yang kehilangan atau tidak memperoleh pengasuhan yang layak dari orang tua kandungnya. Namun, dalam praktiknya, pengangkatan anak kerap disalahgunakan sebagai modus untuk menutupi praktik ilegal perdagangan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pengangkatan anak sebagai instrumen perlindungan anak serta mengidentifikasi celah hukum yang memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengangkatan anak di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi yang menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), transparansi, serta pengawasan oleh lembaga yang berwenang. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam implementasi, khususnya terkait pengawasan, validasi data, serta koordinasi antarinstansi. Celah tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan praktik perdagangan anak dengan berkedok adopsi, baik melalui jalur informal maupun pemalsuan dokumen. Konstruksi hukum yang ideal dalam pengangkatan anak harus menekankan pada penguatan sistem verifikasi, peningkatan peran lembaga sosial, serta penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran. Selain itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan peningkatan kesadaran masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Dengan demikian, pengangkatan anak dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen perlindungan anak, bukan sebagai sarana eksploitasi.
PROBLEMATIKA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN DI INDONESIA
Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan di Indonesia merupakan aspek krusial dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dalam praktiknya, proses pengadaan tanah seringkali menghadapi berbagai problematika yang kompleks, baik dari sisi hukum, sosial, ekonomi, maupun kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai permasalahan yang muncul dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan di Indonesia, serta mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta studi literatur dari berbagai sumber ilmiah.Hasil kajian menunjukkan bahwa problematika utama meliputi ketidaksepakatan dalam penentuan ganti rugi, konflik agraria antara pemerintah dan masyarakat, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kurangnya transparansi dalam proses pengadaan tanah. Selain itu, dampak sosial seperti relokasi penduduk dan hilangnya mata pencaharian juga menjadi isu penting yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam implementasi kebijakan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan aspek keadilan dan kepastian hukum guna meminimalisir konflik dan mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia.
PERAN BPN SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
Sengketa tanah merupakan permasalahan kompleks yang sering terjadi di Indonesia, menghambat pembangunan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa tanah, salah satunya sebagai mediator. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas BPN sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan peran BPN dalam penyelesaian sengketa tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPN telah berperan aktif sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah, namun efektivitasnya masih bervariasi tergantung pada kompleksitas sengketa, kualitas mediator, dan dukungan para pihak yang bersengketa. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi antara lain adalah komunikasi yang efektif, itikad baik para pihak, dan pemahaman yang mendalam tentang hukum pertanahan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kompetensi mediator BPN, penguatan koordinasi dengan instansi terkait, serta sosialisasi yang lebih intensif mengenai mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah yang efektif dan efisien.
IMPLIKASI HUKUM PELANGGARAN ASAS NASIONALITAS DALAM KEPEMILIKAN TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA) DI INDONESIA
Akibat hukum pelanggaran asas nasionalitas dalam kepemilikan tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. Asas nasionalitas merupakan salah satu pilar fundamental dalam hukum agraria Indonesia yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menyatakan bahwa hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran terhadap asas ini, terutama melalui skema perjanjian nominee (pinjam nama) yang dilakukan WNA untuk menguasai tanah dengan status hak milik. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengaturan asas nasionalitas dalam kepemilikan tanah di Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) UUPA, dengan memberikan hak terbatas bagi WNA berupa hak pakai dan hak sewa; (2) bentuk pelanggaran asas nasionalitas yang paling marak adalah perjanjian nominee yang merupakan penyelundupan hukum (fraus legis), dengan modus operandi berupa akta kuasa menjual yang tidak dapat ditarik kembali, perjanjian pengikatan jual beli, serta penguasaan pulau-pulau kecil dan perkawinan campuran; (3) akibat hukum dari pelanggaran tersebut meliputi batal demi hukumnya perjanjian nominee, hapusnya hak milik dan jatuhnya tanah kepada negara, tidak adanya perlindungan hukum bagi WNA, serta sanksi terhadap notaris dan WNI nominee. Pada tingkat makro, praktik nominee mengancam ketahanan nasional dalam aspek kedaulatan, ekonomi, pangan, dan sosial budaya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi UUPA dengan menambahkan sanksi pidana eksplisit bagi praktik nominee, penguatan pengawasan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas Notaris, penyusunan prosedur operasional standar eksekusi tanah jatuh kepada negara oleh Badan Pertanahan Nasional, serta peningkatan koordinasi antara instansi kependudukan, keimigrasian, dan pertanahan.
KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN JUDI ONLINE DAN URGENSINYA TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI INDONESIA
Judi online atau yang dikenal sebagai judol telah menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia seiring dengan perkembangan teknologi digital. Secara normatif, kebijakan hukum di Indonesia telah melarang segala bentuk perjudian, baik konvensional maupun berbasis elektronik melalui berbagai peraturan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum berjalan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan hukum dalam penanggulangan judi online serta mengkaji urgensinya terhadap perlindungan perempuan di Indonesia dalam perspektif politik hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap judi online masih menghadapi hambatan, seperti karakteristik kejahatan yang bersifat transnasional, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan dalam pengawasan transaksi digital. Selain itu, dampak judi online juga berpengaruh terhadap perempuan sebagai kelompok rentan, terutama dalam bentuk tekanan ekonomi, konflik rumah tangga, hingga risiko kekerasan dalam rumah tangga. Politik hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, kerja sama internasional, serta pendekatan preventif melalui edukasi masyarakat. Dengan demikian, diperlukan kebijakan hukum yang lebih adaptif, terintegrasi, dan responsif gender agar penanggulangan judi online dapat berjalan lebih efektif sekaligus memberikan perlindungan yang optimal terhadap perempuan.
KEDUDUKAN HARTA HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM
Penelitian ini membahas kedudukan harta hasil tindak pidana pencucian uang dalam pembagian waris menurut hukum Islam. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana status hukum harta yang diperoleh dari hasil kejahatan dalam perspektif hukum waris Islam, serta bagaimana implikasinya terhadap pembagian harta warisan kepada ahli waris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep hukum Islam, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, harta yang diperoleh secara tidak sah (ḥarām), termasuk hasil tindak pidana pencucian uang, tidak dapat diakui sebagai harta warisan yang sah untuk dibagikan kepada ahli waris. Harta tersebut wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak atau negara sebagai bentuk pengembalian hak (istirdād al-ḥaqq) dan pembersihan harta (tathhīr al-māl). Dengan demikian, pewarisan hanya dapat dilakukan terhadap harta yang diperoleh secara halal dan sesuai dengan ketentuan syariah. Kesimpulannya, harta hasil tindak pidana pencucian uang tidak memiliki kedudukan sebagai harta warisan dalam hukum Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan, kehalalan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang tegas dalam sistem hukum nasional dan hukum Islam untuk memastikan bahwa harta hasil kejahatan tidak diwariskan kepada ahli waris, melainkan dikembalikan kepada pihak yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
PENDEKATAN HUKUM HOLISTIK BERBASIS TEORI PENA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL JUDI ONLINE
Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara mendalam pengaturan sanksi hukum dan pola TPPU dalam praktik judi online, serta mengkaji secara komprehensif implementasi Teori PENA dalam menanggulangi TPPU dari hasil judi online. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang membahas gejala dan permasalahan hukum yang ada serta mengujinya berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola TPPU dalam praktik judi online memiliki karakter yang sistematis dan terstruktur, dimulai dari tahap penempatan (placement), pelapisan (layering), hingga integrasi (integration). Pengaturan sanksi hukum TPPU dari judi online diatur dalam Pasal 426 dan Pasal 427 KUHP, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) UU ITE, serta Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan TPPU.Implementasi Teori PENA dalam menanggulangi TPPU yang bersumber dari judi online menegaskan pentingnya pendekatan yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan. Teori PENA yang menitikberatkan pada upaya preventif, edukatif, normatif, dan represif relevan dalam merespons kompleksitas kejahatan modern yang tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga teknologi, ekonomi, dan sosial.
TANGGUNG JAWAB HUKUM INFLUENCER TERHADAP PROMOSI PRODUK YANG MENYESATKAN KONSUMEN
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pemasaran, khususnya melalui penggunaan media sosial sebagai sarana promosi digital. Influencer muncul sebagai aktor penting dalam strategi pemasaran karena memiliki kemampuan memengaruhi persepsi dan keputusan konsumen. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit promosi yang dilakukan oleh influencer mengandung informasi yang berlebihan, tidak akurat, atau menyesatkan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat promosi menyesatkan, dan bentuk pertanggungjawaban perdata influencer dalam konteks tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan bersifat yuridis deskriptif, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Influencer dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila terbukti melakukan kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian dalam menyampaikan informasi promosi. Dengan demikian, influencer tidak hanya berperan sebagai perantara, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban untuk bertindak secara hati-hati, jujur, dan bertanggung jawab dalam kegiatan promosi guna melindungi kepentingan konsumen serta mewujudkan kepastian hukum dalam praktik pemasaran digital.
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP KEJAHATAN PERJUDIAN DIGITAL
Perjudian digital merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kejahatan baru yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi. Kejahatan ini berpotensi digunakan sebagai cara untuk menyembunyikan hasil kejahatan melalui teknik pencucian uang. Karena pelaku dapat menggunakan sistem keuangan digital untuk menyembunyikan sumber uang yang diperoleh melalui perjudian ilegal, perkembangan ini menghadirkan tantangan signifikan bagi penegak hukum. Berdasarkan hukum dan peraturan yang relevan di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pencucian uang untuk kejahatan yang melibatkan perjudian digital dan menyelidiki tanggung jawab pidana serta landasan hukum pelaku. Dengan meninjau berbagai sumber hukum primer dan sekunder, penelitian hukum normatif dengan perspektif regulasi dan pendekatan kontekstual merupakan metodologi penelitian yang digunakan. Temuan menunjukkan bahwa kejahatan yang melibatkan perjudian digital dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan predikat, yang memungkinkan penerapan hukum pencucian uang kepada pelaku yang terbukti menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan. Selain itu, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi penegak hukum dalam memerangi kejahatan ini, termasuk kerumitan transaksi keuangan digital, kecepatan perkembangan teknologi, dan kelangkaan fasilitas penegak hukum. Oleh karena itu, untuk menghentikan dan mencegah anggota dari berpartisipasi dalam kegiatan pencucian uang yang berasal dari kejahatan yang melibatkan perjudian digital, diperlukan kerja sama yang lebih erat antara aparat penegak hukum dan pembatasan yang lebih ketat.
REKONSTRUKSI HUKUM WARIS ISLAM DI ERA DIGITAL: STUDI TERHADAP KEDUDUKAN ASET KRYPTO DAN HARTA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM
Perkembangan teknologi digital melahirkan aset kripto dan harta digital yang belum diatur secara eksplisit dalam hukum waris Islam klasik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan aset digital sebagai harta warisan serta mekanisme pembagiannya dalam perspektif faraidh. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset digital dapat dikategorikan sebagai harta (al-māl) karena memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dan dialihkan, sehingga termasuk dalam al-tirkah. Mekanisme pembagiannya tetap mengikuti ketentuan faraidh, namun memerlukan penyesuaian teknis terkait akses, identifikasi, dan penilaian aset. Oleh karena itu, diperlukan ijtihad yang adaptif agar hukum waris Islam tetap relevan di era digital.
ANALISIS GHARAR DAN RIBA DALAM TRANSAKSI KEUANGAN DI ERA EKONOMI DIGITAL
Perkembangan teknologi telah mengubah pola konsumsi masyarakat Indonesia dari belanja konvensional ke e-commerce, menawarkan kemudahan akses, efisiensi waktu, dan variasi tanpa batas. Namun, fenomena ini memunculkan risiko gharar ketidakpastian atau spekulasi dalam Transaksi Keuangan yang bertentangan dengan prinsip syariah Islam yang menekankan transparansi, kejujuran, dan keadilan. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, praktik ini dikategorikan sebagai tadlis (penipuan) dan gharar, yang membatalkan esensi ijab-qabul sukarela (antaradhin) dalam muamalah. Muamalah, sebagai pertukaran sosial dalam perekonomian Islam, mencakup jual beli dan perbankan, tetapi banyak aktivitas modern menyimpang, termasuk riba keuntungan tanpa imbalan yang dilarang tegas dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 275) dan hadist untuk mencegah eksploitasi serta penimbunan kekayaan tidak adil. dan Bank konvensional, dengan sistem bunga pada simpanan dan kredit (qiradh), sering disamakan dengan riba karena sifatnya yang berlipat ganda dan eksploitatif, merugikan konsumen. Sistem Ekonomi Islam menekankan keuntungan halal dengan usaha minimal, memprioritaskan kesejahteraan individu dan sosial sesuai syariah. Metode Penelitian yang digunakan penulis yaitu Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang difokuskan pada tinjauan literatur, dan didukung data relevan. dan cara memperoleh data melalui metode deskriptif-analitis untuk menelaah tafsir hadis mengenai larangan gharar dan riba pada transaksi keuangan di masa digital. Pengumpulan data menggunakan Studi Kepustakaan, meliputi identifikasi hadis relevan tentang gharar, kajian tafsir dari ulama klasik hingga kontemporer, serta tinjauan literatur ekonomi syariah di era digital. Penelitian ini Menginterpretasikan Data dari analisis tersebut dipresentasikan dengan menggunakan pendekatan deduktif, dan juga menerapkan teknik analisis isi kualitatif untuk menggali makna dan relevansi Peristiwa dalam teks dengan kehidupan sehari-hari.
IMPLEMENTASI HUKUM KEWARISAN ISLAM DALAM MASYARAKAT MODERN DI MAKASAR: STUDI KASUS PEMBAGIAN HARTA WARISAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum warisan Islam dalam praktik pembagian harta di Kota Makassar. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana masyarakat menerapkan prinsip-prinsip hukum warisan Islam sebagaimana diuraikan dalam Al-Qur'an, Hadits, dan literatur fiqih klasik, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penyimpangan atau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut dalam praktik warisan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi beberapa keluarga Muslim yang telah melakukan pembagian warisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum warisan Islam di Makassar masih parsial. Beberapa anggota masyarakat mematuhi ketentuan syariah, khususnya dalam pembagian kepada ahli waris utama seperti putra, putri, dan istri. Namun, ada juga kasus di mana pembagian dilakukan melalui musyawarah keluarga, mengabaikan peraturan fiqih—misalnya, pembagian yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan atau pengabaian hak-hak ahli waris tertentu. Faktor-faktor yang berkontribusi meliputi pemahaman keagamaan yang terbatas, dominasi adat istiadat setempat, pengaruh modernisasi, dan pertimbangan keluarga. Studi ini merekomendasikan penguatan literasi hukum Islam di kalangan masyarakat, serta mendorong peran aktif lembaga keagamaan dan ulama dalam mempromosikan hukum warisan Islam untuk memastikan implementasinya lebih selaras dengan prinsip-prinsip Syariah.
TINJAUAN YURIDIS HUKUM WARIS ISLAM DALAM PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum waris Islam dalam pembagian harta peninggalan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam serta mengkaji penerapannya dalam praktik masyarakat dan peradilan agama dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum doktriner dengan pendekatan studi kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam telah memberikan kerangka normatif yang sistematis dalam menentukan ahli waris, menetapkan bagian masing masing secara proporsional, serta mengatur tata cara pembagian warisan secara terstruktur sesuai prinsip fikih waris Islam. Penerapan dalam praktik menunjukkan adanya perbedaan antara masyarakat yang masih dipengaruhi oleh kebiasaan dan persepsi keadilan yang menekankan kesamaan bagian dengan peradilan agama yang lebih konsisten menerapkan ketentuan normatif. Kondisi tersebut menimbulkan potensi konflik yang dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman hukum, lemahnya administrasi harta peninggalan, serta dominasi nilai sosial budaya. Kompilasi Hukum Islam berperan sebagai instrumen yang mampu menjembatani norma syariat dengan sistem hukum nasional, sedangkan penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah keluarga serta melalui peradilan agama sebagai mekanisme formal. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum waris Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum apabila didukung oleh sinergi antara norma hukum, peran lembaga peradilan, serta kesadaran masyarakat dalam memahami dan melaksanakan ketentuan kewarisan secara tepat.
HUKUM DAN KEADILAN DALAM PROBLEMATIKA DESA DI WILAYAH HAK GUNA USAHA (HGU): PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM TENTANG HAK DAN KEWENANGAN DESA
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara hukum dan keadilan dalam sengketa wilayah desa yang berada di bawah Hak Guna Usaha (HGU), serta untuk melihat sejauh mana kewenangan dan hak asal-usul desa diakui dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Fokus penelitian adalah perbedaan antara legitimasi sosial masyarakat desa yang memiliki keterikatan dengan izin HGU secara formal dan legitimasi sosial masyarakat desa yang memiliki Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-filosofis. Metode ini menggabungkan analisis doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, dan pemikiran filosofis tentang konsep keadilan dan kedaulatan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HGU seringkali membatasi kemampuan desa untuk mengelola wilayahnya. Ini menyebabkan ketimpangan antara kepentingan korporasi dan hak masyarakat desa. Dari sudut pandang filsafat hukum, situasi ini menunjukkan bahwa keadilan substantif belum ada, terutama dalam hal keadilan korektif dan distributif. Selain itu, undang-undang saat ini lebih menekankan kepastian hukum daripada keadilan sosial dan pengakuan hak asal-usul desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan rekonstruksi hukum agraria dan penguatan kewenangan desa berbasis nilai keadilan dan kearifan lokal, agar hukum tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga mampu menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.
ANALISIS HUKUM DAN DAMPAK PENUNDAAN PEMBAGIAN WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik penundaan pembagian warisan serta mengidentifikasi implikasi yang timbul dari praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan yang berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari hukum Islam, literatur ilmiah, serta bahan hukum lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan pada dasarnya merupakan pelaksanaan hak keperdataan ahli waris yang seharusnya dilakukan setelah kewajiban pewaris diselesaikan sesuai ketentuan syariat. Penundaan pembagian waris tanpa dasar yang dibenarkan berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam kewarisan Islam. Praktik tersebut juga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, baik berupa potensi sengketa antar ahli waris, berkurangnya nilai manfaat harta peninggalan, terganggunya relasi kekeluargaan, maupun persoalan administratif terkait penguasaan dan pengelolaan harta warisan. Dalam perspektif hukum Islam, ketepatan pelaksanaan pembagian waris memiliki peran penting dalam menjaga hak para ahli waris, mewujudkan kemaslahatan, serta mencegah timbulnya konflik di kemudian hari. Oleh karena itu, pelaksanaan pembagian waris sesuai ketentuan syariat menjadi penting untuk menjamin terwujudnya keadilan dan tertib hukum dalam keluarga
KONFLIK HUKUM WARIS ISLAM DAN ADAT BATAK TOBA: DISKRIMINASI PEREMPUAN YANG TERPINGGIRKAN DARI WARISAN
Penelitian ini mengkaji konflik antara hukum waris Islam dan hukum adat Batak Toba dalam hal diskriminasi terhadap perempuan yang terpinggirkan dari hak warisan. Masyarakat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal yang secara tradisional hanya memberikan hak waris kepada anak laki-laki, sedangkan hukum waris Islam mengakui hak perempuan atas bagian warisan meskipun lebih kecil dibandingkan laki laki. Konflik normatif antara kedua sistem hukum ini menciptakan ketidakpastian hukum dan memperkuat marginalisasi perempuan dalam konteks pewarisan harta keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pewarisan adat Batak Toba seringkali mengesampingkan hak perempuan yang secara eksplisit dijamin oleh hukum Islam. Ketiadaan harmonisasi yang memadai antara hukum adat dan hukum nasional menyebabkan perempuan Batak Toba rentan kehilangan hak warisnya. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender dan nondiskriminasi yang dijamin oleh konstitusi Indonesia serta instrumen hak asasi manusia internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi hukum yang mengintegrasikan prinsip prinsip keadilan gender dalam sistem hukum waris di Indonesia, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat Batak Toba mengenai hak-hak perempuan dalam hukum waris Islam.
PERJANJIAN GENCATAN SENJATA ANTARA NEGARA YANG BERKONFLIK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
Perang merupakan suatu keadaan yang tidak pernah diharapkan, perang menimbulkan kesengsaraan bagi semua pihak ataupun memakan banyak korban luka dan mati akibatnya. Perang tidak dapat dicegah, kehadiran Hukum Humaniter hanya untuk mengatur agar perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Hukum humaniter internasional tidak memiliki aturan khusus yang mengatur secara detail mengenai gencatan senjata, kapan dimulai gencatan senjata, apa saja yang harus tercantum dalam kesepakatan gencatan senjata, atau bagaimana cara menerapkannya. Meskipun gencatan senjata bukan solusi akhir, namun dapat memberikan jeda yang diperlukan dari kekerasan pada peristiwa konflik bersenjata yang terjadi, membuka ruang untuk dialog dan negosiasi, serta memungkinkan bantuan kemanusiaan mencapai mereka yang membutuhkan. Keberhasilan gencatan senjata bergantung pada berbagai faktor, termasuk komitmen pihak-pihak yang bertikai, dukungan komunitas internasional, dan implementasi yang efektif. Gencatan senjata diakui sebagai bagian penting dari proses penyelesaian konflik bersenjata yang terjadi.
MEKANISME PENYITAAN ASET DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SUMBER DARI JUDI ONLINE
Tindak pidana pencucian uang (money laundering) merupakan tindak pidana dengan modus “memutihkan” uang dalam jumlah besar yang merupakan hasil kejahatan atau tindak pidana terselubung, dengan tujuan agar tidak diketahui bahwa uang atau harta kekayaan tersebut haram dan ditampilkan seolah-olah menjadi uang atau harta kekayaan yang halal (sah) dan dipandang sebagai kekayaan yang legal, sehingga dapat digunakan secara leluasa. Uang dalam tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyitaan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan (statute approach) dan pendekatan analitis (Analitycal Approach). Data penelitian ini bersumber dari data sekunder dan alat pengumpul data penelitian ini yaitu studi pustaka (library research) atau studi dokumen (documentary research) yang dianalisis secara kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini mengenai mekanisme penyitaan aset dalam tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari judi online merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk memutus aliran dana hasil kejahatan. Proses ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, dimulai dari penelusuran aset (asset tracing), pemblokiran rekening, penyitaan oleh penyidik, hingga perampasan aset berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hambatan penyitaan aset dalam TPPU yang bersumber dari judi online bersifat multidimensional, mencakup aspek hukum, teknologi, kelembagaan, hingga internasional. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan kerja sama internasional guna mengoptimalkan proses penyitaan aset hasil kejahatan.
KEGAGALAN YURISDIKSI NEGARA MENANGGULANGI PENCUCIAN UANG JUDI ONLINE PERSPEKTIF HUBUNGAN INTERNASIONAL
Perkembangan teknologi digital telah melahirkan kejahatan lintas batas (borderless crime) yang semakin kompleks, salah satunya praktik pencucian uang yang bersumber dari aktivitas judi online. Karakteristik kejahatan ini yang tidak mengenal batas yurisdiksi negara menjadikannya ancaman serius terhadap efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam aspek pelacakan, pembuktian, dan penindakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kegagalan yurisdiksi negara dalam menanggulangi pencucian uang dari judi online serta mengkaji urgensi kerja sama internasional dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kewenangan lintas negara, perbedaan sistem hukum, serta lemahnya implementasi kerja sama internasional menjadi faktor utama kegagalan yurisdiksi. Selain itu, sifat transaksi digital yang anonim, cepat, dan berbasis teknologi canggih semakin memperumit proses penegakan hukum. Dalam perspektif hubungan internasional, penanggulangan kejahatan ini menuntut pendekatan kolektif melalui penguatan kerja sama multilateral, harmonisasi regulasi, serta peningkatan kapasitas dan koordinasi lembaga penegak hukum. Dengan demikian, pemberantasan pencucian uang dari judi online memerlukan sinergi global yang berkelanjutan guna mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan adaptif di era digital.
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERANTASAN JUDI ONLINE DI INDONESIA
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya berbagai bentuk kejahatan berbasis digital, salah satunya adalah judi online. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada dimensi sosial dan ekonomi masyarakat, tetapi juga berkaitan erat dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagai kejahatan lanjutan (follow-up crime). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran TPPU sebagai instrumen hukum dalam pemberantasan judi online di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang secara sinergis dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat memperkuat upaya pemberantasan judi online melalui penelusuran, pembekuan, dan penyitaan aset hasil kejahatan. Pendekatan follow the money terbukti lebih efektif dalam memutus jaringan kejahatan terorganisir dibandingkan penegakan hukum pidana konvensional semata. Namun, masih terdapat kendala signifikan dalam implementasinya, meliputi penggunaan teknologi transaksi digital yang sulit dilacak, sifat lintas yurisdiksi judi online, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum di bidang kejahatan siber, serta minimnya kerja sama internasional yang efektif.
STRATEGI IRAN MENUTUP LAUT MERAH SEBAGAI RESPONS BLOKADE AS BERTENTANGAN DENGAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL
Upaya Iran untuk menutup akses Laut Merah sebagai respons terhadap blokade ekonomi dan militer oleh Amerika Serikat menimbulkan dinamika geopolitik yang kompleks serta memunculkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan rezim hukum laut internasional. Laut Merah memiliki posisi strategis sebagai jalur utama distribusi energi global dan diklasifikasikan sebagai laut semi tertutup sebagaimana diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas tindakan Iran, mengidentifikasi faktor geopolitik yang melatarbelakanginya, serta menganalisis implikasi hukum internasional yang ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah instrumen hukum internasional, asas asas hukum, serta praktik negara yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan penutupan akses laut berpotensi bertentangan dengan prinsip kebebasan navigasi yang merupakan salah satu pilar utama hukum laut internasional, meskipun tindakan tersebut diklaim sebagai bentuk pertahanan diri. Dari sisi kuantitatif, Laut Merah merupakan jalur penting yang mendukung distribusi energi dunia dalam jumlah signifikan, sehingga setiap gangguan terhadap aksesibilitasnya dapat berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi global, termasuk peningkatan biaya logistik dan terganggunya rantai pasok energi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa tindakan sepihak dalam membatasi akses perairan internasional tanpa dasar hukum yang sah dan tanpa otorisasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa merupakan pelanggaran terhadap hukum laut internasional serta berpotensi memperburuk eskalasi konflik dan mengancam keamanan maritim global.
PERAMPASAN ASET HASIL JUDI ONLINE MELALUI REZIM TPPU DI INDONESIA
Perkembangan judi online di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dan semakin kompleks, terutama dalam kaitannya dengan perputaran dana melalui sistem keuangan digital. Fenomena ini tidak lagi dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum biasa, melainkan telah berkembang menjadi bagian dari kejahatan ekonomi yang terorganisir. Pendekatan penegakan hukum yang selama ini berfokus pada pemidanaan pelaku dinilai belum memberikan hasil yang optimal, karena keuntungan ekonomi dari aktivitas tersebut masih dapat dinikmati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan rezim tindak pidana pencucian uang dalam pemberantasan judi online di Indonesia, dengan menitikberatkan pada penegakan hukum, perampasan aset, serta upaya pencegahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan dan analisis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perampasan aset memiliki peran yang penting dalam memutus aliran dana yang menjadi dasar keberlanjutan judi online. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, antara lain kompleksitas transaksi keuangan digital dan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta pengembangan literasi digital masyarakat sebagai langkah pencegahan.
KEBIJAKAN HUKUM PENGATURAN SISTEM GREAT FIREWALL SEBAGAI PEMBOKIRAN WEBSITE JUDI ONLINE DALAM MEWUJUDKAN KEDAULATAN DIGITAL
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam pengaturan dan penanggulangan perjudian online di Indonesia serta merumuskan model pengaturan sistem *Great Firewall* sebagai kebijakan hukum dalam pemblokiran website judi online yang efektif dan sejalan dengan prinsip kedaulatan digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perjudian online telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP melalui Pasal 426 dan 427, serta dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE melalui Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3). Selain itu, Pasal 40 UU ITE memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pemutusan akses terhadap konten bermuatan perjudian. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi kendala, terutama pada aspek teknologi dan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui penerapan sistem *Great Firewall* sebagai instrumen preventif berbasis teknologi. Penelitian ini juga menemukan bahwa kelembagaan pengawasan seperti CSIRT masih bersifat desentralistik dan lemah secara struktural. Dengan demikian, penguatan regulasi, integrasi teknologi, dan pembentukan CSIRT sebagai lembaga negara di bawah Presiden menjadi langkah strategis dalam mewujudkan kedaulatan digital dan penanggulangan perjudian online yang efektif.
CORPORATE CRIMINAL LIABILITY DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI INDONESIA
Perkembangan aktivitas ekonomi modern menempatkan korporasi, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sebagai aktor strategis yang tidak hanya berperan dalam sektor bisnis, tetapi juga berpotensi terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, konsep corporate criminal liability menjadi penting untuk memastikan pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep corporate criminal liability dalam sistem hukum Indonesia, mengkaji karakteristik BUMD sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi, serta mengevaluasi penerapannya dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang didukung oleh data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana, termasuk BUMD yang memiliki karakteristik hibrida antara entitas bisnis dan instrumen publik. Namun, dalam praktiknya, penerapan corporate criminal liability masih menghadapi berbagai kendala, seperti dominasi pertanggungjawaban individu, kesulitan pembuktian mens rea korporasi, serta disharmonisasi regulasi terkait status keuangan BUMD. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya tata kelola dan pengawasan internal yang membuka peluang terjadinya korupsi secara sistemik. Disimpulkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi pada BUMD belum berjalan optimal dan memerlukan penguatan dari aspek normatif dan institusional. Oleh karena itu, direkomendasikan adanya harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan prinsip good corporate governance dalam pengelolaan BUMD guna meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi.
DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Maraknya judi online di era digital telah menjadi ancaman serius bagi keutuhan dan ketahanan keluarga di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi merambah dimensi psikologis, sosial, dan spiritual kehidupan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak judi online terhadap ketahanan keluarga ditinjau dari perspektif hukum Islam, dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah sebagai kerangka analisis utama. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan (library research), dengan mengkaji sumber-sumber primer berupa nas Al-Qur'an, hadis, dan kitab fiqh klasik serta kontemporer, yang dipadukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 tentang Perkembangan dan Pembangunan Keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online mengakibatkan kerusakan sistemik terhadap ketahanan keluarga dalam lima dimensi. Pertama, dimensi ekonomi, berupa hilangnya nafkah dan jeratan utang yang melanggar kewajiban suami dalam hukum Islam. Kedua, dimensi relasi, berupa meningkatnya konflik, kekerasan dalam rumah tangga, dan runtuhnya kepercayaan antarpasangan. Ketiga, dimensi pengasuhan, berupa penelantaran hak anak atas pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Keempat, dimensi spiritual, berupa melemahnya nilai religiositas keluarga sebagai madrasatul ula. Kelima, judi online terbukti menjadi salah satu faktor signifikan penyebab perceraian di pengadilan agama. Dalam perspektif hukum Islam, praktik judi online dikategorikan sebagai maysir yang secara tegas diharamkan dan bertentangan dengan seluruh prinsip maqashid syariah, yakni pelindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
KEPASTIAN HUKUM SETIFIKAT TANAH ELEKTRONIK SEBAGAI OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN DALAM SISTEM PENDAFTARAN TANAH DIGITAL
Perkembangan digitalisasi dalam bidang pertanahan melalui penerapan sertipikat elektronik membawa konsekuensi yuridis terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan Hak Tanggungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum sertipikat elektronik dalam sistem Hak Tanggungan serta menilai sejauh mana asas kepastian hukum dan asas keadilan telah terpenuhi dalam proses eksekusinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertipikat elektronik memiliki kedudukan hukum dan kekuatan pembuktian yang setara dengan sertipikat konvensional selama diterbitkan melalui sistem elektronik yang sah dan dapat diandalkan. Meskipun demikian, dalam praktik pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan masih dijumpai sejumlah kendala, antara lain terkait kesiapan infrastruktur teknologi, mekanisme pembuktian dalam proses peradilan, serta perbedaan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi terwujudnya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan pengaturan teknis serta harmonisasi penerapan sertipikat elektronik dalam proses pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERSTATUS TERSANGKA DALAM UPAYA PEMBELAAN TERPAKSA
Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia tahun 2026 menghadapi tantangan seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada tahap penyidikan di mana penetapan status tersangka masih kerap dilakukan secara formalistik tanpa mempertimbangkan alasan pembenar berupa pembelaan terpaksa (noodweer) sebagaimana diatur dalam Pasal 34 KUHP. Melalui pendekatan yuridis normatif, kajian ini menelaah sinkronisasi antara KUHAP, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan KUHP 2023, yang menunjukkan bahwa penetapan tersangka terhadap anak harus berfungsi sebagai filter yuridis dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dan tidak semata-mata didasarkan pada terpenuhinya unsur formil tindak pidana. Perlindungan hukum pada tahap penyidikan tidak hanya mencakup pemenuhan hak-hak prosedural seperti pendampingan hukum dan kehadiran orang tua, tetapi juga mencakup kewajiban penyidik untuk menilai secara substansial adanya alasan pembenar atau pemaaf sejak awal, sehingga apabila tindakan anak merupakan respons defensif terhadap ancaman seketika, status tersangka dapat digugurkan melalui penghentian penyidikan, dengan didukung optimalisasi diversi dan keadilan restoratif guna mencegah pelabelan negatif serta mewujudkan keadilan yang bersifat rehabilitatif.
KONSEP REFORMULASI PENGATURAN ROYALTI MUSIK DIGITAL YANG IDEAL DEMI PERLINDUNGAN HAK PENCIPTA DI INDONESIA
Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara penciptaan, distribusi, dan konsumsi karya musik di Indonesia. Platform musik digital memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait pengaturan royalti yang belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang adil dan efektif bagi pencipta. Permasalahan utama terletak pada belum optimalnya mekanisme pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, serta transparansi pembayaran royalti musik digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan royalti musik digital yang berlaku di Indonesia serta merumuskan konsep reformulasi pengaturan royalti musik digital yang ideal demi perlindungan hak pencipta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan royalti musik digital di Indonesia masih menghadapi kelemahan, antara lain belum adanya pengaturan yang rinci mengenai mekanisme penarikan dan distribusi royalti pada platform digital, lemahnya sistem pengawasan, serta belum terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas secara maksimal. Oleh karena itu, reformulasi pengaturan royalti musik digital perlu diarahkan pada penguatan dasar hukum, pembentukan mekanisme distribusi royalti yang transparan dan berbasis teknologi, optimalisasi peran lembaga manajemen kolektif, serta peningkatan pengawasan negara guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak ekonomi pencipta musik di Indonesia.
REKONSTRUKSI KONSEP PEWARISAN TERHADAP HARTA YANG TERINDIKASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERSPEKTIF FARAIDH
Perkembangan tindak pidana pencucian uang sebagai bagian dari kejahatan ekonomi modern menimbulkan implikasi serius dalam hukum kewarisan, khususnya terkait status harta yang berasal dari sumber tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif harta warisan dalam perspektif faraidh dan hukum positif Indonesia, mengidentifikasi problematika pewarisan harta hasil tindak pidana pencucian uang, serta merumuskan rekonstruksi konsep pewarisan yang berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang undangan. Rekonstruksi konsep pewarisan dilakukan dengan menegaskan bahwa harta hasil tindak pidana pencucian uang harus dikeluarkan dari objek warisan, disertai mekanisme identifikasi dan pemisahan harta secara proporsional. Selain itu, perlindungan terhadap ahli waris yang beritikad baik tetap harus dijamin. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip maqashid al-shari’ah, khususnya hifz al-mal, serta integrasi dengan hukum positif guna mewujudkan keadilan substantif. Dengan demikian, konsep faraidh tetap relevan dalam menghadapi dinamika hukum modern secara adaptif dan kontekstual.
INDEPENDENSI DAN REPOSISI KEWENANGAN PPATK SEBAGAI STATE AUXILIARY ORGAN DALAM PERSPEKTIF CHECKS AND BALANCES
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dibentuk sebagai jawaban atas kompleksitas kejahatan keuangan di Indonesia, namun efektivitasnya sering kali terhambat oleh kendala koordinasi dan ketergantungan otoritas terhadap instansi penyidik lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan ontologis PPATK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia serta mengkaji urgensi reposisi kewenangannya guna memperkuat prinsip checks and balances. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPATK merupakan state auxiliary organ yang bersifat independen dan berfungsi membantu fungsi pengawasan DPR sesuai Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945. Namun, dalam praktiknya ditemukan kepasifan kewenangan yang mengharuskan adanya reposisi berupa pemberian wewenang penyidikan mandiri dan perluasan fungsi pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan. Reposisi ini krusial agar PPATK memiliki daya dorong yang lebih aktif dan mandiri dalam memperkuat sistem penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
PERANAN PPAT DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI INDONESIA
PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Akta yang dibuat oleh PPAT berfungsi sebagai dasar perubahan data pendaftaran tanah dan menjadi alat bukti tertulis yang kuat atas peralihan atau pembebanan hak. Penelitian ini bertujuan agar peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat membantu terhadap tertib administrasi pertanahan, pembuktian yuridis, kehati hatian dalam lalu lintas hukum tanah, dan kepastian hukum bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan Adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menunjukan bahwa peranan PPAT dalam PTSL pada dasarnya bersifat fungsional dan substantif, meskipun belum sepenuhnya terakomodasi secara eksplisit dalam desain kelembagaan PTSL. Hambatan utama yang ditemukan meliputi kekosongan atau disharmoni norma, belum terintegrasinya PPAT dalam panitia ajudikasi PTSL, lemahnya kualitas data yuridis masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan administrasi, serta tantangan adaptasi digital. Oleh karena itu, optimalisasi peranan PPAT perlu dilakukan melalui penguatan regulasi, penyusunan pola koordinasi formal antara panitia ajudikasi dan PPAT, standardisasi verifikasi data yuridis, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta integrasi teknologi pertanahan yang akuntabel. Dengan demikian, kehadiran PPAT dalam ekosistem PTSL harus diposisikan bukan sekadar pelengkap, melainkan sebagai unsur strategis untuk menjamin tertib administrasi, perlindungan hukum, dan keberlanjutan pembaruan sistem pertanahan di Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WHISTLEBLOWER DALAM MENGUNGKAP KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI KAMPUS : RISIKO KRIMINALISASI UU ITE
Perlindungan hukum bagi whistleblower dalam pengungkapan kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi merupakan aspek penting dalam penegakan hukum dan perlindungan korban di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan serta mengkaji risiko kriminalisasi akibat penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah memberikan dasar perlindungan, whistleblower masih rentan terhadap ancaman hukum, khususnya melalui pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE. Kondisi ini berpotensi menghambat pengungkapan kasus serta berdampak pada kondisi psikologis pelapor. Selain itu, ketidaksinkronan antar regulasi menyebabkan lemahnya perlindungan hukum secara substantif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan, penerapan asas lex specialis derogat legi generali, serta penguatan pendekatan berbasis korban guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan.
TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEWAJIBAN BANK DALAM MELAPORKAN TRANSAKSI TUNAI UNTUK MENCEGAH PENCUCIAN UANG
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis efektivitas kebijakan pelaporan transaksi tunai oleh perbankan dalam rezim anti-pencucian uang di Indonesia. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan memiliki kewajiban melaporkan transaksi tunai bernominal Rp500.000.000,00 atau lebih kepada PPATK sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010. Kewajiban ini merupakan instrumen krusial untuk mendeteksi tahap placement dalam siklus pencucian uang yang sering kali memanfaatkan celah transaksi tunai yang bersifat anonim. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Fokus kajian diarahkan pada landasan hukum kewajiban pelaporan, sinkronisasi aturan mengenai ambang batas nominal, serta dilema penerapan antara kepatuhan pelaporan dan prinsip kerahasiaan bank. Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kendala infrastruktur teknologi, dinamika regulasi, hingga persoalan perlindungan hukum bagi pihak pelapor. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan sinergi antara otoritas pengawas dan industri perbankan guna mengoptimalkan fungsi deteksi dini tanpa mengabaikan aspek kepastian hukum.
KEKUATAN HUKUM WASIAT TERHADAP HAK AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM
Indonesia merupakan negara yang mayoritas pendudukannya beragama Islam sehingga memungkinkan banyaknya penggunaan pembagian warisan menggunakan Hukum Islam. Menurut Hukum Islam Hukum Kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga (al Ahwalus syahsiyah). Dalam pewarisan dikenal sebuah wasiat yang dimana wasiat adalah pemberian secara sukarela kepada seseorang yang diberikan oleh pemberi wasiat yang sudah meninggal (pewaris). Namun, dengan adanya wasiat tidak menutup kemungkinan akan terjadi perselisihan antara ahli waris dengan seseorang yang mendapatkan wasiat tetapi bukan ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan wasiat terhadap hak hak ahli waris dalam pembagian warisan di lihat melalui perspektif Hukum Islam. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (Library Research). Peneliti juga mendapatkan data dari buku, jurnal, maupun artikel yang berhubungan dengan judul yang di bahas dalam penelitian ini.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
Perdagangan orang merupakan suatu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta nilai keadilan tetapi saat ini perdagangan terhadap orang di Indonesia dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat dan sudah mencapai taraf memprihatinkan dan perempuan serta anak adalah kelompok yang rentan menjadi korban perdagangan orang. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa korban perdagangan manusia mengalami pelanggaran hak fundamental meliputi hak atas kebebasan, hak untuk tidak disiksa, serta hak atas martabat kemanusiaan. Instrumen internasional seperti Protokol Palermo dan berbagai konvensi Hak Asasi Manusia telah menetapkan standar perlindungan yang komprehensif, mencakup pencegahan, penuntutan pelaku, dan pemulihan korban. Di tingkat nasional, Indonesia telah mengadopsi UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengakomodasi pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia. Namun demikian, implementasi perlindungan korban masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan akses keadilan bagi korban, serta minimnya layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Diperlukan penguatan sinergi antara penegak hukum, lembaga pemerintah, dan masyarakat sipil untuk mewujudkan perlindungan korban yang efektif dan berperspektif Hak Asasi Manusia.
ANALISIS KEWENANGAN NEGARA DALAM PENYITAAN ASET TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Penelitian ini bertujuan mengkaji kewenangan negara dalam melakukan penyitaan terhadap aset yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Kejahatan pencucian uang memiliki dampak yang luas, terutama terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan pada sistem keuangan, sehingga penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk melalui upaya penyitaan aset. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa kewenangan negara dalam menyita aset telah diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri, membekukan, dan menyita aset yang diduga berasal dari kejahatan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah hambatan, antara lain kesulitan dalam membuktikan asal-usul aset, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta potensi pelanggaran hak asasi manusia apabila prosedur tidak dilaksanakan dengan benar. Oleh sebab itu, diperlukan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak individu. Selain itu, penguatan regulasi, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, serta kerja sama internasional menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan proses penyitaan aset hasil pencucian uang. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan negara dalam penyitaan aset harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel agar upaya pemberantasan pencucian uang dapat berjalan secara efektif.
KRIMINALISASI PENYALAHGUNAAAN DEEPFAKE AI UNTUK KONTEN PORNOGRAFI: ANALISA KESENJANGAN REGULASI ANTARA UU ITE DAN UU TPKS
Fenomena deepfake, atau manipulasi audio-visual yang menempatkan seseorang dalam situasi yang tidak pernah terjadi secara nyata, adalah hasil dari kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI). Pornografi deepfake atau konten pornografi non-konsensual adalah salah satu jenis penyalahgunaan yang paling mengkhawatirkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana hukum Indonesia menangani penyalahgunaan teknologi deepfake, khususnya dengan melihat perbedaan di antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Penelitian yuridis normatif dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE mengatur distribusi konten elektronik bermuatan asusila, ketentuan tersebut belum secara eksplisit mengakomodasi elemen manipulasi berbasis kecerdasan buatan seperti deepfake. Selain itu, UU TPKS memberikan perlindungan terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik, tetapi masih memerlukan pembuktian dan aspek teknis terkait rekayasa digital. Kondisi ini menyebabkan kekosongan norma, atau legal vacuum, yang berdampak pada penegakan hukum yang lemah dan perlindungan korban yang buruk. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dengan membuat undang-undang khusus yang mengatur deepfake. Ini harus memperluas definisi delik, meningkatkan sistem pembuktian digital, dan memasukkan perlindungan korban berbasis hak privasi. Diharapkan penelitian ini akan membantu perkembangan hukum siber di Indonesia untuk menangani kejahatan berbasis teknologi yang semakin kompleks.
MENEMBUS BATAS KERAHASIAAN NASABAH BANK: PERSPEKTIF PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)
Prinsip kerahasiaan bank sebagai dasar kepercayaan dalam sistem perbankan menghadapi tantangan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam praktiknya, pembukaan rahasia bank diperlukan untuk mendukung penegakan hukum, namun menimbulkan persoalan berupa ketegangan antara kepentingan negara dan perlindungan privasi nasabah. Pembahasan menunjukkan bahwa kerahasiaan bank di Indonesia telah bergeser dari sifat absolut menjadi terbatas dan kondisional. Meskipun demikian, implementasinya belum optimal akibat lemahnya koordinasi antar lembaga, ketidaksinkronan regulasi, serta keterbatasan teknologi dan pendekatan berbasis risiko yang belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan sinergi kelembagaan, serta optimalisasi pengawasan agar pencegahan TPPU berjalan efektif dan tetap menjamin perlindungan hak nasabah secara berkelanjutan.
Pewarisan Adat Mayorat Perempuan pada Masyarakat Semende di Palembang: Sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam
Perkawinan di Indonesia pada umumnya diselenggarakan berlandaskan Hukum Adat, hukum agama, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu contohnya adalah masyarakat adat Semende di Sumatera Selatan yang menerapkan sistem pewarisan mayorat perempuan atau tunggu tubang, yaitu bentuk matrilineal tidak murni di mana harta pusaka turun-temurun diwariskan kepada anak perempuan tertua. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan menganalisis praktik pewarisan mayorat perempuan masyarakat Semende di Palembang dalam perspektif Hukum Adat dan keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengandalkan data sekunder berupa literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pewarisan tunggu tubang tetap dipertahankan sebagai sarana menjaga keutuhan harta pusaka dan stabilitas sosial keluarga, meskipun terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip pembagian warisan berdasarkan UU Perkawinan (UU No. 16 Tahun 2019), Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing pihak. Sedangkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam mengatur pembagian warisan berdasarkan prinsip faraidh.
LEMBAGA DAN INSTRUMEN KEUANGAN DALAM PANDANGAN ISLAM
Lembaga dan instrumen keuangan dalam pandangan Islam merupakan bagian integral dari sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah. Sistem ini bertujuan mewujudkan keadilan, keseimbangan, serta kesejahteraan masyarakat dengan menghindari praktik yang dilarang seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, lembaga zakat, dan lembaga keuangan mikro syariah, berfungsi sebagai perantara keuangan yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada nilai sosial dan etika. Instrumen keuangan yang digunakan dalam sistem ini meliputi akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan sukuk yang dirancang sesuai dengan prinsip bagi hasil dan keadilan. Keberadaan lembaga dan instrumen keuangan syariah menunjukkan alternatif sistem keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan dibandingkan sistem konvensional. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan langsung antara sektor keuangan dan sektor riil, sehingga meminimalisasi praktik spekulatif yang berpotensi menimbulkan krisis ekonomi. Selain itu, sistem keuangan Islam juga mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata melalui instrumen sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, lembaga dan instrumen keuangan dalam pandangan Islam tidak hanya berperan sebagai sarana intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Implementasi yang konsisten terhadap prinsip-prinsya diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Keadilan Pembagian Warisan : Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia
Pembagian warisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga yang sering menimbulkan permasalahan di masyarakat. Perbedaan sistem hukum yang berlaku, khususnya antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, menimbulkan variasi dalam konsep keadilan pembagian warisan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan dalam pembagian warisan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, serta membandingkan keduanya dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam menitikberatkan pada keadilan distributif yang telah ditentukan secara rinci dalam Al Qur’an, sedangkan hukum positif di Indonesia memberikan ruang fleksibilitas melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa konsep keadilan bersifat relatif dan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut dalam sistem hukum masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif agar pembagian warisan dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia.
PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ALIH DAYA
Pekerja alih daya (outsourcing) merupakan bagian dari tenaga kerja yang memilki posisi rentan dalam hubungan kerja karena statusnya yang tidak langsung terikat dengan perusahaan pengguna jasa. Keberadaannya semakin meningkat seiring dengan kebutuhan dunia industri modern yang menuntut efisiensi dan fleksibilitas tenaga kerja. Pekerja alih daya merupakan bagian dari tenaga kerja yang berperan penting dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan. Namun, posisi mereka dalam hubungan kerja sering kali berada pada kondisi yang tidak seimbang dibandingkan dengan pekerja tetap. Dalam kondisi tersebut sering kali menimbulkan ketimpangan hak-hak nomatif pekerja seperti jaminan sosial, upah, dan perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja. Permasalahan ini menjadi relevan untuk dikaji dari perspektif penerapan prinsip keadilan dalam perlindungan hukum ketenagakerjaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan pekerja alih daya di Indonesia, serta bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam peraturan dan praktik perlindungan hukum terhadap pekerja alih daya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan memfokuskan pada konsistensi antara norma hukum dengan prinsip keadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja alih daya telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Namun, penerapan prinsip keadilan dalam pelaksanaannya masih belum optimal, karena terdapat kesenjangan antara ketentuan normatid dan praktik di lapangan. Banyak pekerja alih daya belum memperoleh hak-haknya secara adil akibat lemahnya pengawasan dan posisi tawar yang tidak seimbang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja alih daya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan. Diperlukan penguatan regulasi, peningkatan efektivitas pengawasan ketenagakerjaan, serta penerapan prinsip keadilan dalam setiap kebijakan ketenagakerjaan agar hak-hak pekerja alih daya dapat terlindungi secara adil dan berkeadilan sosial.
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG GUNA MENCEGAH PERJUDIAN ONLINE
Perjudian online adalah sebuah tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Hasil dari perjudian online seringkali disamarkan dengan menempatkannya di lembaga perbankan dengan menggunakan nama pihak-pihak lain yang bukan sebagai pemilik aslinya. Hal ini sangat merugikan negara. Untuk itu perlu dilakukan penanggulangan tindak pidana pencucian uang guna mencegah perjudian online. Penanggulangannya dapat dilakukan dengan melacak kepemilikan rekening yang diduga sebagai hasil judi online serta membekukannya. Tindakan ini akan dapat menghentikan aktivitas terkait judi online serta mampu menutup pintu bagi tindak pidana lainnya.
Analisis Hukum Terhadap Tenggang Waktu Actio Pauliana
Dalam pembagian hukum, kepailitan dan PKPU masuk dalam lingkup hukum perdata. Oleh karena itu, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memuat sama sekali aturan pemidanaan (tindakan criminal) (Loqman 2004:49). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yaitu dalam pasal 222-294. Menurut pasal 222, seorang Debitor jika ia tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang. Maksud dari penundaan kewajiban pembayaran utang pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor Konkuren, sedangkan tujuannya adalah untuk memungkinkian seseorang debitor meneruskan usahanya, meskipun ada kesukaran pembayaran, dan atau menghindari kepailitan (Aco,2015). Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan demikian disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (financial distress) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Didalam Black’s Law Dictionary dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (Debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidak mampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan (Tandra,2020). Salah satu upaya untuk melindungi kreditor dalam kepailitan adalah dengan Actio Pauliana. Actio Pauliana sejak semula sudah diatur dalam Pasal 1341 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Actio Pauliana adalah hak yang diberikan kepada seorang kreditor untuk memajukan dibatalkannya segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitor tersebut, sedangkan debitor mengetahui bahwa dengan perbuatannya itu kreditor dirugikan. Hak tersebut merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum bagi kreditor atas perbuatan debitor yang dapat merugikan kreditor
ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP PEMBAGIAN WARIS BEDA AGAMA DI INDONESIA
Secara normatif, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 172 menegaskan bahwa ahli waris harus beragama Islam, sehingga perbedaan agama menjadi penghalang (mani’) mewarisi. Namun, dalam perkembangannya, muncul pergeseran paradigma hukum melalui putusan-putusan hakim di Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memberikan hak waris kepada ahli waris non-Muslim dan bagaimana implementasi nilai keadilan hukum dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber data utama adalah putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung terkait sengketa waris beda agama, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menganalisis dinamika putusan hakim Pengadilan Agama di Indonesia dalam memutus perkara pembagian waris beda agama, yang secara normatif terhalang oleh Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, studi ini menemukan adanya pergeseran paradigma hukum dari tekstual-normatif menuju kontekstual-substansial. Meskipun KHI menetapkan perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, hakim sering kali menggunakan instrumen hukum ijtihad berupa wasiat wajibah untuk memberikan hak atas harta peninggalan kepada ahli waris non-Muslim dengan porsi maksimal sepertiga. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut tidak lagi hanya bersandar pada hukum formal, melainkan juga mengedepankan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan demi menjaga kerukunan dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Implementasi wasiat wajibah ini menjadi jalan keluar hukum untuk mengisi kekosongan regulasi sekaligus menyelaraskan prinsip hukum Islam dengan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
STRATEGI NEGARA DALAM PENCEGAHAN JUDI ONLINE MELALUI LITERASI DIGITAL
Pesatnya perkembangan teknologi digital telah memperluas praktik perjudian daring di Indonesia, yang memberikan tantangan serius bagi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran literasi digital sebagai strategi negara dalam mencegah dan memberantas praktik judi online, serta mengidentifikasi faktor kerentanan Generasi Z terhadap pengaruh aktivitas tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta literatur terkait literasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital merupakan instrumen preventif yang krusial untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan kritis masyarakat dalam menyaring informasi negatif di ruang siber. Meskipun negara telah melakukan pemutusan akses situs, efektivitas pencegahan sangat bergantung pada kecakapan digital masyarakat dalam mengenali risiko perjudian daring. Generasi Z ditemukan sebagai kelompok yang paling rentan karena tingginya aksesibilitas teknologi dan pengaruh lingkungan digital. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara penegakan hukum yang tegas dan penguatan program edukasi literasi digital secara berkelanjutan untuk menekan dampak negatif judi online di Indonesia.
PENERAPAN HUKUM WARIS ISLAM: ANALISIS PRINSIP, TANTANGAN, DAN PERAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN AGAMA
Hukum waris Islam merupakan salah satu aspek penting dalam ranah hukum keluarga yang berfungsi mengatur distribusi harta peninggalan secara adil. Prinsip faraidh menjadi dasar utama dalam menentukan pembagian warisan dengan mempertimbangkan hubungan kekerabatan, jenis kelamin, serta tanggung jawab dalam keluarga. Dalam praktiknya, penerapan ketentuan ini masih menghadapi berbagai kendala yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, politik, dan keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam, faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya, serta peran mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama. Hasil kajian menunjukkan bahwa hambatan utama meliputi rendahnya pemahaman hukum di masyarakat, kuatnya pengaruh hukum adat, serta belum optimalnya sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Mediasi di pengadilan agama terbukti cukup efektif sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, meskipun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kompetensi mediator dan kesadaran para pihak. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan edukasi hukum, penguatan kelembagaan pengadilan agama, serta penyesuaian regulasi dengan dinamika perkembangan zaman guna mewujudkan keadilan yang selaras dengan prinsip syariah.
ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM PADA ANAK PEREMPUAN
Hukum waris Islam mengatur pembagian harta secara rinci termasuk kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris, namun perbedaan bagian dengan laki-laki sering diperdebatkan, sehingga penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan anak perempuan dan rasionalitas pembagian bagiannya dalam perspektif keadilan, penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang undangan berdasarkan Al-Qur’an, Kompilasi Hukum Islam, serta literatur ilmiah, hasil menunjukkan bahwa anak perempuan memiliki kedudukan yang jelas dengan bagian yang variatif tergantung komposisi ahli waris, dan perbedaan bagian didasarkan pada tanggung jawab ekonomi dalam keluarga, sehingga sistem faraidh mencerminkan keadilan distributif yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta tetap relevan dalam konteks modern.
KEDUDUKAN AHLI WARIS PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM DAN PRAKTIKNYA DI MASYARAKAT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kedudukan dan bagian ahli waris perempuan dalam hukum waris Islam serta mengkaji implementasinya dalam praktik masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum doktriner dengan pendekatan studi kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris Islam telah mengatur secara normatif kedudukan dan bagian ahli waris perempuan berdasarkan prinsip keadilan distributif melalui ketentuan yang pasti dalam Al-Qur’an, Sunnah, dan sumber hukum lainnya. Perempuan memiliki hak yang jelas dalam berbagai posisi kekerabatan baik sebagai ashhabul furudh maupun dalam kondisi tertentu sebagai ashabah. Implementasi di masyarakat menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan tersebut, yang dipengaruhi oleh pluralisme hukum, kuatnya budaya patriarkal, rendahnya pemahaman hukum faraidh, serta faktor ekonomi dan sosial. Kondisi ini sering menimbulkan penyimpangan dalam pembagian warisan, seperti pembagian sama rata atau pengabaian hak perempuan. Upaya penyelesaian umumnya dilakukan melalui musyawarah keluarga, mediasi, dan peradilan agama sebagai langkah terakhir. Penelitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi antara norma hukum Islam dan praktik sosial diperlukan untuk mewujudkan pembagian warisan yang adil serta memberikan perlindungan optimal terhadap hak perempuan dalam masyarakat.
HARMONISASI HUKUM PERLINDUNGAN ANAK ATAS TRANSAKSI ELEKTRONIK KOMERSIAL BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA
Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya transaksi elektronik komersial yang melibatkan anak sebagai konsumen digital, namun di sisi lain menimbulkan berbagai risiko eksploitasi dan kerentanan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengaturan hukum perlindungan anak dalam transaksi elektronik komersial di Indonesia, mengidentifikasi disharmoni regulasi yang ada, serta merumuskan model harmonisasi hukum berbasis nilai keadilan Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara komprehensif, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang belum secara eksplisit mengatur posisi anak sebagai subjek hukum khusus dalam transaksi elektronik. Selain itu, ditemukan adanya disharmoni regulasi yang meliputi ketidakkonsistenan normatif, kekosongan substansi, kelemahan koordinasi kelembagaan, serta tumpang tindih fungsi pengaturan. Kondisi ini berdampak pada lemahnya perlindungan anak dan belum terimplementasinya prinsip the best interest of the child secara optimal dalam ekosistem digital. Oleh karena itu, diperlukan model harmonisasi hukum berbasis nilai keadilan Pancasila yang mencakup dimensi substantif, struktural, dan kultural. Model ini menekankan pentingnya pengakuan anak sebagai subjek hukum khusus, penguatan tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) termasuk pertanggungjawaban pidana, serta pembangunan budaya hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan hukum perlindungan anak di era digital yang lebih adaptif, integratif, dan berkeadilan.
PERAN NOTARIS DALAM DIGITALISASI PENDAFTARAN TANAH
Digitalisasi pendaftaran tanah merupakan langkah revolusioner pemerintah Indonesia untuk menciptakan sistem administrasi pertanahan yang modern, transparan, dan akuntabel. Transformasi dari sistem analog ke elektronik bertujuan untuk meminimalisir sengketa tanah dan memberantas praktik mafia tanah. Notaris, sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan atribusi dalam pembuatan akta autentik, menempati posisi sentral dalam ekosistem digital ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis perluasan peran notaris serta tantangan yuridis yang muncul akibat digitalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris berfungsi sebagai verifikator materiil yang menjamin validitas data input ke sistem elektronik. Meskipun demikian, kendala seperti harmonisasi regulasi antara UUJN dan UU ITE serta kesenjangan infrastruktur teknologi masih menjadi hambatan utama. Diperlukan reformasi regulasi yang adaptif untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi praktik kenotariatan digital.
PIDANA DENDA DALAM REFORMASI SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA
Pidana denda merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang memiliki peran penting dalam sistim pemidanaan modern. Dalam konteks reformasi hukum pidana di Indonesia, khususnya setelah lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP), pidana denda mengalami perkembangan yang signifikan sebagai alternative terhadap pidana penjara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan pidana denda dalam sistim pemidanaan di Indonesia serta perannya dalam reformasi system pemidanaan nasional. Metode yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana denda menjadi instrument penting dalam upaya modernisasi system pemidanaan, khususnya untuk mengurangi penggunaan pidana penjara serta mengatasi overkapasitas lembaga permasyarakatan. Reformasi pemidanaan melalui penguatan pidana denda diharapkan mampu menciptakan system peradilan pidana yang lebih efektif, proporsional, dan berorientasi pada keadilan restorative.
STRATEGI PREVENTIF BERBASIS LITERASI DIGITAL DALAM PENANGGULANGAN JUDI ONLINE SEBAGAI KEJAHATAN SOSIAL
Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai bentuk kejahatan baru, salah satunya adalah judi online yang berkembang pesat dan berdampak luas terhadap kehidupan sosial masyarakat. Judi online tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga termasuk kejahatan sosial yang menimbulkan dampak multidimensional, seperti kerugian ekonomi, konflik sosial, serta degradasi moral. Meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur larangan perjudian, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, praktik judi online masih terus berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan represif melalui penegakan hukum belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik judi online sebagai kejahatan sosial, mengkaji peran literasi digital dalam pencegahan, serta merumuskan strategi preventif berbasis literasi digital dalam penanggulangan judi online di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online memiliki karakteristik sebagai kejahatan digital yang kompleks, bersifat anonim, lintas batas, dan didukung oleh perkembangan teknologi serta faktor sosial ekonomi masyarakat. Literasi digital memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum, daya kritis, serta ketahanan masyarakat terhadap pengaruh negatif judi online. Oleh karena itu, strategi penanggulangan harus dilakukan secara preventif melalui peningkatan literasi digital yang terintegrasi dengan kebijakan pendidikan, penguatan regulasi, serta kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, pendekatan preventif berbasis literasi digital merupakan langkah yang efektif dan berkelanjutan dalam menanggulangi judi online sebagai kejahatan sosial. Strategi ini tidak hanya mampu mengurangi tingkat kejahatan, tetapi juga berkontribusi dalam membangun masyarakat yang sadar hukum, kritis, dan tangguh dalam menghadapi tantangan era digital.
HAMBATAN IMPLEMENTASI KONSEP CYBER NOTARY PADA PRAKTIK KENOTARIATAN
The development of information technology has encouraged the transformation of legal services, including in the field of notary through the concept of Cyber Notary. This concept is expected to be able to increase the efficiency, effectiveness, and accessibility of legal services. However, in practice, the implementation of Cyber Notary in Indonesia still faces various obstacles. This study aims to analyze the obstacles in the implementation of Cyber Notary in notary practice. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that the main obstacles to the implementation of Cyber Notary include the absence of comprehensive legal arrangements, regulatory limitations related to the validity of electronic deeds, technical and security obstacles of electronic systems, and the readiness of notary human resources in adopting digital technology. Thus, regulatory updates and notary competency improvements are needed to support the optimal implementation of Cyber Notary in notary practice in Indonesia.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS TUMPAHAN MINYAK DI LAUT INTERNASIONAL: STUDI KASUS INSIDEN LAUT SINGAPURA 2024
Insiden tumpahan minyak di perairan Singapura tahun 2024 akibat tabrakan kapal pengeruk dan tanker menimbulkan ancaman serius terhadap ekosistem laut lintas batas, termasuk wilayah Kepulauan Riau dan Malaysia. Peristiwa ini menjadi titik uji bagi efektivitas instrumen hukum internasional seperti UNCLOS 1982 dan CLC 1992 di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif melalui studi kepustakaan. Data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer (konvensi internasional), sekunder (literatur ilmiah), dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UNCLOS dan CLC 1992 menyediakan dasar tanggung jawab mutlak (strict liability), implementasinya di ASEAN masih terkendala oleh perbedaan yurisdiksi, lemahnya koordinasi antarnegara, serta belum adanya mekanisme klaim ganti rugi regional yang terintegrasi. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam pemulihan ekologis dan penegakan hukum terhadap aktor transnasional. Diperlukan reformulasi hukum internasional melalui prinsip tanggung jawab kolektif (joint accountability) dan pembentukan lembaga arbitrase maritim regional ASEAN untuk menutup celah hukum dalam menangani pencemaran laut lintas batas secara lebih efektif dan restoratif.
PENGUATAN KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG DALAM MENANGGULANGI JUDI ONLINE: ANALISIS MULTI-REGULATOR DI INDONESIA
Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya praktik judi online di Indonesia yang bersifat kompleks, anonim, dan lintas yurisdiksi. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan penanggulangan yang tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga pada aspek ekonomi kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum kebijakan anti pencucian uang dalam penanggulangan judi online serta merumuskan konstruksi hukum ideal melalui pendekatan multi-regulator. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang cukup kuat. Namun, implementasinya dalam penanggulangan judi online masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum tegasnya pengaturan judi online sebagai tindak pidana asal (predicate crime), disharmonisasi antar regulasi, serta tumpang tindih kewenangan dalam pendekatan multi-regulator. Selain itu, perkembangan teknologi finansial turut memperumit proses pelacakan aliran dana hasil kejahatan. Penelitian ini menemukan bahwa penguatan kebijakan anti pencucian uang perlu dilakukan melalui harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antar lembaga, serta pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum. Model multi-regulator yang terintegrasi dengan pembagian kewenangan yang jelas dan sistem informasi yang terpadu menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas kebijakan. Selain itu, optimalisasi asset recovery sebagai instrumen utama juga penting untuk memberikan efek jera dan memulihkan kerugian negara.
REKONSTRUKSI NORMATIF PENEGAKAN HUKUM PENCUCIAN UANG TERHADAP JUDI ONLINE BERBASIS ECONOMIC ANALYSIS OF LAW
Hasil penelitian Pertama: Secara normatif pengaturan hukum TPPU dalam praktik judi online telah tersedia dalam sistem hukum positif Indonesia, namun dalam implementasinya masih belum sepenuhnya mencerminkan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Diperlukan rekonstruksi normatif yang lebih komprehensif, termasuk harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas penegak hukum, serta penerapan pendekatan berbasis economic analysis of law untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Kedua: Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan adaptif terhadap perkembangan kejahatan digital. Rekonstruksi normatif berbasis economic analysis of law memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum TPPU terhadap judi online. Pendekatan ini tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian keadilan hukum. Namun demikian, implementasi pendekatan ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan lembaga keuangan. Selain itu, diperlukan pula peningkatan kapasitas dan pemahaman terhadap konsep economic analysis of law di kalangan penegak hukum.